alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Camat Sui Pinyuh Putuskan Menutup Peternakan Babi

MEMPAWAH – Menanggapi keluhan dan protes masyarakat terhadap dampak limbah peternakan babi dilingkungannya, Pemerintah Kecamatan Sungai Pinyuh melakukan mediasi, Selasa (28/7) pagi di Kantor Lurah Sungai Pinyuh. Mediasi dipimpin oleh Camat Sungai Pinyuh, Daeng Dicky Armeina.

Mediasi turut dihadiri Muspika Sungai Pinyuh, Lurah Sungai Pinyuh, elemen masyarakat Kelurahan Sungai Pinyuh hingga si pemilik peternakan babi. Semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, pendapat, masukan dan saran untuk menemukan solusi terbaik.

“Setelah mendengarkan masukan dan pendapat dari masyarakat dan penjelasan pemilik peternakan, maka saya telah membuat keputusan. Dan keputusan ini berdasarkan pada dua aspek yakni cipta kondisi kamtibmas dan legalitas formal perizinan,” terang Daeng Dicky.

Dari aspek cipta kondisi kamtibmas, jelas Daeng Dicky, dirinya menyimak aspirasi masyarakat atas keresahan terhadap aktivitas peternakan babi yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan serta polusi udara.

“Masyarakat mengultimatum jangan sampai tidak ada tindaklanjut dari pertemuan ini, hingga menimbulkan ketidakpuasan yang berdampak terhadap aksi masif diluar kontrol dan kendali. Maka, dari aspek kamtibmas ini sangat penting untuk diperhitungkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Karhutla Hanguskan SDN 19 Telayar

Kemudian, sambung Camat, dari aspek legalitas formal perizinan. Camat menyebut, pemilik peternakan babi sudah mengakui jika izin yang dikantonginya sudah habis masa berlakunya. Maka, usaha apapun tanpa adanya perizinan yang legal dari pemerintah tidak boleh dilaksanakan dan dilanjutkan.

“Dengan mempertimbangkan dua aspek itu, maka saya memutuskan aktivitas peternakan babi ditutup sementara, sambil menunggu kajian teknis lebih lanjut. Kita menunggu kajian teknis dari Dinas Peternakan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Artinya, masih menurut Camat, bisa saja peternakan tersebut dibuka dan dilanjutkan jika telah mendapatkan kajian teknis lingkungan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Misalnya berkaitan jarak atau radius lokasi peternakan dengan pemukiman masyarakat.

“Kemudian, penting pula dilakukan kajian IPAL maupun dokumen UPL-UKL. Dan setiap izin yang diterbitkan harus berdasarkan pada persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha itu sendiri,” pendapatnya.

Baca Juga :  APIP Diminta Respon Cepat Laporan Masyarakat

Sementara itu, Pemilik Peternakan Babi, Akim mengakui saat ini jumlah ternak babi yang dimilikinya melebihi daya tampung kandang. Dia memperkirakan jumlahnya kurang lebih 600 ekor.

“Satu kandang induk sebanyak seratus ekor lebih, dan satu kandang lainya sebanyak 300 ekor lebih. Sedangkan daya tampung kandang hanya 300-an ekor saja. Jadi, memang over kapasitas,” akunya saat menjawab pertanyaan Camat dalam proses mediasi.

Akim tak menampik jika perizinan usaha peternakan babi yang ditekuninya sudah jatuh tempo. Izin yang diterbitkan tahun 2017 itu telah tidak berlaku lagi.

“Memang izinnya sudah jatuh tempo. Dan masalah polusi udara juga benar adanya. Namun, jika jumlah babi ini sudah berkurang, saya bisa mengatasi dampak bau dilingkungan masyarakat,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat mendatangi lokasi peternakan babi yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh. Warga memprotes aktivitas peternakan babi yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan polusi udara.(wah)

MEMPAWAH – Menanggapi keluhan dan protes masyarakat terhadap dampak limbah peternakan babi dilingkungannya, Pemerintah Kecamatan Sungai Pinyuh melakukan mediasi, Selasa (28/7) pagi di Kantor Lurah Sungai Pinyuh. Mediasi dipimpin oleh Camat Sungai Pinyuh, Daeng Dicky Armeina.

Mediasi turut dihadiri Muspika Sungai Pinyuh, Lurah Sungai Pinyuh, elemen masyarakat Kelurahan Sungai Pinyuh hingga si pemilik peternakan babi. Semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, pendapat, masukan dan saran untuk menemukan solusi terbaik.

“Setelah mendengarkan masukan dan pendapat dari masyarakat dan penjelasan pemilik peternakan, maka saya telah membuat keputusan. Dan keputusan ini berdasarkan pada dua aspek yakni cipta kondisi kamtibmas dan legalitas formal perizinan,” terang Daeng Dicky.

Dari aspek cipta kondisi kamtibmas, jelas Daeng Dicky, dirinya menyimak aspirasi masyarakat atas keresahan terhadap aktivitas peternakan babi yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan serta polusi udara.

“Masyarakat mengultimatum jangan sampai tidak ada tindaklanjut dari pertemuan ini, hingga menimbulkan ketidakpuasan yang berdampak terhadap aksi masif diluar kontrol dan kendali. Maka, dari aspek kamtibmas ini sangat penting untuk diperhitungkan,” tegasnya.

Baca Juga :  APIP Diminta Respon Cepat Laporan Masyarakat

Kemudian, sambung Camat, dari aspek legalitas formal perizinan. Camat menyebut, pemilik peternakan babi sudah mengakui jika izin yang dikantonginya sudah habis masa berlakunya. Maka, usaha apapun tanpa adanya perizinan yang legal dari pemerintah tidak boleh dilaksanakan dan dilanjutkan.

“Dengan mempertimbangkan dua aspek itu, maka saya memutuskan aktivitas peternakan babi ditutup sementara, sambil menunggu kajian teknis lebih lanjut. Kita menunggu kajian teknis dari Dinas Peternakan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Artinya, masih menurut Camat, bisa saja peternakan tersebut dibuka dan dilanjutkan jika telah mendapatkan kajian teknis lingkungan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Misalnya berkaitan jarak atau radius lokasi peternakan dengan pemukiman masyarakat.

“Kemudian, penting pula dilakukan kajian IPAL maupun dokumen UPL-UKL. Dan setiap izin yang diterbitkan harus berdasarkan pada persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha itu sendiri,” pendapatnya.

Baca Juga :  Dorong Percepatan Pembangunan

Sementara itu, Pemilik Peternakan Babi, Akim mengakui saat ini jumlah ternak babi yang dimilikinya melebihi daya tampung kandang. Dia memperkirakan jumlahnya kurang lebih 600 ekor.

“Satu kandang induk sebanyak seratus ekor lebih, dan satu kandang lainya sebanyak 300 ekor lebih. Sedangkan daya tampung kandang hanya 300-an ekor saja. Jadi, memang over kapasitas,” akunya saat menjawab pertanyaan Camat dalam proses mediasi.

Akim tak menampik jika perizinan usaha peternakan babi yang ditekuninya sudah jatuh tempo. Izin yang diterbitkan tahun 2017 itu telah tidak berlaku lagi.

“Memang izinnya sudah jatuh tempo. Dan masalah polusi udara juga benar adanya. Namun, jika jumlah babi ini sudah berkurang, saya bisa mengatasi dampak bau dilingkungan masyarakat,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat mendatangi lokasi peternakan babi yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh. Warga memprotes aktivitas peternakan babi yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan polusi udara.(wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/