alexametrics
26.7 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Pemkab Siap, Kementerian Harus Maksimal

SAMBAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas menyatakan kesiapannya mendukung realisasi Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Namun di sisi lain, dari kementerian dan lembaga terkait juga harus maksimal dalam mewujudkan perintah orang nomor satu di Indonesia sesuai Inpres yang ada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sambas, Ferry Madagaskar, mengatakan, sejumlah permasalahan dan kendala dihadapi Pemkab selama melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2021. “Kami merasakan selama menjalani koordinasi dengan kementerian terkait, secara keseluruhan belum sepenuhnya didukung kementerian dan lembaga terkait, baik perencanaan dan penganggaran. Di antaranya, mereka (kementerian dan lembaga terkait) masih mengutamakan Renja di lembaganya masing-masing, dikarenakan Inpres adalah barang baru,” kata Sekda, saat diskusi dan audiensi dengan rombongan Dewan Ketahanan Nasional saat berkunjung ke Sambas.

Kemudian selama ini, diakui dia, juga kurang sinkronnya antara perencanaan yang ada dipusat dengan yang diamanatkan di Inpres. “Ada sejumlah program yang diamanatkan di Inpres, tapi tak terakomodir di perencanaan di kementerian dan lembaga terkait. Padahal program dalam Inpres ini sangat singkat, yakni dua tahun, namun kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan semua permasalahan bisa diatasi,” katanya.

Baca Juga :  Tahap I, Bantuan Sasar 5 Kecamatan

Lantas mengenai program yang akan dilaksanakan di sejumlah kementerian, Sekda berharap adanya bantuan dan dukungan, di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Program Krinas di Kemendag, di mana ada pasar Tematik Pariwisata. Di mana, menurut dia, Sambas masuk dalam kawasan yang mendapatkan alokasi sekitar Rp80 miliar. Namun karena kekuranglayakan, karena Temajuk masih sepi, sehingga tak dipungkiri dia, Kemendag membatalkan bantuan yang dikucurkan, dan hanya mengalokasikan bantuan Rp3,8 miliar. “Atas kondisi ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk dibicarakan di tingkat pusat agar alokasi tetap Rp80 miliar, karena untuk lahan Pemkab Sambas sudah menyiapkan,” katanya.

Begitu juga dengan program pembangunan gudang depo SNR, di mana bangunan saat ini sudah dianggarkan mereka sebesar Rp5,4 miliar di KIS Semparuk berupa bangunan. Hasil koordinasi dengan lembaga terkait, nanti untuk mesin atau peralatan lain dianggarkan pada 2023. Namun kendala yang dihadapi, untuk lokasi di kawasan KIS, yang dulunya Kapet Khatulistiwa yang sudah dibubarkan sehingga lahan dikembalikan ke Kementerian PUPR. “Kami juga sudah koordinasi dengan provinsi, provinsi menyebutkan status quo, sehingga anggaran Rp5,4 Miliar siap, tapi disisi lain lahan belum clear. Jadi kami dari Pemkab berharap bantuan untuk lahan bisa dibicarakan dengan Kementerian PUPR agar lahan dikembalikan di provinsi untuk selanjutnya ke kabupaten ataupun kalau tak bisa kami siap lahan didekat kawasan KIS,” katanya.

Baca Juga :  Kampanyekan Membaca Secara Lantang ke Anak

Di Kementerian Perhubungan, sebut Sekda, di 2021 merupakan tahap kelima pembangunan dry port. Namun sesuai informasi dari Kemenhub, menurut dia, dikarenakan kondisi keuangan maka anggaran yang direncanakan Rp35 miliar, refocussing, dan dibatalkan sehingga dianggarkan di 2022. “Kami dari Pemkab juga berharap adanya pembicaraan lebih lanjut, dari Tim Dewan Ketahanan Nasional dengan kementerian terkait,” katanya.

Termasuk adanya anggapan dari pihak Malaysia, di mana, menurut dia, PLBN Aruk bukan untuk daerah ekspor impor. Padahal, diharapkan dia, PLBN Aruk menjadi pintu ekspor impor. “Di PLBN sudah ada dry port, tapi di pihak Malaysia tak membangun dry port, jadi kalau Malaysia tak bangun dry port, maka ekspor impor sulit dilaksanakan. Ini tentunya harus ada pembicaraan ditingkat pusat,” katanya.

Ketua Tim Kajida Dewan Ketahanan Nasional, Hadian Ananta Wardana menyebutkan, sesuai paparan lengkap Sekda, ada sejumlah hal baru yang nantinya akan disampaikan ke pusat melalui kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya, sebut dia, program yang dialokasikan di Aruk, ada pemikiran baru untuk dipindahkan ke Temajuk, karena kawasan Temajuk juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). (fah)

SAMBAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas menyatakan kesiapannya mendukung realisasi Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Namun di sisi lain, dari kementerian dan lembaga terkait juga harus maksimal dalam mewujudkan perintah orang nomor satu di Indonesia sesuai Inpres yang ada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sambas, Ferry Madagaskar, mengatakan, sejumlah permasalahan dan kendala dihadapi Pemkab selama melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2021. “Kami merasakan selama menjalani koordinasi dengan kementerian terkait, secara keseluruhan belum sepenuhnya didukung kementerian dan lembaga terkait, baik perencanaan dan penganggaran. Di antaranya, mereka (kementerian dan lembaga terkait) masih mengutamakan Renja di lembaganya masing-masing, dikarenakan Inpres adalah barang baru,” kata Sekda, saat diskusi dan audiensi dengan rombongan Dewan Ketahanan Nasional saat berkunjung ke Sambas.

Kemudian selama ini, diakui dia, juga kurang sinkronnya antara perencanaan yang ada dipusat dengan yang diamanatkan di Inpres. “Ada sejumlah program yang diamanatkan di Inpres, tapi tak terakomodir di perencanaan di kementerian dan lembaga terkait. Padahal program dalam Inpres ini sangat singkat, yakni dua tahun, namun kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan semua permasalahan bisa diatasi,” katanya.

Baca Juga :  PT KBM Dan KBK (Agrina Group) Dukung Zero Hotspot Di Kalbar

Lantas mengenai program yang akan dilaksanakan di sejumlah kementerian, Sekda berharap adanya bantuan dan dukungan, di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Program Krinas di Kemendag, di mana ada pasar Tematik Pariwisata. Di mana, menurut dia, Sambas masuk dalam kawasan yang mendapatkan alokasi sekitar Rp80 miliar. Namun karena kekuranglayakan, karena Temajuk masih sepi, sehingga tak dipungkiri dia, Kemendag membatalkan bantuan yang dikucurkan, dan hanya mengalokasikan bantuan Rp3,8 miliar. “Atas kondisi ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk dibicarakan di tingkat pusat agar alokasi tetap Rp80 miliar, karena untuk lahan Pemkab Sambas sudah menyiapkan,” katanya.

Begitu juga dengan program pembangunan gudang depo SNR, di mana bangunan saat ini sudah dianggarkan mereka sebesar Rp5,4 miliar di KIS Semparuk berupa bangunan. Hasil koordinasi dengan lembaga terkait, nanti untuk mesin atau peralatan lain dianggarkan pada 2023. Namun kendala yang dihadapi, untuk lokasi di kawasan KIS, yang dulunya Kapet Khatulistiwa yang sudah dibubarkan sehingga lahan dikembalikan ke Kementerian PUPR. “Kami juga sudah koordinasi dengan provinsi, provinsi menyebutkan status quo, sehingga anggaran Rp5,4 Miliar siap, tapi disisi lain lahan belum clear. Jadi kami dari Pemkab berharap bantuan untuk lahan bisa dibicarakan dengan Kementerian PUPR agar lahan dikembalikan di provinsi untuk selanjutnya ke kabupaten ataupun kalau tak bisa kami siap lahan didekat kawasan KIS,” katanya.

Baca Juga :  Kunjungi Kantor Disdukcapil

Di Kementerian Perhubungan, sebut Sekda, di 2021 merupakan tahap kelima pembangunan dry port. Namun sesuai informasi dari Kemenhub, menurut dia, dikarenakan kondisi keuangan maka anggaran yang direncanakan Rp35 miliar, refocussing, dan dibatalkan sehingga dianggarkan di 2022. “Kami dari Pemkab juga berharap adanya pembicaraan lebih lanjut, dari Tim Dewan Ketahanan Nasional dengan kementerian terkait,” katanya.

Termasuk adanya anggapan dari pihak Malaysia, di mana, menurut dia, PLBN Aruk bukan untuk daerah ekspor impor. Padahal, diharapkan dia, PLBN Aruk menjadi pintu ekspor impor. “Di PLBN sudah ada dry port, tapi di pihak Malaysia tak membangun dry port, jadi kalau Malaysia tak bangun dry port, maka ekspor impor sulit dilaksanakan. Ini tentunya harus ada pembicaraan ditingkat pusat,” katanya.

Ketua Tim Kajida Dewan Ketahanan Nasional, Hadian Ananta Wardana menyebutkan, sesuai paparan lengkap Sekda, ada sejumlah hal baru yang nantinya akan disampaikan ke pusat melalui kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya, sebut dia, program yang dialokasikan di Aruk, ada pemikiran baru untuk dipindahkan ke Temajuk, karena kawasan Temajuk juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/