alexametrics
26.7 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Perubahan APBD 2020; Sepenuhnya Masih Tergantung Dana Pusat

MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah mulai melaksanakan pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Melalui rapat paripurna dewan, Bupati Mempawah, Erlina menyampaikan pidato pengantar Raperda Perubahan APBD 2020, Kamis (24/9) siang di Gedung DPRD Mempawah.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Ria Mulyadi, dan Wakil Ketua, Darwis, serta Sayuti. Paripurna turut diikuti Anggota DPRD Kabupaten Mempawah beserta Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Erlina mengungkapkan, anggaran pendapatan pada Perubahan APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp961 miliar. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp89 miliar, pajak daerah Rp35 miliar, retribusi daerah Rp11 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp4,7 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp37 miliar.

“Kemudian, dana perimbangan ditargetkan Rp690,97 miliar yang terdiri dari bagi hasil pajak Rp16 miliar, DAU Rp542 miliar, DAK Rp132 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp180 miliar,” paparnya.

Selanjutnya, tambah Erlina, sektor belanja Perubahan APBD 2020 diproyeksikan sebesar Rp1,014 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp584 miliar yang peruntukannya pada pos belanja pegawai, hibah, bansos, bagi hasil kepada Pemdes, bantuan keuangan bagi Pemdes dan Parpol serta belanja tak terduga.

Baca Juga :  Pendukung Biden Menari di Jalan

“Untuk belanja langsung sebesar Rp430 milyar yang digunakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal,” tuturnya.

Menurut Erlina, tantangan kedepan menyangkut pendapatan daerah. Diukur dari rasio kemandirian daerah Kabupaten Mempawah tahun 2019 sebesar 11,15 persen. Angka itu diperoleh dari rasio total realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp87,57 miliar terhadap total realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Rp785,67 miliar.

“Tingkat kemandirian ini naik 1,68 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencatatkan 9,47 persen. Artinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap dana transfer pemerintah pusat sangat tinggi mencapai 88,85 persen,” paparnya.

Terkait situasi itu, menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Mempawah mesti mengembangkan upaya peningkatan PAD secara konsisten dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan dengan strategi implementasinya sehingga tingkat kemandirian daerah berangsur lebih baik dimasa mendatang.

“Pada prinsipnya, upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah sudah kita lakukan dengan mendirikan bidang pendapatan menjadi Dinas tersendiri. Didukung pula dengan fasilitas gedung yang refresentatif, SDM yang mumpuni, teknologi serta insentif pajak disediakan 5 persen dari pajak dan retribusi. Untuk tahun 2020 ini disediakan intensif sebesar Rp 2,38 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kejati Segera Cek Proyek Pelabuhan Mangkrak Ketapang, NCW Akan Proses dan Lapor ke KPK

Masih dalam upayanya meningkatan PAD, Erlina mengatakan Pemerintah Kabupaten Mempawah fokus pada pengendalian manajemen. Yakni berhubungan dengan arah manajemen yang sesuai garis besar pedoman arah strategis yang telah ditetapkan.

“Maka yang harus ditingkatkan adalah sistem pengendalian yang merupakan kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta evaluasi kinerja. Karenanya, dibutuhkan manajer yang tangguh dan professional,” pendapatnya.

Erlina mengungkapkan, UU Pajak nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah memihak pada Pemerintah Kota. Karena, ada tiga sumber pendapatan besar yang diserahkan kepada kabupaten kota. Yakni, pajak hotel, restoran dan hiburan.

“Namun, kita berharap dengan beroperasinya Pelabuhan Terminal Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit akan mendongkrak PAD dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kabupaten Mempawah,” tukasnya.(wah)

 

MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah mulai melaksanakan pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Melalui rapat paripurna dewan, Bupati Mempawah, Erlina menyampaikan pidato pengantar Raperda Perubahan APBD 2020, Kamis (24/9) siang di Gedung DPRD Mempawah.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Ria Mulyadi, dan Wakil Ketua, Darwis, serta Sayuti. Paripurna turut diikuti Anggota DPRD Kabupaten Mempawah beserta Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Erlina mengungkapkan, anggaran pendapatan pada Perubahan APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp961 miliar. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp89 miliar, pajak daerah Rp35 miliar, retribusi daerah Rp11 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp4,7 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp37 miliar.

“Kemudian, dana perimbangan ditargetkan Rp690,97 miliar yang terdiri dari bagi hasil pajak Rp16 miliar, DAU Rp542 miliar, DAK Rp132 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp180 miliar,” paparnya.

Selanjutnya, tambah Erlina, sektor belanja Perubahan APBD 2020 diproyeksikan sebesar Rp1,014 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp584 miliar yang peruntukannya pada pos belanja pegawai, hibah, bansos, bagi hasil kepada Pemdes, bantuan keuangan bagi Pemdes dan Parpol serta belanja tak terduga.

Baca Juga :  Bupati Ajak Bangun Integritas Organisasi

“Untuk belanja langsung sebesar Rp430 milyar yang digunakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal,” tuturnya.

Menurut Erlina, tantangan kedepan menyangkut pendapatan daerah. Diukur dari rasio kemandirian daerah Kabupaten Mempawah tahun 2019 sebesar 11,15 persen. Angka itu diperoleh dari rasio total realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp87,57 miliar terhadap total realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Rp785,67 miliar.

“Tingkat kemandirian ini naik 1,68 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencatatkan 9,47 persen. Artinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap dana transfer pemerintah pusat sangat tinggi mencapai 88,85 persen,” paparnya.

Terkait situasi itu, menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Mempawah mesti mengembangkan upaya peningkatan PAD secara konsisten dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan dengan strategi implementasinya sehingga tingkat kemandirian daerah berangsur lebih baik dimasa mendatang.

“Pada prinsipnya, upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah sudah kita lakukan dengan mendirikan bidang pendapatan menjadi Dinas tersendiri. Didukung pula dengan fasilitas gedung yang refresentatif, SDM yang mumpuni, teknologi serta insentif pajak disediakan 5 persen dari pajak dan retribusi. Untuk tahun 2020 ini disediakan intensif sebesar Rp 2,38 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bupati Erlina Motivasi Kafilah Mempawah MTQ di Sekadau

Masih dalam upayanya meningkatan PAD, Erlina mengatakan Pemerintah Kabupaten Mempawah fokus pada pengendalian manajemen. Yakni berhubungan dengan arah manajemen yang sesuai garis besar pedoman arah strategis yang telah ditetapkan.

“Maka yang harus ditingkatkan adalah sistem pengendalian yang merupakan kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta evaluasi kinerja. Karenanya, dibutuhkan manajer yang tangguh dan professional,” pendapatnya.

Erlina mengungkapkan, UU Pajak nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah memihak pada Pemerintah Kota. Karena, ada tiga sumber pendapatan besar yang diserahkan kepada kabupaten kota. Yakni, pajak hotel, restoran dan hiburan.

“Namun, kita berharap dengan beroperasinya Pelabuhan Terminal Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit akan mendongkrak PAD dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kabupaten Mempawah,” tukasnya.(wah)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/