alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

HNSI dan Pemilik Kapal Tolak Kapal Asing Beroperasi di WPP RI

SAMBAS – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan pengusaha pemilik kapal perikanan tangkap di Kalimantan Barat kembali menyuarakan aspirasinya, kemarin. Tak hanya menolak Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB), mereka juga menolak kapal asing beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Muara Nelayan Pemangkat, usai sosialisasi dan dialog mengenai PP Nomor 85 Tahun 2021 oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat, Selasa (5/10).

Ketua HNSI Kabupaten Sambas, Juniardi atau akrab disapa Bujang yang merupakan juru bicara saat konferensi pers tersebut membacakan pernyataan sikap mereka. Pihaknya menyatakan menolak PP Nomor 85 Tahun 2021, Kepmen Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 serta menolak beroperasinya kapal asing di perairan WPP NKRI.

“Kami HNSI dan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat, menolak PP 85 Tahun 2021, yang jika itu diberlakukan maka dampaknya akan dirasakan nelayan Kalbar, termasuk kami juga menolak beroperasinya kapal asing karena itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,” kata Bujang.

Dengan diberlakukannya PP tersebut, kata dia, tarif pungutan hasil perikanan melonjak sampai 400 persen. Sementara, biaya operasional kapal tangkap tinggi dan hasil tangkap nelayan mengalami penurunan selama dua tahun terakhir akibat perubahan iklim. “Kami juga menyatakan, sebagai salah satu acuan pungutan, yakni harga patokan ikan, itu tidak sesuai dengan harga di lapangan,” katanya.

Baca Juga :  BNPB: 62 Ribu Masyarakat Mengungsi Akibat Banjir

Bujang menyebutkan, usaha penangkapan ikan merupakan kegiatan berburu bukan mengambil ikan di laut. Belum lagi kegiatan itu memiliki risiko yang cukup berat. Hal sama juga disampaikan pemilik kapal tangkap perikanan di Pemangkat, Cin Cung alias Atonk. Pihaknya bersama dengan pengusaha lain tetap menolak PP Nomor 85 Tahun 2021.

“Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami. Karena kalaupun tetap dipaksakan diberlakukan, kami tak mampu melanjutkan usaha kami. Tentunya bagaimana nasib nelayan kami akan serahkan ke HNSI, karena kami tak mampu membayar pungutan yang ditetapkan di PP Nomor 85 Tahun 2021,” katanya.

Tak hanya menolak PP Nomor 85 Tahun 2021, pihaknya juga menolak adanya ‘celah’ dalam program perikanan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah pusat. “Dalam kebijakan ini kami melihat ada celah yang begitu lebar masuknya kapal asing ke WPP RI,” katanya.

Di sela kegiatan sosialisasi dan dialog yang dilaksanakan, Ketua PPN Pemangkat, Sarwono menyampaikan dasar adanya kenaikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Salah satu acuannya adalah hasil temuan BPK yang mana hingga sekarang pungutan masih menggunakan aturan lama yakni Permendag Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Hasil Perikanan sehingga dianggap sudah tak sesuai kondisi di lapangan.

Baca Juga :  Pastikan Logistik Warga Cukup, Kepala BNPB Tinjau Pengungsi Korban Banjir

Tak hanya itu, sambung dia, penentuan pungutan baru juga sudah melalui tahapan kajian yang valid. “Kami melaksanakan sosialisasi dan dialog, kami sampaikan sejumlah hal termasuk kaitannya dengan acuan adanya kenaikan pungutan hasil perikanan. Kemudian kami selaku PPN di Pemangkat, juga mendengarkan masukan para pelaku usaha perikanan, yang nantinya akan kami sampaikan ke Jakarta,” kata Sarwono.

Namun ia mengakui bahwa sebuah kebijakan tentu ada pro dan kontra. Karena itulah PPN menerima masukan dari pihak-pihak terkait. Apapun hasil dari pertemuan kali ini akan disampaikan ke pemerintah pusat. Menurut Sarwono, pemerintah pusat juga sudah menerima data dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Namun untuk tindak lanjutnya sejauh ini belum dapat dipastikan karena itu menjadi kewenangan pusat. “Apakah nanti akan ada perubahan atau seperti apa, kita bersama-sama menunggu apa yang menjadi keputusan pusat,” kata Sarwono.(fah)

SAMBAS – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan pengusaha pemilik kapal perikanan tangkap di Kalimantan Barat kembali menyuarakan aspirasinya, kemarin. Tak hanya menolak Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB), mereka juga menolak kapal asing beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Muara Nelayan Pemangkat, usai sosialisasi dan dialog mengenai PP Nomor 85 Tahun 2021 oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat, Selasa (5/10).

Ketua HNSI Kabupaten Sambas, Juniardi atau akrab disapa Bujang yang merupakan juru bicara saat konferensi pers tersebut membacakan pernyataan sikap mereka. Pihaknya menyatakan menolak PP Nomor 85 Tahun 2021, Kepmen Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 serta menolak beroperasinya kapal asing di perairan WPP NKRI.

“Kami HNSI dan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat, menolak PP 85 Tahun 2021, yang jika itu diberlakukan maka dampaknya akan dirasakan nelayan Kalbar, termasuk kami juga menolak beroperasinya kapal asing karena itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,” kata Bujang.

Dengan diberlakukannya PP tersebut, kata dia, tarif pungutan hasil perikanan melonjak sampai 400 persen. Sementara, biaya operasional kapal tangkap tinggi dan hasil tangkap nelayan mengalami penurunan selama dua tahun terakhir akibat perubahan iklim. “Kami juga menyatakan, sebagai salah satu acuan pungutan, yakni harga patokan ikan, itu tidak sesuai dengan harga di lapangan,” katanya.

Baca Juga :  BPBD Kalbar bersama TNI, Polri dan BRGM Patroli Udara Antisipasi Kabut Asap

Bujang menyebutkan, usaha penangkapan ikan merupakan kegiatan berburu bukan mengambil ikan di laut. Belum lagi kegiatan itu memiliki risiko yang cukup berat. Hal sama juga disampaikan pemilik kapal tangkap perikanan di Pemangkat, Cin Cung alias Atonk. Pihaknya bersama dengan pengusaha lain tetap menolak PP Nomor 85 Tahun 2021.

“Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami. Karena kalaupun tetap dipaksakan diberlakukan, kami tak mampu melanjutkan usaha kami. Tentunya bagaimana nasib nelayan kami akan serahkan ke HNSI, karena kami tak mampu membayar pungutan yang ditetapkan di PP Nomor 85 Tahun 2021,” katanya.

Tak hanya menolak PP Nomor 85 Tahun 2021, pihaknya juga menolak adanya ‘celah’ dalam program perikanan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah pusat. “Dalam kebijakan ini kami melihat ada celah yang begitu lebar masuknya kapal asing ke WPP RI,” katanya.

Di sela kegiatan sosialisasi dan dialog yang dilaksanakan, Ketua PPN Pemangkat, Sarwono menyampaikan dasar adanya kenaikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Salah satu acuannya adalah hasil temuan BPK yang mana hingga sekarang pungutan masih menggunakan aturan lama yakni Permendag Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Hasil Perikanan sehingga dianggap sudah tak sesuai kondisi di lapangan.

Baca Juga :  Dukung Pembangunan Ibukota Baru

Tak hanya itu, sambung dia, penentuan pungutan baru juga sudah melalui tahapan kajian yang valid. “Kami melaksanakan sosialisasi dan dialog, kami sampaikan sejumlah hal termasuk kaitannya dengan acuan adanya kenaikan pungutan hasil perikanan. Kemudian kami selaku PPN di Pemangkat, juga mendengarkan masukan para pelaku usaha perikanan, yang nantinya akan kami sampaikan ke Jakarta,” kata Sarwono.

Namun ia mengakui bahwa sebuah kebijakan tentu ada pro dan kontra. Karena itulah PPN menerima masukan dari pihak-pihak terkait. Apapun hasil dari pertemuan kali ini akan disampaikan ke pemerintah pusat. Menurut Sarwono, pemerintah pusat juga sudah menerima data dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Namun untuk tindak lanjutnya sejauh ini belum dapat dipastikan karena itu menjadi kewenangan pusat. “Apakah nanti akan ada perubahan atau seperti apa, kita bersama-sama menunggu apa yang menjadi keputusan pusat,” kata Sarwono.(fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/