alexametrics
31 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Minta Tak Ada Pungli

PULUHAN Warga Desa Sepahat Kecamatan Menjalin mengikuti penyuluhan prigram redistribusi tanah lahan pertanian milik masyarakat, oleh BPN Kabupaten Landak, Rabu (22/1).

Penyuluhan pun berjalan layaknya diskusi. Warga berulang kali melontarkan pertanyaan menyoal program tersebut. Desa Sepahat merupakan salah dari 2 desa yang ada di Kecamatan Menjalin yang mendapatkan penerbitan sertifikat dengan jumlah sertifikat terbanyak dari 14 desa yang ada di Kabupaten Landak yaitu sebanyak 1000 persil sertifikat tanah lahan pertanian.

Kepala Seksisi Pengadaan Tanah, BPN Landak, Purwanto menerangkan kriteria bidang tanah yang dapat dilakukan penerbitan sertifikat yaitu tanah pertanian dan persawahan milik warga, serta ada beberapa persyaratan administrasi dan kondisi tanah yang harus dipahami oleh peserta yang ingin mendapatkan program redistribusi tanah yang akan dilaksanakan di bulan Februari 2020.

“Persyaratan teknis yang harus disiapkan oleh peserta program yaitu fotokopi KTP dan KK, luas bidang tanah maksimal 2 Ha, 1 Orang Peserta dibatasi penerbitan 2 sertifikat bidang tanah dan 1 KK dibatasi 10 sertifikat bidang tanah, kemudian jika tanah tersebut sudah pernah di GRTT pihak perusahaan atau memiliki sertifikat BPKR maka tidak boleh diusulkan dalan program  redistribusi tanah saat ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Banjir Landak Berangsur Surut, Sejumlah Fasilitas Umum Rusak

Pelaksanaan redistribusi tanah merupakan bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Selain itu, diperluas dengan Peraturan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

”Program redistribusi tanah ini untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Menjalin Iptu Teguh Pambudi melalui Brigadir Oktavianto, meminta agar tak ada pungutan liar (Pungli) selama proses penghitungan lahan dalam program ini berlangsung. Pihaknya siap hadir juga terjadi penyelewengan pemungutan biaya dan mencari keuntungan atau pungli saat proses penerbitan sertifikat dengan berbagai macam modus yang dilakukan mulai dari pengukuran, pemasangan patok sampai penerbitan sertifikat.

Baca Juga :  Karolin dan Heriadi Pamit

“Kami selaku pihak keamanan dan penegak hukum menghimbau baik kepada pihak petugas pelaksana dan masyarakat agar mendukung dan mensukseskan program pemerintah tersebut dengn tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan telah dikesepakati bersama dari berbagai pihak dengan jumlah biaya yang nantinya dikenakan sebesar Rp. 250.000 per sertifikat,” pintanya. (mif)

 

PULUHAN Warga Desa Sepahat Kecamatan Menjalin mengikuti penyuluhan prigram redistribusi tanah lahan pertanian milik masyarakat, oleh BPN Kabupaten Landak, Rabu (22/1).

Penyuluhan pun berjalan layaknya diskusi. Warga berulang kali melontarkan pertanyaan menyoal program tersebut. Desa Sepahat merupakan salah dari 2 desa yang ada di Kecamatan Menjalin yang mendapatkan penerbitan sertifikat dengan jumlah sertifikat terbanyak dari 14 desa yang ada di Kabupaten Landak yaitu sebanyak 1000 persil sertifikat tanah lahan pertanian.

Kepala Seksisi Pengadaan Tanah, BPN Landak, Purwanto menerangkan kriteria bidang tanah yang dapat dilakukan penerbitan sertifikat yaitu tanah pertanian dan persawahan milik warga, serta ada beberapa persyaratan administrasi dan kondisi tanah yang harus dipahami oleh peserta yang ingin mendapatkan program redistribusi tanah yang akan dilaksanakan di bulan Februari 2020.

“Persyaratan teknis yang harus disiapkan oleh peserta program yaitu fotokopi KTP dan KK, luas bidang tanah maksimal 2 Ha, 1 Orang Peserta dibatasi penerbitan 2 sertifikat bidang tanah dan 1 KK dibatasi 10 sertifikat bidang tanah, kemudian jika tanah tersebut sudah pernah di GRTT pihak perusahaan atau memiliki sertifikat BPKR maka tidak boleh diusulkan dalan program  redistribusi tanah saat ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Kompor Berbahan Bakar Sawit

Pelaksanaan redistribusi tanah merupakan bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Selain itu, diperluas dengan Peraturan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

”Program redistribusi tanah ini untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Menjalin Iptu Teguh Pambudi melalui Brigadir Oktavianto, meminta agar tak ada pungutan liar (Pungli) selama proses penghitungan lahan dalam program ini berlangsung. Pihaknya siap hadir juga terjadi penyelewengan pemungutan biaya dan mencari keuntungan atau pungli saat proses penerbitan sertifikat dengan berbagai macam modus yang dilakukan mulai dari pengukuran, pemasangan patok sampai penerbitan sertifikat.

Baca Juga :  Karolin dan Heriadi Pamit

“Kami selaku pihak keamanan dan penegak hukum menghimbau baik kepada pihak petugas pelaksana dan masyarakat agar mendukung dan mensukseskan program pemerintah tersebut dengn tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan telah dikesepakati bersama dari berbagai pihak dengan jumlah biaya yang nantinya dikenakan sebesar Rp. 250.000 per sertifikat,” pintanya. (mif)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/