MEMPAWAH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun sejumlah strategi dan kebijakan untuk mendongrak indek pembangunan manusia (IPM) di tahun 2023. Strategi kebijakan tersebut diharapkan menjadi perhatian kabupaten dan kota di Kalbar termasuk Mempawah.
Kebijakan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat menghadiri Musrenbang RKPD Pemkab Mempawah TA 2024 di Aula Kantor Bupati Mempawah, pekan lalu.
“Pertama, meningkatkan rata-rata lama sekolah. Dalam jangka pendek dibutuhkan upaya mendorong masyarakat mengikuti program penyetaraan paket pendidikan, sementara jangka panjang Pemprov Kalbar sejak tahun 2019 telah memberikan bantuan biaya pendidikan tingkat SMA/SMK negeri, serta bantuan perlengkapan sekolah. Sehingga mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah,” ujar Norsan.
Kemudian, lanjut mantan Bupati Mempawah dua periode itu, mendorong partisipasi lulusan SMA agar melanjutkan ke perguruan tinggi maka diperlukan dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan bantuan beasiswa.
“Dalam rangka meningkatkan harapan lama sekolah, pembangunan unit sekolah baru dan penyediaan tenaga pengajar akan terus diupayakan oleh Pemprov Kalbar dengan batasan kewenangan yang telah diatur perundang-undangan,” tuturnya.
Kebijakan kedua, sambung Norsan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Caranya dengan penguatan pusat-pusat kesehatan masyarakat terus dilakukan. Selain menjadi pusat pengobatan, pusat kesehatan masyarakat dapat menjadi fasilitasi medis utama yang mampu melakukan pencegahan guna mendorong pola hidup sehat sehingga kasus kematian ibu melahirkan, kasus kematian bayi dan kasus stunting dapat terus berkurang.
“Secara khusus, kami berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat terus meningkatkan upaya penurunan prevelensi stunting dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan,” harapnya.
Ketiga, timpal Norsan, meningkatkan standar hidup layak. Peningkatan produktivitas sektor unggulan harus menjadi perhatian. Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan agar menjadi prioritas bagi pemerintah daerah sesuai distribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mendominasi PDRB Kabupaten Mempawah.
“Pengendalian harga barang kebutuhan pokok harus selalu dilakukan. Segera berkoordinasi dengan Pemprov jika ditemukan adanya kelangkaan barang kebutuhan pokok. Tim pengendalian inflasi daerah harus memperkuat koordinasi lintas sektor,” pesannya.
Norsan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar masyarakat. Peningkatan kualitas jalan kabupaten harus terus dilakukan, penyediaan air bersih dan sanitasi bagi msyarakat harus dimaksimalkan.
“Penanganan desa-desa yang belum teraliri listrik dan terfasilitasi jaringan internet harus segera diupayakan dengan maksimal baik melalui program Pemprov, koordinasi dengan PLN serta pemerintah pusat,” katanya.
“Di sisi lain, antisipasi terhadap bencana alam juga harus mendapatkan perhatian dan terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar pembangunan berkelanjutan dapat terus terwujud di Kabupaten Mempawah khususnya dan Kalbar umumnya,” pungkasnya.(wah)
