alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Fantastis, Belanja Hibah APBD 2018 Sambas Capai Rp80,8 Miliar

PONTIANAK—Program Belanja Hibah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 pernah mencuat dan heboh se-Kabupaten Sambas.

Beberapa media cetak dan online pernah membuat tajuk berita hingga menduga telah terjadi temuan. Sebab jumlah yang dianggarkan tim Eksekutif-Legislatif nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp80,8 Miliar dan terserap Rp75,3 atau sekitar 93,18 persen. Benarkah sudah terjadi temuan?

BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat menjawab berbeda kepada media harian ini. “Untuk Tahun 2017 yang diaudit BPK RI wilayah Kalimantan Barat sampai tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp37,2 Miliar,” ungkap Humas BPK Perwakilan Kalbar, Cahyo Utomo bersama tiga orang tim audit Belanja Hibah Kabupaten Sambas di ruang kerjanya baru-baru ini.

Adapun rincian audit Belanja Hibah di APBD Kabupaten Sambas tahun 2018 terperinci bahwa dana hibah terbentuk dua bagian. Pertama Dana Hibah Dalam Bentuk Uang di PPKD Rp25,8 miliar. Realisasinya hanya Rp24,4 miliar atau 94.45 persen.

Baca Juga :  Hadirkan Inovasi Percepatan Pembangunan

Adapun rincian Dana Belanja Hibah dalam bentuk uang realisasinya untuk
BNN Kabupaten Sambas sebesar Rp50 Juta. Realisasinya yakni 100 persen. Untuk kelompok masyarakat (BOP PAUD) sebesar Rp6,23 miliar. Realisasinya mencapai 99,43 persen. Sedangkan komponen Belanja Hibah terbesar yakni diperuntukan bagi Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp19,5 miliar. Realisasinya Rp18,1 miliar atau sekitar 92,85 persen.

Cahyo Utomo melanjutkan bahwa Hibah Dalam Bentuk Barang untuk OPD terkait yakni sebesar Rp54,9 miliar. Realisasi belanjanya mencapai Rp50.8 miliar. Nilai belanja hibah ini dianggarkan untuk pos Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada 10 OPD di Kabupaten Sambas.

Hanya BPK RI Wilayah Kalbar hanya memberikan empat sampel OPD penerima Belanja Hibah untuk tahun 2018. Data enam OPD lainnya tidak tersedia.

Rinciannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebesar Rp10,9 miliar. Realisasinya hanya sekitar Rp7,5 miliar atau berkisar 68,82 miliar saja. Untuk Dinas Kesehatan sendiri Belanja Hibahnya dianggarkan mencapai Rp104 juta. Anehnya Dinkes sendiri hanya merealisasikan sebesar Rp4 juta atau sekitar 3,85 persen saja. Sisanya 96,15 tidak terealisasi atau kembali ke APBD lagi.

Baca Juga :  Cuaca Ekstrem, Kapal Tunda melaut

Dinas lainnya yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Rp21,73 miliar. Jumlah realisasinya sebesar Rp21,58 miliar atau berkisar 99,33 persen saja. Untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkan Rp1,246 miliar dan trealisasi Rp1,243 miliar atau 99,70 persen.

Disinggung apa benar data di BPK RI Kalbar terjadi temuan ? Cahyi didampingi tim audit Belanja Dana Hibah Kabupaten Sambas tahun 2018 menjawab sepanjang pemeriksaan, proses penyalurannya sesuai aturan.

”Kami (BPK RI) memang mengambil dan memeriksa beberapa sampel penerima belanja dana hibah. Jumlahnya banyak sekali ribuan. Misalnya komponen organisasi masyarakat. Pada proses pemeriksaan pertanggungjawabannya ada,” tukasnya.(den)

PONTIANAK—Program Belanja Hibah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 pernah mencuat dan heboh se-Kabupaten Sambas.

Beberapa media cetak dan online pernah membuat tajuk berita hingga menduga telah terjadi temuan. Sebab jumlah yang dianggarkan tim Eksekutif-Legislatif nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp80,8 Miliar dan terserap Rp75,3 atau sekitar 93,18 persen. Benarkah sudah terjadi temuan?

BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat menjawab berbeda kepada media harian ini. “Untuk Tahun 2017 yang diaudit BPK RI wilayah Kalimantan Barat sampai tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp37,2 Miliar,” ungkap Humas BPK Perwakilan Kalbar, Cahyo Utomo bersama tiga orang tim audit Belanja Hibah Kabupaten Sambas di ruang kerjanya baru-baru ini.

Adapun rincian audit Belanja Hibah di APBD Kabupaten Sambas tahun 2018 terperinci bahwa dana hibah terbentuk dua bagian. Pertama Dana Hibah Dalam Bentuk Uang di PPKD Rp25,8 miliar. Realisasinya hanya Rp24,4 miliar atau 94.45 persen.

Baca Juga :  Cuaca Ekstrem, Kapal Tunda melaut

Adapun rincian Dana Belanja Hibah dalam bentuk uang realisasinya untuk
BNN Kabupaten Sambas sebesar Rp50 Juta. Realisasinya yakni 100 persen. Untuk kelompok masyarakat (BOP PAUD) sebesar Rp6,23 miliar. Realisasinya mencapai 99,43 persen. Sedangkan komponen Belanja Hibah terbesar yakni diperuntukan bagi Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp19,5 miliar. Realisasinya Rp18,1 miliar atau sekitar 92,85 persen.

Cahyo Utomo melanjutkan bahwa Hibah Dalam Bentuk Barang untuk OPD terkait yakni sebesar Rp54,9 miliar. Realisasi belanjanya mencapai Rp50.8 miliar. Nilai belanja hibah ini dianggarkan untuk pos Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada 10 OPD di Kabupaten Sambas.

Hanya BPK RI Wilayah Kalbar hanya memberikan empat sampel OPD penerima Belanja Hibah untuk tahun 2018. Data enam OPD lainnya tidak tersedia.

Rinciannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebesar Rp10,9 miliar. Realisasinya hanya sekitar Rp7,5 miliar atau berkisar 68,82 miliar saja. Untuk Dinas Kesehatan sendiri Belanja Hibahnya dianggarkan mencapai Rp104 juta. Anehnya Dinkes sendiri hanya merealisasikan sebesar Rp4 juta atau sekitar 3,85 persen saja. Sisanya 96,15 tidak terealisasi atau kembali ke APBD lagi.

Baca Juga :  Gabsis Lolos Babak 8 Besar

Dinas lainnya yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Rp21,73 miliar. Jumlah realisasinya sebesar Rp21,58 miliar atau berkisar 99,33 persen saja. Untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkan Rp1,246 miliar dan trealisasi Rp1,243 miliar atau 99,70 persen.

Disinggung apa benar data di BPK RI Kalbar terjadi temuan ? Cahyi didampingi tim audit Belanja Dana Hibah Kabupaten Sambas tahun 2018 menjawab sepanjang pemeriksaan, proses penyalurannya sesuai aturan.

”Kami (BPK RI) memang mengambil dan memeriksa beberapa sampel penerima belanja dana hibah. Jumlahnya banyak sekali ribuan. Misalnya komponen organisasi masyarakat. Pada proses pemeriksaan pertanggungjawabannya ada,” tukasnya.(den)

Most Read

DPP Gerindra PAW Kadernya

Jaga Prinsip Taro Ade Taro Gau

Artikel Terbaru

/