alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Persoalan Pajak Jadi Hambatan Desa Susun LPJ

Pemkab Gelar Edukasi Perpajakan Kepada Kades

 NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak menggelar edukasi dan dialog perpajakan bagi pemerintah desa se-Kabupaten Landak, Kamis (27/2). Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengatakan persoalan pajak yang selama ini menghambat pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj) desa dapat dihindari.

Menurutnya, ada beberapa desa yang LPJ nya tidak selesai, karena kesalahan saat menghitung pembayaran pajak yang mana pajaknya harus dibayar.

“Karena itu pada hari ini kita undang petugas perpajakan, untuk bapak dan ibu Kades bertanya sebanyak mungkin, mengenai apa saja yang menjadi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Terutama yang berkaitan dengan perpajakan agar LPj nya bisa selesai tepat waktu,” ucap Karolin saat membuka acara edukasi dan dialog perpajakan bagi Pemerintah Desa Se-Kabupaten Landak, di aula utama Bupati Landak, Kamis (27/2).

Baca Juga :  Dipantau Polisi, Sembako di Menjalin Stabil

Karolin menyampaikan, salah satu gebrakan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pusat adalah membangun Indonesia dari desa yang diwujudkan dalam bentuk penyaluran dana desa.

“Dana desa yang bersumber dari APBN ini sudah disiapkan sejak tahun 2015, berati sudah memasuki tahun ke enam di tahun 2020 ini. Kalau dulu, dana desa itu keluar di pertengahan tahun, tapi sekarang awal tahun sudah ada yang keluar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kembali melalui perangkat teknis terkait. Baik terhadap pengaturan maupun mekanisme pembinaan yang sudah dilakukan. Termasuk penegakan sanksi dan pemberian penghargaan kepada pemerintah desa.

“Kedepanya akan dibuat mekanisme dan sudah dikonsultasikan dengan provinsi, bagi desa-desa yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya akan dipotong dana desanya. Dan desa yang tidak terlambat akan kita berikan penghargaan,” tegas Karolin.

Baca Juga :  Pajak Membangun Negeri

Pada kesempatan ini Karolin juga mengingatkan seluruh kepala desa untuk mengerjakan pekerjaan di lapangan tidak asal jadi. Tetapi harus berikan kualitas yang sangat baik. “Pembangunan dengan kualitas yang baik dan tidak asal jadi, itu salah satu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan penggunaan pembangunan itu juga lama, karena masih banyak pembangunan yang baru saja selesai di kerjakan sudah rusak kembali,” tutup Karolin.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Kabupaten Landak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak. Sebagai narasumber ialah Kepala Kantor Pelayanan Penyuluh dan Konsultasi Perpajakan Ngabang, Camat Se-Kabupaten Landak, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Serta Kepala Desa Se-Kabupaten Landak. (mif)

Pemkab Gelar Edukasi Perpajakan Kepada Kades

 NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak menggelar edukasi dan dialog perpajakan bagi pemerintah desa se-Kabupaten Landak, Kamis (27/2). Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengatakan persoalan pajak yang selama ini menghambat pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj) desa dapat dihindari.

Menurutnya, ada beberapa desa yang LPJ nya tidak selesai, karena kesalahan saat menghitung pembayaran pajak yang mana pajaknya harus dibayar.

“Karena itu pada hari ini kita undang petugas perpajakan, untuk bapak dan ibu Kades bertanya sebanyak mungkin, mengenai apa saja yang menjadi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Terutama yang berkaitan dengan perpajakan agar LPj nya bisa selesai tepat waktu,” ucap Karolin saat membuka acara edukasi dan dialog perpajakan bagi Pemerintah Desa Se-Kabupaten Landak, di aula utama Bupati Landak, Kamis (27/2).

Baca Juga :  Pelantikan DAD Jelimpo, Bupati Pesan Masyarakat Adat Harus Modern dan Maju

Karolin menyampaikan, salah satu gebrakan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pusat adalah membangun Indonesia dari desa yang diwujudkan dalam bentuk penyaluran dana desa.

“Dana desa yang bersumber dari APBN ini sudah disiapkan sejak tahun 2015, berati sudah memasuki tahun ke enam di tahun 2020 ini. Kalau dulu, dana desa itu keluar di pertengahan tahun, tapi sekarang awal tahun sudah ada yang keluar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kembali melalui perangkat teknis terkait. Baik terhadap pengaturan maupun mekanisme pembinaan yang sudah dilakukan. Termasuk penegakan sanksi dan pemberian penghargaan kepada pemerintah desa.

“Kedepanya akan dibuat mekanisme dan sudah dikonsultasikan dengan provinsi, bagi desa-desa yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya akan dipotong dana desanya. Dan desa yang tidak terlambat akan kita berikan penghargaan,” tegas Karolin.

Baca Juga :  TNI Sosialisasi Cegah Karhutla di Air Besar

Pada kesempatan ini Karolin juga mengingatkan seluruh kepala desa untuk mengerjakan pekerjaan di lapangan tidak asal jadi. Tetapi harus berikan kualitas yang sangat baik. “Pembangunan dengan kualitas yang baik dan tidak asal jadi, itu salah satu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan penggunaan pembangunan itu juga lama, karena masih banyak pembangunan yang baru saja selesai di kerjakan sudah rusak kembali,” tutup Karolin.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Kabupaten Landak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak. Sebagai narasumber ialah Kepala Kantor Pelayanan Penyuluh dan Konsultasi Perpajakan Ngabang, Camat Se-Kabupaten Landak, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Serta Kepala Desa Se-Kabupaten Landak. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/