alexametrics
26 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Menteri KKP Edhy Prabowo Panen Udang di Mempawah

APBN 2020 Sediakan KUR Rp190 Triliun

Pemprov diminta menyampaikan data berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi nelayan tangkap maupun budidaya di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Tanpa data yang valid, maka sulit menyelesaikan permasalahan yang ada.

Wahyu Izmir, Kuala Secapah

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kamis (9/1) siang. Dalam kunjungannya, Edhy berkesempatan melakukan panen udang di salah satu keramba udang di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir.

Dalam kunjungan ini, Politisi Partai Gerindra ini didampingi sejumlah pejabat Kementrian KKP, Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan, Bupati Mempawah Hj Erlina, Ketua DPRD Mempawah beserta Muspida Pemerintah Kabupaten Mempawah. Mereka bertatap muka dan berdialog dengan ratusan nelayan tangkap dan budidaya di Kabupaten Mempawah.

“Saya minta agar Pemprov menyampaikan data berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi nelayan tangkap maupun budidaya di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Tanpa data yang valid, maka sulit bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Edhy.

Edhy mengaku telah mendengarkan secara langsung keluhan yang disampaikan pemerintah daerah dan nelayan di Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Mulai dari persoalan pakan, benih, bahan bakar, minimnya bantuan fasilitas hingga kurangnya infrastruktur pendukung aktivitas nelayan.

“Selain membangun komunikasi bersama nelayan dan pembudidaya, Bapak Presiden mengamanahkan saya untuk membangun sentra budidaya perikanan. Sebab, keberadaanya sangat strategis,” terangnya.

Edhy menjabarkan, dari total luas pantai di Indonesia baru 10 persen data yang dioptimalkan. Itu pun belum semua optimal. Karena masih banyak keramba-keramba termasuk di Mempawah yang mati suri.

“Saya yakin keramba udang yang kita jadikan lokasi kegiatan ini akan mulai hidup dan semakin berkembang. Jangan pula keramba ini hanya ada saat kedatangan menteri saja, dan setelah itu mati suri lagi. Nanti saya akan datang diam-diam ke Mempawah untuk mengecek keramba ini lagi,” tuturnya.

Baca Juga :  Trend Kasus Positif Covid-19 Terus Meningkat

Menurutn Edhy, meningkatkan produktivitas ditengah kondisi masyarakat saat ini tidak terlalu sulit. Tinggal bagaimana peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar saling bersinergi. Makanya, Edhy memastikan KKP membuka diri dan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh kepala dinas se-Indonesia.

“Kita tidak boleh hanya menunggu kucuran dana APBN. Karena, pengaruh APBN itu hanya 15 persen saja,” ujarnya.

Edhy mengatakan, saat ini nelayan tangkap dan budidaya mendapatkan kemudahan melalui Kredit Usaha Mikro (KUR). Bahkan, Presiden telah memerintahkan agar bunga pinjaman KUR diturunkan menjadi 6 persen.

“Total anggaran KUR di APBN 2020 sebesar Rp 190 triliun. Bahkan, jika penyerapannya bagus maka akan ditingkatkan setiap tahun. Hingga tahun 2024 nanti, total KUR bisa mencapai Rp 325 triliun,” ungkapnya.

Melalui KUR, Edhy mengatakan, nelayan tangkap dan pembudidaya bisa mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 50 juta perorang tanpa agunan. Karena itu, dia meminta kepala dinas untuk mendata kelompok-kelompok nelayan di wilayahnya masing-masing.
“Yang penting data kelompok nelayan itu valid dan tersedia. Nilai Rp 50 juta untuk perorangan memang terbilang kecil. Namun, jika dirangkum dalam kelompok besar dengan anggota 100 orang maka bisa mendapatkan pinjaman KUR hingga Rp 5 milyar. Dana sebesar ini cukup untuk pengembangan usaha perikanan tangkap atau budidaya,” tegasnya.

Karena itu, Edhy menilai kunjungan kerjanya ke Mempawah dimaksudkan untuk menguatkan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat di sektor kelautan dan perikanan. Sebab, dia memandang Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan.

“Dana bantuan ini sudah tersedia, tinggal turun saja melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Pihak perbankan siap membuka diri. Dengan catatan ada kegiatan yang bisa dipantau. Kita tidak bisa mengajarkan bank atau menurunkan standarnya, melainkan kita bisa meyakinkan bank tentang usaha yang dilakukan melalui budidaya dan tangkap ikan bisa mengembalikan uang tersebut,” tegasnya.

Baca Juga :  Pilkades Serentak Dibagi Delapan Gelombang

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengungkapkan, kendala yang dihadapi nelayan di Kalimantan Barat diantaranya sarana prasarana yang belum memadai. Meski ada beberapa kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan kapal dari pusat, namun ada kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

“Biasanya jika izin kapal sudah habis maka langsung ditangkap dan tidak boleh beroperasi lagi. Kita berharap ada solusi dari Bapak Menteri. Supaya nelayan yang izin kapalnya sudah habis, namun masih diperbolehkan beraktivitas dan kapalnya tidak ditahan,” ujar Norsan.

Kemudian, mantan Bupati Mempawah dua periode ini mengatakan, potensi budidaya ikan air tawar di Sungai Mempawah sangat besar. Bahkan, saat ini ada ribuan keramba apung di Sungai Mempawah. Budidaya ikan air tawar menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonominya.

“Alhamdulillah produksi dari keramba ikan di Mempawah paling besar di Kalbar. Tapi salah satu masalah yang dihadapi adalah pemasaran,” bebernya.

Terakhir, Norsan minta agar KKP memberikan transfer teknologi pengetahuan tentang pengembangan perikanan. Termasuk pembuatan pakan yang selama ini menjadi kendala bagi pembudidaya. Dia berharap kedatangan Menteri Edhy beserta jajarannya dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi nelayan di Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya.

“Ilmu ini sangat penting bagi nelayan. Bagaimana ilmu yang sudah maju di pulau jawa, bisa di transfer kepada nelayan di Kalbar untuk menignkatkan hasil produksi,” pungkasnya.(*)

 

APBN 2020 Sediakan KUR Rp190 Triliun

Pemprov diminta menyampaikan data berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi nelayan tangkap maupun budidaya di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Tanpa data yang valid, maka sulit menyelesaikan permasalahan yang ada.

Wahyu Izmir, Kuala Secapah

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kamis (9/1) siang. Dalam kunjungannya, Edhy berkesempatan melakukan panen udang di salah satu keramba udang di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir.

Dalam kunjungan ini, Politisi Partai Gerindra ini didampingi sejumlah pejabat Kementrian KKP, Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan, Bupati Mempawah Hj Erlina, Ketua DPRD Mempawah beserta Muspida Pemerintah Kabupaten Mempawah. Mereka bertatap muka dan berdialog dengan ratusan nelayan tangkap dan budidaya di Kabupaten Mempawah.

“Saya minta agar Pemprov menyampaikan data berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi nelayan tangkap maupun budidaya di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Tanpa data yang valid, maka sulit bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Edhy.

Edhy mengaku telah mendengarkan secara langsung keluhan yang disampaikan pemerintah daerah dan nelayan di Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Mulai dari persoalan pakan, benih, bahan bakar, minimnya bantuan fasilitas hingga kurangnya infrastruktur pendukung aktivitas nelayan.

“Selain membangun komunikasi bersama nelayan dan pembudidaya, Bapak Presiden mengamanahkan saya untuk membangun sentra budidaya perikanan. Sebab, keberadaanya sangat strategis,” terangnya.

Edhy menjabarkan, dari total luas pantai di Indonesia baru 10 persen data yang dioptimalkan. Itu pun belum semua optimal. Karena masih banyak keramba-keramba termasuk di Mempawah yang mati suri.

“Saya yakin keramba udang yang kita jadikan lokasi kegiatan ini akan mulai hidup dan semakin berkembang. Jangan pula keramba ini hanya ada saat kedatangan menteri saja, dan setelah itu mati suri lagi. Nanti saya akan datang diam-diam ke Mempawah untuk mengecek keramba ini lagi,” tuturnya.

Baca Juga :  Aktivitas di Pasar Anjongan Masih Normal

Menurutn Edhy, meningkatkan produktivitas ditengah kondisi masyarakat saat ini tidak terlalu sulit. Tinggal bagaimana peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar saling bersinergi. Makanya, Edhy memastikan KKP membuka diri dan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh kepala dinas se-Indonesia.

“Kita tidak boleh hanya menunggu kucuran dana APBN. Karena, pengaruh APBN itu hanya 15 persen saja,” ujarnya.

Edhy mengatakan, saat ini nelayan tangkap dan budidaya mendapatkan kemudahan melalui Kredit Usaha Mikro (KUR). Bahkan, Presiden telah memerintahkan agar bunga pinjaman KUR diturunkan menjadi 6 persen.

“Total anggaran KUR di APBN 2020 sebesar Rp 190 triliun. Bahkan, jika penyerapannya bagus maka akan ditingkatkan setiap tahun. Hingga tahun 2024 nanti, total KUR bisa mencapai Rp 325 triliun,” ungkapnya.

Melalui KUR, Edhy mengatakan, nelayan tangkap dan pembudidaya bisa mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 50 juta perorang tanpa agunan. Karena itu, dia meminta kepala dinas untuk mendata kelompok-kelompok nelayan di wilayahnya masing-masing.
“Yang penting data kelompok nelayan itu valid dan tersedia. Nilai Rp 50 juta untuk perorangan memang terbilang kecil. Namun, jika dirangkum dalam kelompok besar dengan anggota 100 orang maka bisa mendapatkan pinjaman KUR hingga Rp 5 milyar. Dana sebesar ini cukup untuk pengembangan usaha perikanan tangkap atau budidaya,” tegasnya.

Karena itu, Edhy menilai kunjungan kerjanya ke Mempawah dimaksudkan untuk menguatkan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat di sektor kelautan dan perikanan. Sebab, dia memandang Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan.

“Dana bantuan ini sudah tersedia, tinggal turun saja melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Pihak perbankan siap membuka diri. Dengan catatan ada kegiatan yang bisa dipantau. Kita tidak bisa mengajarkan bank atau menurunkan standarnya, melainkan kita bisa meyakinkan bank tentang usaha yang dilakukan melalui budidaya dan tangkap ikan bisa mengembalikan uang tersebut,” tegasnya.

Baca Juga :  Berharap Anggota Dewan Tak Berpenyakit ‘Kudis’

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengungkapkan, kendala yang dihadapi nelayan di Kalimantan Barat diantaranya sarana prasarana yang belum memadai. Meski ada beberapa kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan kapal dari pusat, namun ada kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

“Biasanya jika izin kapal sudah habis maka langsung ditangkap dan tidak boleh beroperasi lagi. Kita berharap ada solusi dari Bapak Menteri. Supaya nelayan yang izin kapalnya sudah habis, namun masih diperbolehkan beraktivitas dan kapalnya tidak ditahan,” ujar Norsan.

Kemudian, mantan Bupati Mempawah dua periode ini mengatakan, potensi budidaya ikan air tawar di Sungai Mempawah sangat besar. Bahkan, saat ini ada ribuan keramba apung di Sungai Mempawah. Budidaya ikan air tawar menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonominya.

“Alhamdulillah produksi dari keramba ikan di Mempawah paling besar di Kalbar. Tapi salah satu masalah yang dihadapi adalah pemasaran,” bebernya.

Terakhir, Norsan minta agar KKP memberikan transfer teknologi pengetahuan tentang pengembangan perikanan. Termasuk pembuatan pakan yang selama ini menjadi kendala bagi pembudidaya. Dia berharap kedatangan Menteri Edhy beserta jajarannya dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi nelayan di Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya.

“Ilmu ini sangat penting bagi nelayan. Bagaimana ilmu yang sudah maju di pulau jawa, bisa di transfer kepada nelayan di Kalbar untuk menignkatkan hasil produksi,” pungkasnya.(*)

 

Most Read

Wabup: Bersahabatlah dengan Alam

Asisten I Ikuti Vidcon Bersama Dirjen Otda

Warga Mulai Susah Cari Air

Artikel Terbaru

/