alexametrics
30 C
Pontianak
Saturday, May 21, 2022

SILPA Capai Rp88,88 M

MEMPAWAH – DPRD melaksanakan Rapat Paripurna Raperda Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun Anggaran 2020, Kamis (8/7) siang di Ruang Rapat DPRD Mempawah. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD, H Ria Mulyadi, S.Sos itu dihadiri Bupati Mempawah, Erlina.

Paripurna turut dihadiri Wakil Bupati, Muhammad Pagi, Wakil Ketua DPRD, Darwis dan Sayuti, beserta Anggota DPRD dan sejumlah pejabat OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Dalam kesempatan itu, para peserta paripurna mendengarkan penjelasan dan penyampaian Bupati tentang Raperda LPJP APBD 2020. Erlina membacakan 23 lembar teks tertulis berkaitan dengan laporan pertangggungjawabannya.

“Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 194, Kepala Daerah menyampaikan Raperda LPJP APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan pemeriksaan keuangan dari BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas Erlina.

Erlina menyebut laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Mempawah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), laporan arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Mempawah tahun 2020, alhamdulillah kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini merupakan tahun ke-5 berturut-turut kita mendapatkan WTP,” ucapnya bangga.

Baca Juga :  Kajati Kalbar Selaku Ketua Umum Perbakin Kalbar, Masyhudi Buka Kompetisi Menembak Perbakin Mempawah Cup Tahun 2021

Erlina memaparkan, pendapatan APBD 2020 terealisasi Rp976,60 miliar. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp98,61 miliar, pendapatan transfer Rp845,23 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp32,75 miliar.

“Kemudian, anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp 816,93 miliar dari anggaran sebesar Rp 901,04 miliar atau terserap 90,67 persen,” ujarnya.

Belanja, sambung Erlina, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp653,18 miliar, belanja modal Rp158,69 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp5,06 miliar atau 21, 05 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp24,02 miliar.

“Belanja tidak terduga tahun 2020 dianggarkan terutama untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19,” pendapat Erlina.

Berikut, masih menurut Erlina, anggaran transfer terealisasi sebesar Rp129,35 miliar. Terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa Rp 3,56 miliar, transfer bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp 1,28 miliar dan transfer bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 123, 33 miliar.

Baca Juga :  PU Dua Raperda Inisiatif DPRD

“Kemudian, kita juga melakukan transfer bantuan keuangan lainnya dalam bentuk bantuan kepada partai politik pemenang Pemilu di Kabupaten Mempawah dengan total anggaran sebesar Rp1,18 miliar,” bebernya.

Kemudian, lanjut Erlina, pembiayaan merupakan pos yang digunakan untuk menutup defisit dan mengalokasikan surplus anggaran dalam APBD. Terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 58,56 miliar.

“Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp5 miliar sampai berakhirnya anggaran tahun 2020 belum terealisasi. Sejatinya anggaran ini untuk penyertaan modal di PT Bank Kalbar. Namun, belum adanya dasar hukum maka anggaran tersebut belum dapat direalisasikan,” paparnya.

Terakhir, Erlina mengatakan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 88,88 milyar. Terdiri atas SILPA terikat sebesar Rp 24,86 miliar dan SILPA bebas sebesar Rp 64,02 miliar.

“Untuk ekuitas menunjukan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mempawah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1,35 triliun,” pungkasnya.(wah)

MEMPAWAH – DPRD melaksanakan Rapat Paripurna Raperda Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun Anggaran 2020, Kamis (8/7) siang di Ruang Rapat DPRD Mempawah. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD, H Ria Mulyadi, S.Sos itu dihadiri Bupati Mempawah, Erlina.

Paripurna turut dihadiri Wakil Bupati, Muhammad Pagi, Wakil Ketua DPRD, Darwis dan Sayuti, beserta Anggota DPRD dan sejumlah pejabat OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Dalam kesempatan itu, para peserta paripurna mendengarkan penjelasan dan penyampaian Bupati tentang Raperda LPJP APBD 2020. Erlina membacakan 23 lembar teks tertulis berkaitan dengan laporan pertangggungjawabannya.

“Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 194, Kepala Daerah menyampaikan Raperda LPJP APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan pemeriksaan keuangan dari BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas Erlina.

Erlina menyebut laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Mempawah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), laporan arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Mempawah tahun 2020, alhamdulillah kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini merupakan tahun ke-5 berturut-turut kita mendapatkan WTP,” ucapnya bangga.

Baca Juga :  Anggota Dewan Landak Laporkan Hasil Reses

Erlina memaparkan, pendapatan APBD 2020 terealisasi Rp976,60 miliar. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp98,61 miliar, pendapatan transfer Rp845,23 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp32,75 miliar.

“Kemudian, anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp 816,93 miliar dari anggaran sebesar Rp 901,04 miliar atau terserap 90,67 persen,” ujarnya.

Belanja, sambung Erlina, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp653,18 miliar, belanja modal Rp158,69 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp5,06 miliar atau 21, 05 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp24,02 miliar.

“Belanja tidak terduga tahun 2020 dianggarkan terutama untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19,” pendapat Erlina.

Berikut, masih menurut Erlina, anggaran transfer terealisasi sebesar Rp129,35 miliar. Terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa Rp 3,56 miliar, transfer bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp 1,28 miliar dan transfer bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 123, 33 miliar.

Baca Juga :  Bahas Acuan Penyusunan APBD 2022 

“Kemudian, kita juga melakukan transfer bantuan keuangan lainnya dalam bentuk bantuan kepada partai politik pemenang Pemilu di Kabupaten Mempawah dengan total anggaran sebesar Rp1,18 miliar,” bebernya.

Kemudian, lanjut Erlina, pembiayaan merupakan pos yang digunakan untuk menutup defisit dan mengalokasikan surplus anggaran dalam APBD. Terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 58,56 miliar.

“Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp5 miliar sampai berakhirnya anggaran tahun 2020 belum terealisasi. Sejatinya anggaran ini untuk penyertaan modal di PT Bank Kalbar. Namun, belum adanya dasar hukum maka anggaran tersebut belum dapat direalisasikan,” paparnya.

Terakhir, Erlina mengatakan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 88,88 milyar. Terdiri atas SILPA terikat sebesar Rp 24,86 miliar dan SILPA bebas sebesar Rp 64,02 miliar.

“Untuk ekuitas menunjukan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mempawah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1,35 triliun,” pungkasnya.(wah)

Most Read

Keluhkan Harga Pakan Mahal

Tiga PDP Meninggal Dunia

Ikutan Rebana Bersama Ibu–ibu

Artikel Terbaru

/