alexametrics
26.7 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Wujudkan 19 Desa Mandiri pada 2020

Pemkab Gandeng FKPM dan Tokoh Masyarakat 

NGABANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Landak Vinsensius membuka kegiatan peningkatan kemampuan awak pos kamling Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan tokoh masyarakat, di aula citra swalayan ngabang, Sabtu (28/12).

Acara diusung dengan tema “meningkatkan peran FKPM dan tokoh masyarakat guna mengantisipasi dan mencari solusi permasalahan sosial dalam mendukung terwujudnya desa mandiri di wilayah Kalimantan Barat”.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirbinmas Polda Kalimantan Barat, Ketua DPRD Landak, Forkopimda Landak, Kapolsek Ngabang, Koramil beserta jajarannya, Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam sambutannya diwakili Sekda Landak Vinsensius menyebutkan, salah satu target capaian presiden pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yaitu mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 desa mandiri di Indonesia.

“Atas dasar ini pula Gubernur Kalimantan Barat dalam masa kepemimpinannya lima tahun ke depan berupaya meningkatkan status kemandirian desa. Sehingga desa di provinsi Kalimantan Barat dapat mencapai sekurang-kurangnya 425 desa mandiri. Untuk Kabupaten Landak sendiri dari tahun 2019 dengan 2022 ditargetkan dapat mewujudkan 19 desa mandiri,” ujar Vinsensius saat menyampaikan sambutan bupati.

Bupati juga menyampaikan indeks desa membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi untuk pembangunan desa.

Baca Juga :  ODP di Landak Meningkat Drastis

“Dengan IDM status kemajuan dan kemandirian desa dapat dijelaskan dengan klarifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri.”

Berbagai program pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa telah diluncurkan oleh pemerintah. Ini merupakan upaya peningkatan status kemandirian desa mandiri sangat strategis yang memerlukan sinergitas dari semua pihak, baik dari pemerintah, TNI, Polri dan bahkan dari pihak swasta.

“Pemerintah Kabupaten Landak sangat mengapresiasi desa yang sudah berhasil mencapai status desa mandiri, karena hal ini merupakan salah satu bentuk nyata keberhasilan desa mengelola pembangunan desa dan pemanfaatan dana desa yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan.”

Bupati, lanjut vinsen juga mengingatkan, meskipun sudah pada status desa mandiri tidak berarti desa sudah pada titik puncak. Tantangan kedepan justru lebih berat karena harus mempertahankan indikator-indikator yang sudah baik nilainya.

“Jangan sampai mengalami penurunan nilai sehingga bisa menyebabkan penurunan status, harus terus-menerus berupaya membangun desa, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak,” pungkasnya.

Baca Juga :  DPRD dan BNN Bengkayang Koordinasi Perda P4GN

Sementara itu, Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, FKPM adalah wadah kerjasama kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas di wilayah sampai dengan tingkat desa.

“Karena itu diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan peran FKPM yang didukung oleh semua komponen baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat dalam menjaga Sitkamtibmas yang aman dan kondusif diwilayah Kabupaten Landak,” kata Kapolres.

Problem solving sebagai wahana untuk penyelesaian masalah-masalah ringan yang ada di masyarakat. Tindak pidana yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian akan ditindak lanjuti sampai dengan ke Pengadilan.

Peran serta Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Adat sangat dipelukan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dikarenakan Polri tidak akan mampu bekerja apabila tidak didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Ia pun berharap kepada semua komponen masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Landak. “Kemudian dengan adanya kegiatan ini saya harapkan agar kedepan kita semua dapat bersinergi dengan baik, sehingga dapat menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas dan lingkungan yang aman dan kondusif. Seperti dalam hal mencari solusi dan memecahkan permasalahan sosial, sehingga dapat mendukung Terwujudnya Desa Mandiri di Kabupaten Landak,” jelasnya. (mif)

Pemkab Gandeng FKPM dan Tokoh Masyarakat 

NGABANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Landak Vinsensius membuka kegiatan peningkatan kemampuan awak pos kamling Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan tokoh masyarakat, di aula citra swalayan ngabang, Sabtu (28/12).

Acara diusung dengan tema “meningkatkan peran FKPM dan tokoh masyarakat guna mengantisipasi dan mencari solusi permasalahan sosial dalam mendukung terwujudnya desa mandiri di wilayah Kalimantan Barat”.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirbinmas Polda Kalimantan Barat, Ketua DPRD Landak, Forkopimda Landak, Kapolsek Ngabang, Koramil beserta jajarannya, Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam sambutannya diwakili Sekda Landak Vinsensius menyebutkan, salah satu target capaian presiden pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yaitu mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 desa mandiri di Indonesia.

“Atas dasar ini pula Gubernur Kalimantan Barat dalam masa kepemimpinannya lima tahun ke depan berupaya meningkatkan status kemandirian desa. Sehingga desa di provinsi Kalimantan Barat dapat mencapai sekurang-kurangnya 425 desa mandiri. Untuk Kabupaten Landak sendiri dari tahun 2019 dengan 2022 ditargetkan dapat mewujudkan 19 desa mandiri,” ujar Vinsensius saat menyampaikan sambutan bupati.

Bupati juga menyampaikan indeks desa membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi untuk pembangunan desa.

Baca Juga :  Waspada Virus Demam Babi Afrika

“Dengan IDM status kemajuan dan kemandirian desa dapat dijelaskan dengan klarifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri.”

Berbagai program pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa telah diluncurkan oleh pemerintah. Ini merupakan upaya peningkatan status kemandirian desa mandiri sangat strategis yang memerlukan sinergitas dari semua pihak, baik dari pemerintah, TNI, Polri dan bahkan dari pihak swasta.

“Pemerintah Kabupaten Landak sangat mengapresiasi desa yang sudah berhasil mencapai status desa mandiri, karena hal ini merupakan salah satu bentuk nyata keberhasilan desa mengelola pembangunan desa dan pemanfaatan dana desa yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan.”

Bupati, lanjut vinsen juga mengingatkan, meskipun sudah pada status desa mandiri tidak berarti desa sudah pada titik puncak. Tantangan kedepan justru lebih berat karena harus mempertahankan indikator-indikator yang sudah baik nilainya.

“Jangan sampai mengalami penurunan nilai sehingga bisa menyebabkan penurunan status, harus terus-menerus berupaya membangun desa, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kembali Dibuka, Pengunjung GOR Patih Gumantar Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Sementara itu, Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, FKPM adalah wadah kerjasama kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas di wilayah sampai dengan tingkat desa.

“Karena itu diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan peran FKPM yang didukung oleh semua komponen baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat dalam menjaga Sitkamtibmas yang aman dan kondusif diwilayah Kabupaten Landak,” kata Kapolres.

Problem solving sebagai wahana untuk penyelesaian masalah-masalah ringan yang ada di masyarakat. Tindak pidana yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian akan ditindak lanjuti sampai dengan ke Pengadilan.

Peran serta Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Adat sangat dipelukan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dikarenakan Polri tidak akan mampu bekerja apabila tidak didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Ia pun berharap kepada semua komponen masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Landak. “Kemudian dengan adanya kegiatan ini saya harapkan agar kedepan kita semua dapat bersinergi dengan baik, sehingga dapat menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas dan lingkungan yang aman dan kondusif. Seperti dalam hal mencari solusi dan memecahkan permasalahan sosial, sehingga dapat mendukung Terwujudnya Desa Mandiri di Kabupaten Landak,” jelasnya. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/