alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Dokumen Kependudukan Dicetak dengan Kertas HVS

MEMPAWAH – Menindaklanjuti Permendagri Nomor 109 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Mempawah menerbitkan surat edaran terkait pemberitahuan perubahan hasil pelayanan dokumen kependudukan. Sejak tanggal 1 Juli 2020, dokumen kependudukan akan dicetak dengan kertas HVS ukuran A4 80 gram.

Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Mempawah nomor 470/3315/Dukcapil-B tertanggal 29 Juni 2020. Surat tersebut disampaikan kepada seluruh Forkopimda, OPD, Camat, Lurah hingga Kepala Desa (Kades) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Surat edaran ini menindaklanjuti Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan,” jelas Erlina melalui surat edarannya.

Erlina menjelaskan, diterbitkannya Permendagri Nomor 109 tahun 2019 dimaksudkan untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan dalam proses administrasi kependudukan. Maka, dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir serta blangko hasil pelayanan yang digunakan dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Mempawah.

Baca Juga :  Pilih Akmil AU

“Formulir pengajuan pengurus dokumen kependudukan seperti yang selama ini digunakan sifatnya menggantikan formulir sebelumnya, gabungan dari beberapa formulir sebelumnya serta formulir yang sama sekali baru,” ujarnya.

Erlina mengatakan, untuk dokumen kependudukan yang lama masih menggunakan blanko KK dan registrasi serta kutipan akta pencatatan sipil masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan data si pemilik dokumen.

“Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 akan dilakukan penggantian hasil pelayanan dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas putih HVS ukuran A4 dengan berat 80 gram sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 21 Permendagri nomor 109 tahun 2019,” paparnya.

Kemudian, lanjut Erlina, apabila dilakukan penggandaan terhadap dokumen kependudukan untuk keperluan tertentu, maka tidak perlu dilakukan legalisir sepanjang dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik.

Baca Juga :  Kejuaraan PBVSI Cup 2020 Sukses

“Ketentuan itu telah ditetapkan melalui pasal 19 ayat (6) Permendagri nomor 104 tahun 2019,” pungkasnya.(wah)

 

MEMPAWAH – Menindaklanjuti Permendagri Nomor 109 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Mempawah menerbitkan surat edaran terkait pemberitahuan perubahan hasil pelayanan dokumen kependudukan. Sejak tanggal 1 Juli 2020, dokumen kependudukan akan dicetak dengan kertas HVS ukuran A4 80 gram.

Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Mempawah nomor 470/3315/Dukcapil-B tertanggal 29 Juni 2020. Surat tersebut disampaikan kepada seluruh Forkopimda, OPD, Camat, Lurah hingga Kepala Desa (Kades) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Surat edaran ini menindaklanjuti Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan,” jelas Erlina melalui surat edarannya.

Erlina menjelaskan, diterbitkannya Permendagri Nomor 109 tahun 2019 dimaksudkan untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan dalam proses administrasi kependudukan. Maka, dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir serta blangko hasil pelayanan yang digunakan dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Mempawah.

Baca Juga :  Proyek Perbaikan Jalan SBK-Senggiring Resahkan Pengendara

“Formulir pengajuan pengurus dokumen kependudukan seperti yang selama ini digunakan sifatnya menggantikan formulir sebelumnya, gabungan dari beberapa formulir sebelumnya serta formulir yang sama sekali baru,” ujarnya.

Erlina mengatakan, untuk dokumen kependudukan yang lama masih menggunakan blanko KK dan registrasi serta kutipan akta pencatatan sipil masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan data si pemilik dokumen.

“Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 akan dilakukan penggantian hasil pelayanan dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas putih HVS ukuran A4 dengan berat 80 gram sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 21 Permendagri nomor 109 tahun 2019,” paparnya.

Kemudian, lanjut Erlina, apabila dilakukan penggandaan terhadap dokumen kependudukan untuk keperluan tertentu, maka tidak perlu dilakukan legalisir sepanjang dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik.

Baca Juga :  Pilih Akmil AU

“Ketentuan itu telah ditetapkan melalui pasal 19 ayat (6) Permendagri nomor 104 tahun 2019,” pungkasnya.(wah)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/