alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Wabup Mempawah: 363 Perangkat Desa Tersangka Korupsi

MEMPAWAH – Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP) menggelar Bimtek Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se-Kabupaten Mempawah. Tujuannya, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, kuat, maju, mandiri, dan demokratis melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel

Bimtek yang berlangsung sejak tanggal 18 – 21 Juli 2022 itu dibuka Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, Senin (18/7) malam di Hotel Orchadz Perdana Pontianak.

Selain diikuti  puluhan peserta aparatur desa dan BPD se-Kabupaten Mempawah, Bimtek juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah Ismail, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Mempawah, para Camat, serta Direktur Eksekutif LPMP dan panitia penyelenggara.

“Melalui Bimtek ini diharapkan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan bebas dari praktik korupsi, kolusi serta nepotisme dalam pengelolaan keuangan desa,” harap Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi.

Baca Juga :  Realisasikan Program Pendidikan Diploma I Vokasi Industri

Dalam kesempatan itu, Wabup menekankan seluruh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Mempawah agar selalu berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal pengelolaan keuangan desa.

“Dalam pelaksanaan tata keuangan desa, para aparatur harus berpegang teguh pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh melenceng atau melanggar dari ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih jauh, Wabup mengungkapkan data hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2021 lalu, jumlah perangkat desa yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi paling banyak.

“Tercatat ada 363 orang perangkat desa di seluruh Indonesia yang menjadi terdakwa kasus korupsi. Ironisnya, sejak 2018-2021, kluster perangkat desa selalu menempati angka tertinggi terdakwa korupsi,” bebernya.

Bercermin dari data tersebut, Wabup meminta agar seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mempawah agar melakukan berbagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi, baik itu pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan kebijakan.

Baca Juga :  Polair Sisir Lokasi Kecelakaan

“Pencegahan korupsi harus terus dilakukan mulai dari level paling bawah, yaitu pemerintahan desa, sehingga ke depannya terwujud masyarakat desa yang sadar hukum, demi mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik,” bebernya.

Menurut Wabup, pencegahan korupsi melalui peran serta masyarakat diyakini merupakan bentuk pengawasan yang paling efektif. Namun, tetap butuh komitmen pemerintah desa dalam membuka informasi dan ruang keterlibatan masyarakat.

“Kepala desa harus bisa mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disipilin anggaran. Sampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (wah)

MEMPAWAH – Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP) menggelar Bimtek Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se-Kabupaten Mempawah. Tujuannya, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, kuat, maju, mandiri, dan demokratis melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel

Bimtek yang berlangsung sejak tanggal 18 – 21 Juli 2022 itu dibuka Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, Senin (18/7) malam di Hotel Orchadz Perdana Pontianak.

Selain diikuti  puluhan peserta aparatur desa dan BPD se-Kabupaten Mempawah, Bimtek juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah Ismail, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Mempawah, para Camat, serta Direktur Eksekutif LPMP dan panitia penyelenggara.

“Melalui Bimtek ini diharapkan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan bebas dari praktik korupsi, kolusi serta nepotisme dalam pengelolaan keuangan desa,” harap Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi.

Baca Juga :  Korban Banjir Mulai Terserang Penyakit

Dalam kesempatan itu, Wabup menekankan seluruh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Mempawah agar selalu berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal pengelolaan keuangan desa.

“Dalam pelaksanaan tata keuangan desa, para aparatur harus berpegang teguh pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh melenceng atau melanggar dari ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih jauh, Wabup mengungkapkan data hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2021 lalu, jumlah perangkat desa yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi paling banyak.

“Tercatat ada 363 orang perangkat desa di seluruh Indonesia yang menjadi terdakwa kasus korupsi. Ironisnya, sejak 2018-2021, kluster perangkat desa selalu menempati angka tertinggi terdakwa korupsi,” bebernya.

Bercermin dari data tersebut, Wabup meminta agar seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mempawah agar melakukan berbagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi, baik itu pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan kebijakan.

Baca Juga :  Bupati Ajak Bangun Integritas Organisasi

“Pencegahan korupsi harus terus dilakukan mulai dari level paling bawah, yaitu pemerintahan desa, sehingga ke depannya terwujud masyarakat desa yang sadar hukum, demi mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik,” bebernya.

Menurut Wabup, pencegahan korupsi melalui peran serta masyarakat diyakini merupakan bentuk pengawasan yang paling efektif. Namun, tetap butuh komitmen pemerintah desa dalam membuka informasi dan ruang keterlibatan masyarakat.

“Kepala desa harus bisa mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disipilin anggaran. Sampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/