alexametrics
26 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Polsek Sebangki dan Meranti tak Bisa Penyidikan

NGABANG – Dua Kepolisian Sektor (Polsek) di Kabupaten Landak tak bisa lagi melaksanakan penyidikan. Kedua Polsek itu ialah Sebangki dan Meranti. Keduanya tetap bisa menerima laporan namun untuk proses penyidikan akan dilimpahkan ke Polres Landak.

“Di Polres Landak ada dua Polsek yang sudah ditetapkan untuk tidak lagi melakukan proses penyidikan,” ujar Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan, di Ngabang saat dihubungi, Senin (26/4).

Polsek Sebangki dan Polsek Meranti, masuk dalam daftar 1.062 Polsek di seluruh Indonesia yang tidak lagi melakukan proses penyidikan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), pertanggal 23 Maret 2021.

Baca Juga :  Laksanakan Misa Bersama Masyarakat Jelimpo

Masing-masing Polres, menurut dia, sebelumnya diminta untuk mengusulkan Polsek-Polseknya yang nantinya akan dikurangi kewenangan penyidikannya. Namun, dia menambahkan, tetap dikedepankan masalah Harkamtibmas. Setelah dikaji, diungkapkan dia, ternyata di wilayah hukum Polres Landak terdapat dua Polsek yang diusulkan yakni Polsek Sebangki dan Polsek Meranti.

“Karena memang daerah tersebut relatif aman, dan laporan yang masuk sangat sedikit. Dalam setahun malah kadang-kadang nihil. Seperti Polsek Sebangki itu pada tahun 2019 laporannya nihil, tahun 2020 hanya satu perkara. Kemudian Polsek Meranti, tahun 2019 itu 1 perkara dan tahun 2020 nihil, jadi relatif kondusif,” ungkap Kapolres.

Sehingga diusulkan mereka menjadi Polsek yang hanya dikedepankan fungsi Harkamtibmasnya tentu sangat cocok. Kemudian jika nanti di dua daerah tersebut ada tindak pidana, kalau kasusnya ringan, menurut dia, dikedepankan restorative justice.

“Kalau memang masih bisa diselesaikan di tingkat Polsek. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan melalui jalur restorative justice, nanti Polsek menangani di tingkat awal, menerbitkan laporan polisi, penyelidikan, kemudian untuk penyidikannya dilimpahkan ke Polres,” jelas Kapolres. Sehingga, dia menambahkan, Polsek yang sudah dipilih tersebut dibebankan hanya untuk kegiatan harkamtibmas, pembinaan masyarakat. “Kasus-kasus pidana dilimpahkan ke Polres, harapannya dengan ditarik ke Polres, penanganan bisa lebih cepat,” pungkasnya. (mif)

NGABANG – Dua Kepolisian Sektor (Polsek) di Kabupaten Landak tak bisa lagi melaksanakan penyidikan. Kedua Polsek itu ialah Sebangki dan Meranti. Keduanya tetap bisa menerima laporan namun untuk proses penyidikan akan dilimpahkan ke Polres Landak.

“Di Polres Landak ada dua Polsek yang sudah ditetapkan untuk tidak lagi melakukan proses penyidikan,” ujar Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan, di Ngabang saat dihubungi, Senin (26/4).

Polsek Sebangki dan Polsek Meranti, masuk dalam daftar 1.062 Polsek di seluruh Indonesia yang tidak lagi melakukan proses penyidikan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), pertanggal 23 Maret 2021.

Baca Juga :  Kapolda Sambangi Polsek Nanga Tayap

Masing-masing Polres, menurut dia, sebelumnya diminta untuk mengusulkan Polsek-Polseknya yang nantinya akan dikurangi kewenangan penyidikannya. Namun, dia menambahkan, tetap dikedepankan masalah Harkamtibmas. Setelah dikaji, diungkapkan dia, ternyata di wilayah hukum Polres Landak terdapat dua Polsek yang diusulkan yakni Polsek Sebangki dan Polsek Meranti.

“Karena memang daerah tersebut relatif aman, dan laporan yang masuk sangat sedikit. Dalam setahun malah kadang-kadang nihil. Seperti Polsek Sebangki itu pada tahun 2019 laporannya nihil, tahun 2020 hanya satu perkara. Kemudian Polsek Meranti, tahun 2019 itu 1 perkara dan tahun 2020 nihil, jadi relatif kondusif,” ungkap Kapolres.

Sehingga diusulkan mereka menjadi Polsek yang hanya dikedepankan fungsi Harkamtibmasnya tentu sangat cocok. Kemudian jika nanti di dua daerah tersebut ada tindak pidana, kalau kasusnya ringan, menurut dia, dikedepankan restorative justice.

“Kalau memang masih bisa diselesaikan di tingkat Polsek. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan melalui jalur restorative justice, nanti Polsek menangani di tingkat awal, menerbitkan laporan polisi, penyelidikan, kemudian untuk penyidikannya dilimpahkan ke Polres,” jelas Kapolres. Sehingga, dia menambahkan, Polsek yang sudah dipilih tersebut dibebankan hanya untuk kegiatan harkamtibmas, pembinaan masyarakat. “Kasus-kasus pidana dilimpahkan ke Polres, harapannya dengan ditarik ke Polres, penanganan bisa lebih cepat,” pungkasnya. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/