alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Butuh Lahan 9 Hektare, Empat Desa Terdampak

*Relokasi Jalan Nasional Sui Duri-Mempawah

MEMPAWAH – Mendukung pengembangan pelabuhan terminal kijing, PT Pelindo II melakukan relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah. Untuk merealisasikan akses jalan itu, dibutuhkan lahan seluas 9 Ha. Akibatnya, terdapat empat desa di Kecamatan Sui Kunyit yang terdampak pembangunan tersebut.

Sebagai langkah awal dalam proses itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama PT Pelindo II dan pihak terkait lainnya melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah. Kegiatan yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dra. Sri Jumiadatin, M.Si itu diikuti masyarakat yang terdampak pembangunan.

“Untuk relokasi ini, PT Pelindo memerlukan lahan seluas kurang lebih 9 hektar. Lokasinya berada di Desa Sungai Limau, Sungai Kunyit Laut, Sungai Bundung Laut dan Sungai Duri II. Makanya, hari ini kita lakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang terdampak relokasi jalan,” terang Sekda Provinsi Kalbar, AL Leysandri SH yang diwakili Dra Sri Jumiadatin, MSi.

Secara umum, terang Sri, proses pengadaan tanah terdiri dari beberapa tahapan. Antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Maka, dia menyebut kegiatan sosialisasi itu sebagai tahap persiapan. “Setelah tahapan ini, barulah kita lanjukan dengan pendataan awal, konsultasi publik dan penetapan lokasi,” bebernya.

Baca Juga :  Harga Merangkak Naik

Sri memprediksikan, rangkaian pengadaan tanah untuk relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah itu memerlukan waktu sekira 140 hari kerja. Namun dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak pembangunan, dia berharap prosesnya akan lebih cepat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang rencana pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah. Supaya, tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi di masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kisruh dan polemik,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah, Hj Erlina SH MH mengatakan, proses relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan kijing yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN.

“Pemerintah daerah wajib mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayanya masing-masing. Dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung proses pengadaan tanah dan percepatan PSN,” tuturnya.

Baca Juga :  Efektif dan Tepat Sasaran, Mempawah Nol Kasus Positif 

Disamping itu, lanjut Erlina, pemerintah daerah mampu mengambil langkah strategis untuk mengendalikan kenaikan harga terkait pengadaan tanah untuk PSN. Serta melakukan evaluasi dan revisi atas Perda yang menghambat atau menimbulkan biaya tinggi dalam pelaksanaan PSN.

“Sebagai bentuk dukungan dalam proses relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah ini, maka kita mulai dengan tahapan perencanaan dan persiapan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada masyarakat yang terdampak, saya minta agar mendukung pemerintah dalam proses pengadaan lahan,” harapnya.

“Kepada tim, saya berpesan agar berhati-hati, ikuti aturan hukum terkait pengadaan tanah. Prosedur dan tahapan dilaksanakan dengan baik dan benar serta dalam menginventrisir dan mengidentifikasi obyek pengadaan tanah harus dilakukan dengan benar. Hal itu sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” pesan Erlina mengakhiri. (wah)

*Relokasi Jalan Nasional Sui Duri-Mempawah

MEMPAWAH – Mendukung pengembangan pelabuhan terminal kijing, PT Pelindo II melakukan relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah. Untuk merealisasikan akses jalan itu, dibutuhkan lahan seluas 9 Ha. Akibatnya, terdapat empat desa di Kecamatan Sui Kunyit yang terdampak pembangunan tersebut.

Sebagai langkah awal dalam proses itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama PT Pelindo II dan pihak terkait lainnya melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah. Kegiatan yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dra. Sri Jumiadatin, M.Si itu diikuti masyarakat yang terdampak pembangunan.

“Untuk relokasi ini, PT Pelindo memerlukan lahan seluas kurang lebih 9 hektar. Lokasinya berada di Desa Sungai Limau, Sungai Kunyit Laut, Sungai Bundung Laut dan Sungai Duri II. Makanya, hari ini kita lakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang terdampak relokasi jalan,” terang Sekda Provinsi Kalbar, AL Leysandri SH yang diwakili Dra Sri Jumiadatin, MSi.

Secara umum, terang Sri, proses pengadaan tanah terdiri dari beberapa tahapan. Antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Maka, dia menyebut kegiatan sosialisasi itu sebagai tahap persiapan. “Setelah tahapan ini, barulah kita lanjukan dengan pendataan awal, konsultasi publik dan penetapan lokasi,” bebernya.

Baca Juga :  Migor Masih Mahal-Langka Jelang Ramadan

Sri memprediksikan, rangkaian pengadaan tanah untuk relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah itu memerlukan waktu sekira 140 hari kerja. Namun dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak pembangunan, dia berharap prosesnya akan lebih cepat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang rencana pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah. Supaya, tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi di masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kisruh dan polemik,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah, Hj Erlina SH MH mengatakan, proses relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan kijing yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN.

“Pemerintah daerah wajib mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayanya masing-masing. Dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung proses pengadaan tanah dan percepatan PSN,” tuturnya.

Baca Juga :  Daging Ayam di Mempawah Tembus Rp 53 Ribu

Disamping itu, lanjut Erlina, pemerintah daerah mampu mengambil langkah strategis untuk mengendalikan kenaikan harga terkait pengadaan tanah untuk PSN. Serta melakukan evaluasi dan revisi atas Perda yang menghambat atau menimbulkan biaya tinggi dalam pelaksanaan PSN.

“Sebagai bentuk dukungan dalam proses relokasi jalan nasional ruas Sui Duri-Mempawah ini, maka kita mulai dengan tahapan perencanaan dan persiapan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada masyarakat yang terdampak, saya minta agar mendukung pemerintah dalam proses pengadaan lahan,” harapnya.

“Kepada tim, saya berpesan agar berhati-hati, ikuti aturan hukum terkait pengadaan tanah. Prosedur dan tahapan dilaksanakan dengan baik dan benar serta dalam menginventrisir dan mengidentifikasi obyek pengadaan tanah harus dilakukan dengan benar. Hal itu sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” pesan Erlina mengakhiri. (wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/