Reses Komisi II DPR-RI di Mempawah
MEMPAWAH – Proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit masih terkendala. Salah satunya, lahan kuburan Tionghoa yang sampai sekarang belum dituntaskan lantaran dualisme kepengurusan yayasan. Menyikapi permasalahan itu, Anggota Komisi II DPR-RI, Drs Cornelis MH menyarankan agar diselesaikan dengan cara berunding.
Masalah pembebasan lahan di Pelabuhan Kijing, saya dapat laporan masalah kuburan Yayasan Tionghoa. Saya sarankan agar berunding dengan Bupati dan BPN,” ungkap Cornelis saat melaksanakan reses di Kantor Bupati Mempawah, kemarin siang.
Mantan Gubernur Kalbar 2 periode itu pun menawarkan solusi yang dianggap paling mudah dilaksanakan. Yakni dengan cara melakuakn pembayaran ganti rugi per kuburan. Agar menghindari adanya praktek mafia tanah yang memanfaatkan situasi tersebut. “Kalau bisa jangan berperkara, karena panjang urusannya. Pembangunan pelabuhan tidak selesai, karena perkara perdata itu bisa bertahun-tahun prosesnya,” tuturnya.
Anggota Badan Anggar DPR-RI ini mengatakan, kebanyakan masyarakat melihat persoalan tanah dari aspek ekonomi dan hukum saja. Padahal, yang lebih penting adalah aspek politik, aspek administrasi hingga sosial. “Sekarang, aspek sosial sudah tidak diperhatikan lagi. Mereka hanya lihat ekonomi dan hukum saja. Karena, mereka sudah mimpi dapat uang berapa dari pembebasan lahan tersebut,” ujarnya.
Masih dalam kesempatan itu, Politisi PDI Perjuagan ini mengaku menyuarakan penghematan anggaran negara dalam berbagai kesempatan rapat bersama jajaran Menteri. Dengan catatan, penghematan anggaran harus dilakukan secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana.
“Kita memang harus efisiensi anggaran, tetapi aparatur negara jangan dianggap hamba. Karena, mereka itulah yang menjalankan roda pemerintahan. Coba polisi tidak kontrol lampu merah, atau jaksa tidak menuntut orang di waktu sidang bisa kacau pemerintahan,” pendapatnya.
Makanya, imbuh Cornelis, jangan menganggap enteng peranan birokrasi sipil dan militer di republik ini. Sebab, sepintar apapun Presiden dan Menteri, tanpa didukung dengan kinerja birokrat sipil dan militer, maka roda penyelenggaraan negara bisa lumpuh.
“Pemerintah selalu katakan biaya pegawai mahal, defisit dan lainya. Tetapi kita juga harus memperhitungkan yang menjalankan roda pemerintahan di negara ini adalah aparatur sipil negara,” tegasnya.
Terakhir, Cornelis menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengangkatan guru PNS. Menurut dia, terjadi ketidakadilan terhadap guru honorer K2 yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Sementara proses pengangkatan dari jalur lain justru lebih mudah dan gampang.
“Sebenarnya data base guru honorer K2 yang digaji Rp 200-300 ribu, sudah masuk sewaktu saya menjabat Gubernur. Namun, diterbitkan Surat Edaran Mendagri yang membatalkan pengangkatan. Sedangkan pemerintah mengangkat guru gugus depan, yang datang hanya seminggu, lalu lari dari tempat tugas dan saat kembali sudah jadi PNS. Ini tidak keadilan. Harusnya negara adil, karena kita berpedoman pada ideologi Pancasila,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi mengaku bersyukur atas kedatangan Anggota Komisi II DPR-RI di Kabupaten Mempawah. Dia berharap kehadiran pejabat pusat itu dapat membawa angin segar untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan kehadiran Bapak Cornelis membawa kebaikan untuk Kabupaten Mempawah. Terlebih memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Wabup mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melaksanakan Musrenbang tahun anggaran 2021. Menurut Wabup, musrenbang telah mengakomodir seluruh usulan dari tingkat desa dan kecamatan di Kabupaten Mempawah.
“Setelah diakomodir, biaya yang diperlukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 2,4 triliun. Prioritasnya infrastruktur, air bersih dan peningkatan SDM serta IPM. Karena, IPM Kabupaten Mempawah masih berada di urutan ke-12,” bebernya.
“Semoga dengan kehadiran Bapak Cornelis, aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten Mempawah dapat diperjuangkan di tingkat pusat. Sehingga, hasil pembangunannya dapat dinikmati masyarakat,” tukasnya. (wah)