alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Masukan Perlindungan PMI dalam Pembahasan RPJMD

SAMBAS – DPRD Kabupaten Sambas mendorong agar dalam pembahasan RPJMD, juga dimasukan berkaitan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan warga Kabupaten Sambas. Mengingat, Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Sesuai data, ribuan masyarakat dari daerah ini mencari penghasilan di luar negeri. “Kami dari legislatif berharap, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui jajaran terkaitnya, memastikan program perlindungan untuk PMI dari Kabupaten Sambas yang sekarang masih mengadu nasib di luar negeri,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan SH, saat memberikan catatan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 khususnya program unggulan bidang tenaga kerja Kabupaten Sambas.

Ahmad Hafsak menyampaikan terkait pintu perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada instansi dan lembaga terkait, yang sudah berupaya bekerja untuk mengamankan. Namun kedepannya, perhatian-perhatian harus ditingkatkan, karena isu perbatasan adalah strategis.

Baca Juga :  Usia Dini pun Sudah Bisa Membaca Alquran; Sambas Negeri Berkah karena Dipenuhi Penghafal Alquran

“Bersyukur, di Kabupaten Sambas memiliki pintu perbatasan, bahkan ada dua titik. Namun perlu diingat bersama, agar kondisi ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk di Pemkab Sambas, harus mendukung peningkatan pengawasan jalan-jalan tikus atau jalur ilegal. Diharapkan dalam pembahasan RPJMD, semua pihak bisa menghadirkan dukungan program untuk menyikapi kondisi tersebut,” katanya.

Khusus bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak mengapresiasi aplikasi SIMONIKA atau sistem informasi monitoring tenaga kerja yang sudah diterapkan dinas tersebut. “Diharapkan ini menjadi upaya instansi terkait mengupgrade dan mengupdate pola pikir maupun pola pelayanan, yang harus bisa menerapkan teknologi digital,” katanya.

Begitu juga dengan hubungan perusahaan dengan para tenaga kerjanya. Pemkab Sambas melalui dinas terkait, harus bisa memberikan perhatian lebih agar hak-hak tenaga kerja dapat terpenuhi oleh pihak perusahaan. “Semoga RPJMD kedepannya, mampu menghadirkan program unggulan, rencana strategis yang berpihak pada luasnya lapangan pekerjaan yang mudah diakses masyarakat. Hal ini harus didukung dengan iklim usaha yang baik kemudian adanya kepastian dan jaminan untuk masyarakat mau berusaha di negeri sendiri,” katanya.

Baca Juga :  Laksanakan Operasi Senyap, jaga Telur Penyu Tetap Selamat  

Begitu pun bidang transmigrasi, Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, juga memberikan apresiasi kepada dinas terkait, kemudian BPN Sambas yang sudah melakukan upaya besar dengan memastikan hak-hak para transmigrasi terkait kepemilikan lahan. “Semoga kedepannya, RPJMD juga mendukung program-program untuk penguatan Transmigrasi di Kabupaten Sambas,” katanya.  (fah)

SAMBAS – DPRD Kabupaten Sambas mendorong agar dalam pembahasan RPJMD, juga dimasukan berkaitan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan warga Kabupaten Sambas. Mengingat, Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Sesuai data, ribuan masyarakat dari daerah ini mencari penghasilan di luar negeri. “Kami dari legislatif berharap, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui jajaran terkaitnya, memastikan program perlindungan untuk PMI dari Kabupaten Sambas yang sekarang masih mengadu nasib di luar negeri,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan SH, saat memberikan catatan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 khususnya program unggulan bidang tenaga kerja Kabupaten Sambas.

Ahmad Hafsak menyampaikan terkait pintu perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada instansi dan lembaga terkait, yang sudah berupaya bekerja untuk mengamankan. Namun kedepannya, perhatian-perhatian harus ditingkatkan, karena isu perbatasan adalah strategis.

Baca Juga :  19 Adegan Rekonstruksi Pembacokan di Jembatan Sungai Kelambu

“Bersyukur, di Kabupaten Sambas memiliki pintu perbatasan, bahkan ada dua titik. Namun perlu diingat bersama, agar kondisi ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk di Pemkab Sambas, harus mendukung peningkatan pengawasan jalan-jalan tikus atau jalur ilegal. Diharapkan dalam pembahasan RPJMD, semua pihak bisa menghadirkan dukungan program untuk menyikapi kondisi tersebut,” katanya.

Khusus bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak mengapresiasi aplikasi SIMONIKA atau sistem informasi monitoring tenaga kerja yang sudah diterapkan dinas tersebut. “Diharapkan ini menjadi upaya instansi terkait mengupgrade dan mengupdate pola pikir maupun pola pelayanan, yang harus bisa menerapkan teknologi digital,” katanya.

Begitu juga dengan hubungan perusahaan dengan para tenaga kerjanya. Pemkab Sambas melalui dinas terkait, harus bisa memberikan perhatian lebih agar hak-hak tenaga kerja dapat terpenuhi oleh pihak perusahaan. “Semoga RPJMD kedepannya, mampu menghadirkan program unggulan, rencana strategis yang berpihak pada luasnya lapangan pekerjaan yang mudah diakses masyarakat. Hal ini harus didukung dengan iklim usaha yang baik kemudian adanya kepastian dan jaminan untuk masyarakat mau berusaha di negeri sendiri,” katanya.

Baca Juga :  Menunggu Hasil Swab, PDP Sambas Meninggal Dunia

Begitu pun bidang transmigrasi, Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, juga memberikan apresiasi kepada dinas terkait, kemudian BPN Sambas yang sudah melakukan upaya besar dengan memastikan hak-hak para transmigrasi terkait kepemilikan lahan. “Semoga kedepannya, RPJMD juga mendukung program-program untuk penguatan Transmigrasi di Kabupaten Sambas,” katanya.  (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/