alexametrics
28 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Aparatur Desa Diminta Taati Perbup 60/2020

MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan Penerapan SDGs Desa Dalam Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Kegiatan yang dibuka Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH itu berlangsung sejak tanggal 7-10 April di Hotel Mahkota Singkawang. “Seluruh aparatur desa harus mampu mentaati, mengimplementasikan dan menterjemahkan berbagai  regulasi aturan berkaitan dengan penyelenggaraan desa. Agar, terwujud akuntabilitas tata kelola pemerintah desa yang baik,” kata Erlina di hadapan peserta bimtek.

Karena itu, Erlina memandang pentingnya kegiatan bimtek sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkelanjutan. Untuk itu, Erlina memberikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP) yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan LPMP ini diharapkan dapat bermuara pada tercapainya desa yang maju, mandiri dan sejahtera guna mewujudkan Kabupaten Mempawah cerdas, mandiri dan terdepan,” harapnya.

Erlina mengungkapkan, berdasarkan Perbup Mempawah nomor 60 tahun 2020  tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa pada pasal 2. Dalam ketentuannya, pengadaan barang dan jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, bersaing dan adil. “Seluruh penyelenggara barang dan jasa di desa harus mentaati Perbup nomor 60 tahun 2020. Agar, pengadaan barang dan jasa tidak melanggar aturan dan ketentuaan penggunaan dana desa,” pesannya mengingatkan.

Baca Juga :  Terdampak Covid-19, Pemkab Siapkan Bantuan Untuk Warga Miskin

Masih dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi nomor 13 tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program atau percepatan pencapaian SDGs desa. “Dilakukan melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru desa,” paparnya.

Terakhir, Erlina mengingatkan kepada pemerintah desa yang belum menganggarkan dana desa sebesar 8% untuk pendanaan kegiatan dalam rangka pandemi  Covid-19, agar segera melakukan refocusing anggaran pada bidang  penanggulangan bencana, keadaan darurat serta mendesak desa. “Bagi seluruh peserta Bimtek, diminta agar menyimak dan mendalami materi yang disampaikan narasumber dengan sebaik mungkin. Jadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi terhadap pesoalan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Mempawah,” pesan Erlina.

Baca Juga :  Lupa Matikan Kompor, Warung Makan Terbakar

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah, Burhan, SH, MM melaporkan kegiatan bimtek diikuti 60 desa di Kabupaten Mempawah. Kegiatan itu berlangsung sejak tanggal 7-10 April 2021 di Hotel Mahkota Singkawang. “Tujuan kegiatan ini meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa serta BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut Burhan, bimtek juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dan BPD berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya.  “Serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dan BPD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Narasumber dari pusat yakni Dr Fahrurazi,” pungkasnya melaporkan.(wah)

MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan Penerapan SDGs Desa Dalam Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Kegiatan yang dibuka Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH itu berlangsung sejak tanggal 7-10 April di Hotel Mahkota Singkawang. “Seluruh aparatur desa harus mampu mentaati, mengimplementasikan dan menterjemahkan berbagai  regulasi aturan berkaitan dengan penyelenggaraan desa. Agar, terwujud akuntabilitas tata kelola pemerintah desa yang baik,” kata Erlina di hadapan peserta bimtek.

Karena itu, Erlina memandang pentingnya kegiatan bimtek sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkelanjutan. Untuk itu, Erlina memberikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP) yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan LPMP ini diharapkan dapat bermuara pada tercapainya desa yang maju, mandiri dan sejahtera guna mewujudkan Kabupaten Mempawah cerdas, mandiri dan terdepan,” harapnya.

Erlina mengungkapkan, berdasarkan Perbup Mempawah nomor 60 tahun 2020  tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa pada pasal 2. Dalam ketentuannya, pengadaan barang dan jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, bersaing dan adil. “Seluruh penyelenggara barang dan jasa di desa harus mentaati Perbup nomor 60 tahun 2020. Agar, pengadaan barang dan jasa tidak melanggar aturan dan ketentuaan penggunaan dana desa,” pesannya mengingatkan.

Baca Juga :  Polisi dan Marhanlan Turun ke Titik Api

Masih dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi nomor 13 tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program atau percepatan pencapaian SDGs desa. “Dilakukan melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru desa,” paparnya.

Terakhir, Erlina mengingatkan kepada pemerintah desa yang belum menganggarkan dana desa sebesar 8% untuk pendanaan kegiatan dalam rangka pandemi  Covid-19, agar segera melakukan refocusing anggaran pada bidang  penanggulangan bencana, keadaan darurat serta mendesak desa. “Bagi seluruh peserta Bimtek, diminta agar menyimak dan mendalami materi yang disampaikan narasumber dengan sebaik mungkin. Jadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi terhadap pesoalan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Mempawah,” pesan Erlina.

Baca Juga :  PaskaTiga Perda Baru, Minta Pemkab Segera Terbitkan Perbup Pelaksana

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah, Burhan, SH, MM melaporkan kegiatan bimtek diikuti 60 desa di Kabupaten Mempawah. Kegiatan itu berlangsung sejak tanggal 7-10 April 2021 di Hotel Mahkota Singkawang. “Tujuan kegiatan ini meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa serta BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut Burhan, bimtek juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dan BPD berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya.  “Serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dan BPD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Narasumber dari pusat yakni Dr Fahrurazi,” pungkasnya melaporkan.(wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/