alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Keluhkan Naiknya Iuran

Sejumlah masyarakat peserta BPJS Kesehatan, terutama kelas tiga mengeluhkan kenaikan atau penyesuaian iuran per bulan yang naik. “Sekarang masyarakat masih disulitkan perekonomian karena dampak Covid 19, ditambah lagi iuran BPJS yang naik dikarenakan pengurangan subsidi oleh pemerintah,” kata warga peserta BPJS kelas 3, Zainudin, Minggu (3/1).

Berdasarkan informasi yang didapatkan, iuran naik itu karena adanya penyesuaian. Dimana besaran subsidi dari pemerintah pada 2020 lalu, besaran iuran Rp25.500 dan mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp16.500. Tetapi di 2021, besaran iuran menjadi Rp35 ribu karena pemerintah hanya memberi subsidi sebesar Rp7 ribu.

“Sebagai warga, tentunya dengan kenaikan itu menambah beban pengeluaran per bulannya ditengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Tapi mau ndak mau, suka ndak suka, iuran harus dibayar,” katanya.

Baca Juga :  Juwari Percayakan Kesehatannya Dengan JKN-KIS

Dirincikannya, jika dalam rumah ada empat orang, dalam satu bulan harus menyiapkan uang sebesar Rp140 ribu. Kalau besaran iuran lama, perbulannya untuk empat orang Rp102 ribu atau ada kenaikan sebesar Rp38 ribu tiap bulan. “Ada pengeluaran tambahan untuk iuran BPJS, sementara pendapatan keluarga belum juga stabil,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok alias Bruno menyebutkan pemerintah pusat harus mengkaji ulang rencana kenaikan ataupun yang disebut penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, ditahun ini dan yang akan datang, perekonomian masyarakat masih dalam kondisi sulit, terlebih pandemi Covid 19 yang belum juga berakhir.

“Tahun 2021 masih menjadi tahun sulit, ekonomi stagnan yang salah satunya dampak dari adanya wabah Covid 19,” kata Bruno, belum lama ini. Atas kondisi tersebut, dirinya berharap jangan lagi menambah kesulitan masyarakat terutama warga kecil. “Kaji ulang dulu rencana itu (kenaikan iuran BPJS Kesehatan),” katanya.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Toreh Catatan Positif di 2020

Selain itu, Bruno juga berharap pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, melakukan evaluasi secara besar-besaran terkait seperti apa pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan di kelas III. “Pelayanan kelas III masih perlu diperbaiki, dan ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, bagaimana bersama-sama memperbaiki pelayanan di fasilitas kesehatan terutama di kelas III,” kata politisi Gerindra Sambas ini. (fah)

Sejumlah masyarakat peserta BPJS Kesehatan, terutama kelas tiga mengeluhkan kenaikan atau penyesuaian iuran per bulan yang naik. “Sekarang masyarakat masih disulitkan perekonomian karena dampak Covid 19, ditambah lagi iuran BPJS yang naik dikarenakan pengurangan subsidi oleh pemerintah,” kata warga peserta BPJS kelas 3, Zainudin, Minggu (3/1).

Berdasarkan informasi yang didapatkan, iuran naik itu karena adanya penyesuaian. Dimana besaran subsidi dari pemerintah pada 2020 lalu, besaran iuran Rp25.500 dan mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp16.500. Tetapi di 2021, besaran iuran menjadi Rp35 ribu karena pemerintah hanya memberi subsidi sebesar Rp7 ribu.

“Sebagai warga, tentunya dengan kenaikan itu menambah beban pengeluaran per bulannya ditengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Tapi mau ndak mau, suka ndak suka, iuran harus dibayar,” katanya.

Baca Juga :  BPBD Minta Laporan dari Camat dan Desa

Dirincikannya, jika dalam rumah ada empat orang, dalam satu bulan harus menyiapkan uang sebesar Rp140 ribu. Kalau besaran iuran lama, perbulannya untuk empat orang Rp102 ribu atau ada kenaikan sebesar Rp38 ribu tiap bulan. “Ada pengeluaran tambahan untuk iuran BPJS, sementara pendapatan keluarga belum juga stabil,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok alias Bruno menyebutkan pemerintah pusat harus mengkaji ulang rencana kenaikan ataupun yang disebut penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, ditahun ini dan yang akan datang, perekonomian masyarakat masih dalam kondisi sulit, terlebih pandemi Covid 19 yang belum juga berakhir.

“Tahun 2021 masih menjadi tahun sulit, ekonomi stagnan yang salah satunya dampak dari adanya wabah Covid 19,” kata Bruno, belum lama ini. Atas kondisi tersebut, dirinya berharap jangan lagi menambah kesulitan masyarakat terutama warga kecil. “Kaji ulang dulu rencana itu (kenaikan iuran BPJS Kesehatan),” katanya.

Baca Juga :  Disambut Tahar dan Adat Melayu

Selain itu, Bruno juga berharap pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, melakukan evaluasi secara besar-besaran terkait seperti apa pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan di kelas III. “Pelayanan kelas III masih perlu diperbaiki, dan ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, bagaimana bersama-sama memperbaiki pelayanan di fasilitas kesehatan terutama di kelas III,” kata politisi Gerindra Sambas ini. (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/