alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Bukan Lagi Penerima Program Bantuan

Pemerintah memberikan bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinian. Jika sudah mampu, sudah selayaknya penerima bisa meminta berhenti untuk dialihkan ke warga kurang mampu lain yang juga berhak sebagai penerima.  Julia warga Desa Jirak, Tuti warga Desa Lorong, Anika Warga Desa Sepuk Tanjung, Hayati warga Desa Teluk Kembang, Kamsidah warga Desa Semperiuk A termasuk dalam 17.824 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas.

Namun membaiknya perekonomian keluarga, mereka dengan secara mandiri mengusulkan untuk berhenti sebagai penerima program pemerintah tersebut di 2019. Kemudian bantuan tersebut dialihkan ke warga lainnya yang kurang mampu agar juga keluar dari kemiskinan.

Julia sendiri diketahui menerima bantuan pemerintah sejak 2013, Tuti sejak 2016, Anika sejak 208, Hayati sejak 2013 Kamsidah sejak 2018 dan pada 2019 mereka tak lagi sebagai KPM PKH.

Atas inisiatif inilah, mereka mendapatkan penghargaan atau diwisuda (graduasi) yang dilaksanakan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor (Linsek) Program keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sambas 2019, Kamis (12/12) yang sertifikat penghargaan tersebut secara langsung diserahkan Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH, bersama Ketua Komisi D DPRD Sambas, Anwari S Sos MAP dan Kasi Jamsos Dinsos Kalbar.

Baca Juga :  Kunjungi PLBN Aruk, Cek Kesiapan Personil

Langkah ini, diharapkan menjadi motivasi bagi warga penerima lain yang sudah mampu, untuk mengusulkan pemberhentian secara mandiri, yang kemudian bantuan itu melalui hasil Musyawarah Desa (Musdes) akan diserahkan kepara warga lainnya yang berhak. “Menteri Sosial menargetkan 10 persen dari penerima bisa graduasi atau diwisuda sebagai penerima bantuan, artinya untuk di Sambas, ditargetkan paling tidak satu kecamatan ada 10 orang,” kata Sekretaris Dinsos PMD Kabupaten Sambas, Edi Se M Eng.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menceritakan bagaimana Sambas mendapatkan program PKH sudah berjalan enam tahun. Diibaratkannya, diusia ini adalah rentan dengan penyakit. Dan inilah salah satu tujuan dari Rakor, bagaimana secara bersama-sama PKH di Sambas agar ke depannya terus membaik dalam pelaksanaannya.

Baca Juga :  Kamaruzaman : Saya Jalankan Amanah Sebagai Pjs Setulus Hati

“Ada beberapa tujuan dari PKH, yang terpenting bagi saya adalah bagaimana melalui program ini bisa mengubah perilaku, yang dulunya jarang mengakses fasilitas adanya program ini harus mengakses fasilitas kesehatan, begitu keluarga yang punya anak, harus sekolah, karena kalau itu tak dilakukan bantuan akan diputus. Memaksa memang tapi ini harapannya menjadi kebiasaan di masyarakat,” katanya.

Kasi Jamsos Dinsos Kalbar, Haryanto SST Msi menyebutkan dalam upaya memaksimalkan program PKH, harus mendapatkan dukungan pemerintah daerah. Di Sambas, meski bantuan belum mencapai lima persen, namun dukungan sudah sangat baik dalam pengendalian dan monitoring program. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc dikesempatan tersebut lebih banyak mendorong dan memotivasi pendamping PKH untuk terus bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya menjalankan program demi mengentaskan warga dari jurang kemiskinan. Dan dalam program pengentasan kemiskinan, negara wajib hadir. “Negara wajib hadir dtengah masyarakat, negara wajib memakmurkan masyarakat,” katanya.(fah)

Pemerintah memberikan bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinian. Jika sudah mampu, sudah selayaknya penerima bisa meminta berhenti untuk dialihkan ke warga kurang mampu lain yang juga berhak sebagai penerima.  Julia warga Desa Jirak, Tuti warga Desa Lorong, Anika Warga Desa Sepuk Tanjung, Hayati warga Desa Teluk Kembang, Kamsidah warga Desa Semperiuk A termasuk dalam 17.824 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas.

Namun membaiknya perekonomian keluarga, mereka dengan secara mandiri mengusulkan untuk berhenti sebagai penerima program pemerintah tersebut di 2019. Kemudian bantuan tersebut dialihkan ke warga lainnya yang kurang mampu agar juga keluar dari kemiskinan.

Julia sendiri diketahui menerima bantuan pemerintah sejak 2013, Tuti sejak 2016, Anika sejak 208, Hayati sejak 2013 Kamsidah sejak 2018 dan pada 2019 mereka tak lagi sebagai KPM PKH.

Atas inisiatif inilah, mereka mendapatkan penghargaan atau diwisuda (graduasi) yang dilaksanakan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor (Linsek) Program keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sambas 2019, Kamis (12/12) yang sertifikat penghargaan tersebut secara langsung diserahkan Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH, bersama Ketua Komisi D DPRD Sambas, Anwari S Sos MAP dan Kasi Jamsos Dinsos Kalbar.

Baca Juga :  52 Anak Keluarga Kurang Mampu Dikhitan

Langkah ini, diharapkan menjadi motivasi bagi warga penerima lain yang sudah mampu, untuk mengusulkan pemberhentian secara mandiri, yang kemudian bantuan itu melalui hasil Musyawarah Desa (Musdes) akan diserahkan kepara warga lainnya yang berhak. “Menteri Sosial menargetkan 10 persen dari penerima bisa graduasi atau diwisuda sebagai penerima bantuan, artinya untuk di Sambas, ditargetkan paling tidak satu kecamatan ada 10 orang,” kata Sekretaris Dinsos PMD Kabupaten Sambas, Edi Se M Eng.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menceritakan bagaimana Sambas mendapatkan program PKH sudah berjalan enam tahun. Diibaratkannya, diusia ini adalah rentan dengan penyakit. Dan inilah salah satu tujuan dari Rakor, bagaimana secara bersama-sama PKH di Sambas agar ke depannya terus membaik dalam pelaksanaannya.

Baca Juga :  Sampah Bermerek Kotori Pantai

“Ada beberapa tujuan dari PKH, yang terpenting bagi saya adalah bagaimana melalui program ini bisa mengubah perilaku, yang dulunya jarang mengakses fasilitas adanya program ini harus mengakses fasilitas kesehatan, begitu keluarga yang punya anak, harus sekolah, karena kalau itu tak dilakukan bantuan akan diputus. Memaksa memang tapi ini harapannya menjadi kebiasaan di masyarakat,” katanya.

Kasi Jamsos Dinsos Kalbar, Haryanto SST Msi menyebutkan dalam upaya memaksimalkan program PKH, harus mendapatkan dukungan pemerintah daerah. Di Sambas, meski bantuan belum mencapai lima persen, namun dukungan sudah sangat baik dalam pengendalian dan monitoring program. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc dikesempatan tersebut lebih banyak mendorong dan memotivasi pendamping PKH untuk terus bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya menjalankan program demi mengentaskan warga dari jurang kemiskinan. Dan dalam program pengentasan kemiskinan, negara wajib hadir. “Negara wajib hadir dtengah masyarakat, negara wajib memakmurkan masyarakat,” katanya.(fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/