alexametrics
23.2 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Dua Agenda Daerah Berpotensi Konflik

MEMPAWAH– Mengantisipasi dampak sosial konflik di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar rapat koordinasi (rakoor) penanganan konflik, Rabu (26/2) pagi di Aula Kantor Bupati Mempawah. Rapat yang dihadiri puluhan peserta dari unsur Muspida dan OPD itu dibuka Wakil Bupati, H Muhammad Pagi.

“Menindaklanjuti Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, maka kita diminta untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai tupoksi masing-masing,” terang Wabup dalam sambutannya.

Melalui Permendagri itu, ungkap Wabup, telah diatur langkah dan teknis terkait pencegahan, pemulihan pasca konflik, penindakan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Maka, keberadaan tim terpadu penanganan konflik sosial ini bisa berkolaborasi dengan elemen masyarakat, organisasi, LSM maupun badan usaha agar konflik tidak berkepanjangan. “Berkaitan dengan penindakan, merupakan kewenangan instansi berwenang dilapangan yakni TNI/Polri, BIN, Sat Pol PP dan lainnya,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Wabup, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 tahun 2017. Wabup berharap, tim terpadu ini dapat bekerja maksimal dan profesional sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Baca Juga :  26.689 KK Miskin Terima Bantuan Beras 10 Kg

“Mudah-mudahan tim terpadu ini dapat memberikan data dan informasi yang dipusatkan di Bidang Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Data dan informasi ini sangat penting untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan pusat,” sebutnya. Wabup memaparkan, tim terpadu penanganan konflik sosial memiliki tugas dan tanggungjawab mengambil langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan akibat konflik sosial dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Kemudian, tim bertugas melakukan pemulihan pasca konflik dengan cara rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala,” ujarnya.

Baca Juga :  Bisa Batal jadi PNS

Lebih jauh, Wabup mengakui, saat ini sejumlah kegiatan strategis sedang berlangsung di Kabupaten Mempawah. Mulai dari realisasi PSN pembangunan pelabuhan kijing di Kecamatan Sungai Kunyit hingga Pilkades Serentak E-Voting yang akan dilaksanakan di 30 desa di Kabupaten Mempawah. “Berkaitan dengan agenda kegiatan ini, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya letupan konflik baik internal maupun external. Maka, tim terpadu harus dapat mendeteksi dini berbagai potensi dan kemungkinan dilapangan,” pesannya.

Terakhir, Wabup mengingatkan agar tim terpadu penanganan konflik Kabupaten Mempawah melaksanakan penyusunan rencana aksi ditingkat kabupaten, mengkoordinasi pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan di daerah, serta menambah target pencapaian sasaran dalam rencana aksi melalui rapat lanjutan guna melaksanakan rencana aksi penanggulangan konflik sosial. “Serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadi gangguan keamanan di daerah serta perkembangan penanganannya dan melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah provinsi dan pusat,” pungkasnya.(wah)

MEMPAWAH– Mengantisipasi dampak sosial konflik di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar rapat koordinasi (rakoor) penanganan konflik, Rabu (26/2) pagi di Aula Kantor Bupati Mempawah. Rapat yang dihadiri puluhan peserta dari unsur Muspida dan OPD itu dibuka Wakil Bupati, H Muhammad Pagi.

“Menindaklanjuti Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, maka kita diminta untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai tupoksi masing-masing,” terang Wabup dalam sambutannya.

Melalui Permendagri itu, ungkap Wabup, telah diatur langkah dan teknis terkait pencegahan, pemulihan pasca konflik, penindakan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Maka, keberadaan tim terpadu penanganan konflik sosial ini bisa berkolaborasi dengan elemen masyarakat, organisasi, LSM maupun badan usaha agar konflik tidak berkepanjangan. “Berkaitan dengan penindakan, merupakan kewenangan instansi berwenang dilapangan yakni TNI/Polri, BIN, Sat Pol PP dan lainnya,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Wabup, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 tahun 2017. Wabup berharap, tim terpadu ini dapat bekerja maksimal dan profesional sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Baca Juga :  Berharap Pengelolaan Balai KB Diserahkan ke Desa Kepayang

“Mudah-mudahan tim terpadu ini dapat memberikan data dan informasi yang dipusatkan di Bidang Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Data dan informasi ini sangat penting untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan pusat,” sebutnya. Wabup memaparkan, tim terpadu penanganan konflik sosial memiliki tugas dan tanggungjawab mengambil langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan akibat konflik sosial dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Kemudian, tim bertugas melakukan pemulihan pasca konflik dengan cara rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala,” ujarnya.

Baca Juga :  Terdampak Covid-19, Pemkab Siapkan Bantuan Untuk Warga Miskin

Lebih jauh, Wabup mengakui, saat ini sejumlah kegiatan strategis sedang berlangsung di Kabupaten Mempawah. Mulai dari realisasi PSN pembangunan pelabuhan kijing di Kecamatan Sungai Kunyit hingga Pilkades Serentak E-Voting yang akan dilaksanakan di 30 desa di Kabupaten Mempawah. “Berkaitan dengan agenda kegiatan ini, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya letupan konflik baik internal maupun external. Maka, tim terpadu harus dapat mendeteksi dini berbagai potensi dan kemungkinan dilapangan,” pesannya.

Terakhir, Wabup mengingatkan agar tim terpadu penanganan konflik Kabupaten Mempawah melaksanakan penyusunan rencana aksi ditingkat kabupaten, mengkoordinasi pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan di daerah, serta menambah target pencapaian sasaran dalam rencana aksi melalui rapat lanjutan guna melaksanakan rencana aksi penanggulangan konflik sosial. “Serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadi gangguan keamanan di daerah serta perkembangan penanganannya dan melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah provinsi dan pusat,” pungkasnya.(wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/