alexametrics
32.8 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Kaji Ulang Tarif BPJS

RDPU Komisi IX DPR-RI

 

MEMPAWAH– Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH berkesempatan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI terkait dampak kebijakan kenaikan tarif BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, belum lama ini. Erlina yang hadir sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Kerjasama Antar Daerah, Organisasi APKASI itu menyarankan agar kebijakan pemerintah itu dikaji ulang.

RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Nihayatul Wafiqoh, Emanuel Melkiades, Felly Runtuwene, dan H Ansory Siregar. Selain APKASI, RDPU turut dihadiri Anggota Komisi dan perwakilan sejumlah asosiasi pemerintahan dan rumah sakit daerah maupun swasta se-Indonesia.

“Kebijakan menaikan iuran BPJS bukan solusi tepat untuk menuntaskan persoalan manajemen BPJS itu sendiri. Sebab, masih banyak jalan keluar lain yang bisa menjadi kebijakan pemerintah,” tegas Erlina menyuarakan pandangannya.

Baca Juga :  Dukung Normalisasi

Menurut Erlina, penataan ulang manajemen BPJS tidak serta merta dilakukan dengan membebankan kepada masyarakat. Justru kebijakan menaikan iuran BPJS hanya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat itu sendiri.

“Kalau pun harus dinaikan iurannya, maka harus diikuti pula dengan kinerja pelayanan yang lebih baik. Selama ini, masyarakat di daerah masih belum puas dengan kinerja pelayanan BPJS,” paparnya.

Karena itu, Erlina menyebut, hendaknya menaikan iuran BPJS menjadi atlernatif terakhir untuk memperbaiki manajemen BPJS. Mestinya, BPJS fokus untuk mengoptimalkan penagihan terhadap piutang terhadap masyarakat yang belum tertib.

“Namun, semua itu harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan BPJS. Berikan kemudahan dan pelayanan yang lebih maksimal. Agar masyarakat puas dengan pelayanan kesehatan dari BPJS,” sarannya.

Baca Juga :  Komitmen Golkar Dukung Erlina-Mat Pagi

Lebih jauh, Erlina mengatakan, dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS menyebabkan masyarakat ekonomi menengah kebawah semakin tertekan. Jika terus dipaksanakan, bukan tidak mungkin semakin banyak masyarakat yang justru meninggalkan BPJS lantaran tidak sanggup membayar iuran.

“Berikan pula kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengakses pinjaman bank untuk menutupi kekurangan pembayaran iuran. Karena, pelayanan terhadap publik tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan,” pungkasnya.(wah)

RDPU Komisi IX DPR-RI

 

MEMPAWAH– Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH berkesempatan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI terkait dampak kebijakan kenaikan tarif BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, belum lama ini. Erlina yang hadir sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Kerjasama Antar Daerah, Organisasi APKASI itu menyarankan agar kebijakan pemerintah itu dikaji ulang.

RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Nihayatul Wafiqoh, Emanuel Melkiades, Felly Runtuwene, dan H Ansory Siregar. Selain APKASI, RDPU turut dihadiri Anggota Komisi dan perwakilan sejumlah asosiasi pemerintahan dan rumah sakit daerah maupun swasta se-Indonesia.

“Kebijakan menaikan iuran BPJS bukan solusi tepat untuk menuntaskan persoalan manajemen BPJS itu sendiri. Sebab, masih banyak jalan keluar lain yang bisa menjadi kebijakan pemerintah,” tegas Erlina menyuarakan pandangannya.

Baca Juga :  Bupati Terima Bantuan Satgas BUMN

Menurut Erlina, penataan ulang manajemen BPJS tidak serta merta dilakukan dengan membebankan kepada masyarakat. Justru kebijakan menaikan iuran BPJS hanya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat itu sendiri.

“Kalau pun harus dinaikan iurannya, maka harus diikuti pula dengan kinerja pelayanan yang lebih baik. Selama ini, masyarakat di daerah masih belum puas dengan kinerja pelayanan BPJS,” paparnya.

Karena itu, Erlina menyebut, hendaknya menaikan iuran BPJS menjadi atlernatif terakhir untuk memperbaiki manajemen BPJS. Mestinya, BPJS fokus untuk mengoptimalkan penagihan terhadap piutang terhadap masyarakat yang belum tertib.

“Namun, semua itu harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan BPJS. Berikan kemudahan dan pelayanan yang lebih maksimal. Agar masyarakat puas dengan pelayanan kesehatan dari BPJS,” sarannya.

Baca Juga :  Ingatkan Pelajar Kurangi Aktivitas di Luar Kelas

Lebih jauh, Erlina mengatakan, dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS menyebabkan masyarakat ekonomi menengah kebawah semakin tertekan. Jika terus dipaksanakan, bukan tidak mungkin semakin banyak masyarakat yang justru meninggalkan BPJS lantaran tidak sanggup membayar iuran.

“Berikan pula kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengakses pinjaman bank untuk menutupi kekurangan pembayaran iuran. Karena, pelayanan terhadap publik tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan,” pungkasnya.(wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/