alexametrics
27.8 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

OPD Harus Pro Aktif Dukung Program P4GN

MEMPAWAH – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah, AKBP Agus Sudiman menilai OPD harus pro aktif dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah kerjanya. “Padahal, diterbitkanya Inpres Nomor 2/2018 ditujukan kepada instansi pemerintah daerah agar pro aktif dan membantu BNN dalam menyelenggarakan program P4GN di masyarakat,” terang Agus kepada awak media saat menggelar konfrensi pers di Kantor BNN Mempawah, kemarin siang.

Menurut Agus, diterbitkannya Inpres Nomor 2/2018 memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Terlebih, tingkat kasus masyarakat yang terpapar penyalahgunaan narkotika cukup tinggi dan ada kecenderungan semakin meningkat. “Maka, instansi pemerintah diminta peran aktif untuk menekan peredaran narkonba dilingkungan kerja pemerintah daerah itu sendiri,” ujarnya.

Sebab, imbuh dia, pemerintah tidak menginginkan jajaran OPD pemerintah daerah mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, sementara ada oknum aparatur yang menjadi konsumen barang haram itu. “Kita tidak ingin pemerintah daerah berkoar-koar mengajak masyarakat memerangi narkoba, tapi faktanya ASN pemerintah daerah itu sendiri banyak menjadi pecandu narkoba. Dan tidak menutup kemungkinan faktanya memang ada ASN yang menjadi pecandu hingga pengedar narkoba,” tegasnya.

Baca Juga :  Taman Mangrove Dikunjungi 220 Ribu Wisatawan

Agus mengungkapkan, ada 6 target penyebaran informasi yang dialamatkan kepada OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mensukseskan program P4GN di lingkungannya. Dan ketentuan itu sendiri telah diatur dalam Inpres nomor 2/2018. “Ada 6 target yakni penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dilingkungan OPD pemerintah daerah. Contohnya, tiap kantor menginformasikan kepada masyarakat melalui media massa di Kabupaten Mempawah baik itu cetak maupun online,” tuturnya.

Kemudian, sambung Agus, OPD diminta untuk menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba secara terbuka. Yakni dengan pemasangan baliho-baliho di sejumlah lokasi strategis yang memudahkan masyarakat untuk membaca informasi tersebut. “Sejauh ini, belum ada instansi di Kabupaten Mempawah yang melaksanakan penyebarluasan informasi itu,” sesalnya.

Baca Juga :  Perubahan APBD 2020; Sepenuhnya Masih Tergantung Dana Pusat

Lebih jauh, Agus menyebut target lain yakni OPD diharapkan dapat membuat regulasi aturan hukum tentang P4GN. Misalnya Pemerintah Kabupaten Mempawah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang P4GN. “Selama ini penanganan narkoba bersifat sektoral. BNN, Polres dan TNI bergerak sendiri-sendiri. Maka perlu dibentuk tim terpadu untuk menciptakan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam melakukan pemberantasan narkoba di masyarakat. Bila memungkinkan, tim terpadu ini mendapatkan SK Bupati Mempawah,” usulnya.

Target capaian lainnya, imbuh Agus, Inpres Nomor 2/2018 menghendaki OPD melakukan tes urine kepada seluruh ASN dilingkungan kerjanya. Serta, dilakukan pembentukan satgas relawan anti narkotika di Kabupaten Mempawah.  “Tak hanya itu, target lainnya memasuki materi tentang bahaya narkoba dilingkungan pendidikan dan pelatihan ASN maupun pendidikan kedinasan. Kedepan, kita berharap OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat bersinergi bersama BNN untuk menyampaikan materi-materi tersebut,” harapnya mengakhiri.(wah)

MEMPAWAH – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah, AKBP Agus Sudiman menilai OPD harus pro aktif dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah kerjanya. “Padahal, diterbitkanya Inpres Nomor 2/2018 ditujukan kepada instansi pemerintah daerah agar pro aktif dan membantu BNN dalam menyelenggarakan program P4GN di masyarakat,” terang Agus kepada awak media saat menggelar konfrensi pers di Kantor BNN Mempawah, kemarin siang.

Menurut Agus, diterbitkannya Inpres Nomor 2/2018 memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Terlebih, tingkat kasus masyarakat yang terpapar penyalahgunaan narkotika cukup tinggi dan ada kecenderungan semakin meningkat. “Maka, instansi pemerintah diminta peran aktif untuk menekan peredaran narkonba dilingkungan kerja pemerintah daerah itu sendiri,” ujarnya.

Sebab, imbuh dia, pemerintah tidak menginginkan jajaran OPD pemerintah daerah mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, sementara ada oknum aparatur yang menjadi konsumen barang haram itu. “Kita tidak ingin pemerintah daerah berkoar-koar mengajak masyarakat memerangi narkoba, tapi faktanya ASN pemerintah daerah itu sendiri banyak menjadi pecandu narkoba. Dan tidak menutup kemungkinan faktanya memang ada ASN yang menjadi pecandu hingga pengedar narkoba,” tegasnya.

Baca Juga :  Erlina Siap jadi Orang Pertama yang Divaksi

Agus mengungkapkan, ada 6 target penyebaran informasi yang dialamatkan kepada OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mensukseskan program P4GN di lingkungannya. Dan ketentuan itu sendiri telah diatur dalam Inpres nomor 2/2018. “Ada 6 target yakni penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dilingkungan OPD pemerintah daerah. Contohnya, tiap kantor menginformasikan kepada masyarakat melalui media massa di Kabupaten Mempawah baik itu cetak maupun online,” tuturnya.

Kemudian, sambung Agus, OPD diminta untuk menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba secara terbuka. Yakni dengan pemasangan baliho-baliho di sejumlah lokasi strategis yang memudahkan masyarakat untuk membaca informasi tersebut. “Sejauh ini, belum ada instansi di Kabupaten Mempawah yang melaksanakan penyebarluasan informasi itu,” sesalnya.

Baca Juga :  Seluruh TKA Diperiksa

Lebih jauh, Agus menyebut target lain yakni OPD diharapkan dapat membuat regulasi aturan hukum tentang P4GN. Misalnya Pemerintah Kabupaten Mempawah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang P4GN. “Selama ini penanganan narkoba bersifat sektoral. BNN, Polres dan TNI bergerak sendiri-sendiri. Maka perlu dibentuk tim terpadu untuk menciptakan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam melakukan pemberantasan narkoba di masyarakat. Bila memungkinkan, tim terpadu ini mendapatkan SK Bupati Mempawah,” usulnya.

Target capaian lainnya, imbuh Agus, Inpres Nomor 2/2018 menghendaki OPD melakukan tes urine kepada seluruh ASN dilingkungan kerjanya. Serta, dilakukan pembentukan satgas relawan anti narkotika di Kabupaten Mempawah.  “Tak hanya itu, target lainnya memasuki materi tentang bahaya narkoba dilingkungan pendidikan dan pelatihan ASN maupun pendidikan kedinasan. Kedepan, kita berharap OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat bersinergi bersama BNN untuk menyampaikan materi-materi tersebut,” harapnya mengakhiri.(wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/