alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Komisi I DPRD Konsultasi dengan BPBD Kalbar Bencana di Kabupaten Sambas

SAMBAS – Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas berkoordinasi dan konsultasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan kebencanaan, termasuk penanganan abrasi yang ada di empat kecamatan di Kabupaten Sambas.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan baru-baru ini, pihaknya melaksanakan kunjungan ke BPBD Provinsi Kalbar, untuk berkonsultasi dan berkoordinasi terkait dengan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Sambas.

“Kami laksanakan konsultasi dan koordinasi dengan BPBD provinsi Kalbar, terkait penanganan masalah bencana yang dampaknya dirasakan warga atau melanda pemukiman,” katanya.

Terutama, abrasi yang juga mengancam pemukiman warga di beberapa kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sambas. “khususnya terjadinya abrasi di 4 kecamatan  yakni Jawai, Paloh, Tangaran dan Pemangkat dan daerah banjir akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi,” katanya. Atas kondisi yang terjadi, penanganan abrasi perlu menjadi perhatian segera.

Berkaitan dengan kebencanaan terutama masalah abrasi. Saat koordinasi dan konsultasi, sebut Figo, sampai saat ini BPBD  provinsi belum menerima laporan dari Pemerintah Kabupaten Sambas terkait kejadian bencana yang terjadi. “BPBD Provinsi mengakui, jika mereka belum mendapatkan laporan terkait kebencanaan yang terjadi. Padahal jika itu dilaporkan, Gubernur Kalbar bisa membantu mengalokasikan anggaran dari provinsi dengan catatan Pemkab menetapkan dulu Status Tanggap darurat bencana di Sambas,” kata Politisi Nasdem Sambas ini.

Baca Juga :  Sikapi Penghentian Penyeberangan Sekura, DPRD Sowan ke Kemenhub RI

Ke depannya, sebut Figo, secara kelembagaan di DPRD Kabupaten Sambas. Pihaknya mengharapkan adanya upaya penanganan dalam waktu dekat dengan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak abrasi. Kemudian merencanakan pembentukan posko di masing-masing desa yang terkena bencana ataupun rawan bencana. “Kami juga akan mendorong, BPBD untuk segera membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam hal penanganan dan penanggulan bencana,” katanya. Untuk jangka panjangnya, Pihaknya mengusulkan proposal yang berisikan rencana penanganan kebencanaan di 2021, khususnya daerah-daerah yang berdasarkan pemetaaan berpotensi rawan terjadi abrasi.

Bahkan, dalam waktu dekat ini. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, akan memanggil dinas- dinas terkait dengan urusan kebencanaan untuk melaksanakan rapat kerja yang tujuannya menyiapkan strategi, langkah serta solusi jika bencana terjadi. “Kami komisi 1 juga akan memanggil semua dinas terkait yang terlibat dalam urusan penanggulangan bencana untuk Rapat kerja yang tujuannya mencari upaya dan solusi konkret mengantisipasi dan mengatasi berbagai bencana yang bisa saja terjadi di Kabupaten Sambas,” katanya.

Baca Juga :  Atbah Kembali Pimpin PKS

Serta bagaimana ke depannya, menentukan status kebencanaan daerah dengan berbagai pertimbangan yang ada sebagai bentuk percepatan penanganan paska terjadinya bencana. “Jika bencana terjadi, apakah sudah perlu menetapkan status tanggap darurat. Jika memang perlu, dasar dan pertimbanganya seperti apa, berapa jumlah korban dan seberapa cakupan luas kerusakan, kerugian dan dampak yang ditimbulkan secara sosial ekonomi. Ini harus dibicarakan secara bersama,” katanya.

Sementara itu, hingga Selasa (19/1) sesuai data dari Kepolisian Sektor Sejangkung, desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Sejangkung yakni Desa Sepantai yakni Dusun Sepandak dan Satai, dengan jumlah rumah yang terdampak 153 KK dengan banjir ketinggian air dari badan jalan berkisar 140 – 190 sentimeter. Selanjutnya di Desa Semanga ada empat dusun yakni Semakuan, Setambah, Sajingan Kecil dan Senabah dengan jumlah rumah yang terdampak mencapai 860 KK. Serta di Desa Perigi Limus di dua dusun, yakni Dusun Beringin Tunggal dan Beringin Sakti dengan jumlah rumah yang terendam sekitar 8 KK.(fah)

SAMBAS – Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas berkoordinasi dan konsultasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan kebencanaan, termasuk penanganan abrasi yang ada di empat kecamatan di Kabupaten Sambas.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan baru-baru ini, pihaknya melaksanakan kunjungan ke BPBD Provinsi Kalbar, untuk berkonsultasi dan berkoordinasi terkait dengan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Sambas.

“Kami laksanakan konsultasi dan koordinasi dengan BPBD provinsi Kalbar, terkait penanganan masalah bencana yang dampaknya dirasakan warga atau melanda pemukiman,” katanya.

Terutama, abrasi yang juga mengancam pemukiman warga di beberapa kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sambas. “khususnya terjadinya abrasi di 4 kecamatan  yakni Jawai, Paloh, Tangaran dan Pemangkat dan daerah banjir akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi,” katanya. Atas kondisi yang terjadi, penanganan abrasi perlu menjadi perhatian segera.

Berkaitan dengan kebencanaan terutama masalah abrasi. Saat koordinasi dan konsultasi, sebut Figo, sampai saat ini BPBD  provinsi belum menerima laporan dari Pemerintah Kabupaten Sambas terkait kejadian bencana yang terjadi. “BPBD Provinsi mengakui, jika mereka belum mendapatkan laporan terkait kebencanaan yang terjadi. Padahal jika itu dilaporkan, Gubernur Kalbar bisa membantu mengalokasikan anggaran dari provinsi dengan catatan Pemkab menetapkan dulu Status Tanggap darurat bencana di Sambas,” kata Politisi Nasdem Sambas ini.

Baca Juga :  Gelar Orientasi Kesehatan Olahraga

Ke depannya, sebut Figo, secara kelembagaan di DPRD Kabupaten Sambas. Pihaknya mengharapkan adanya upaya penanganan dalam waktu dekat dengan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak abrasi. Kemudian merencanakan pembentukan posko di masing-masing desa yang terkena bencana ataupun rawan bencana. “Kami juga akan mendorong, BPBD untuk segera membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam hal penanganan dan penanggulan bencana,” katanya. Untuk jangka panjangnya, Pihaknya mengusulkan proposal yang berisikan rencana penanganan kebencanaan di 2021, khususnya daerah-daerah yang berdasarkan pemetaaan berpotensi rawan terjadi abrasi.

Bahkan, dalam waktu dekat ini. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, akan memanggil dinas- dinas terkait dengan urusan kebencanaan untuk melaksanakan rapat kerja yang tujuannya menyiapkan strategi, langkah serta solusi jika bencana terjadi. “Kami komisi 1 juga akan memanggil semua dinas terkait yang terlibat dalam urusan penanggulangan bencana untuk Rapat kerja yang tujuannya mencari upaya dan solusi konkret mengantisipasi dan mengatasi berbagai bencana yang bisa saja terjadi di Kabupaten Sambas,” katanya.

Baca Juga :  Giliran ASN dan Tokoh Masyarakat Divaksin

Serta bagaimana ke depannya, menentukan status kebencanaan daerah dengan berbagai pertimbangan yang ada sebagai bentuk percepatan penanganan paska terjadinya bencana. “Jika bencana terjadi, apakah sudah perlu menetapkan status tanggap darurat. Jika memang perlu, dasar dan pertimbanganya seperti apa, berapa jumlah korban dan seberapa cakupan luas kerusakan, kerugian dan dampak yang ditimbulkan secara sosial ekonomi. Ini harus dibicarakan secara bersama,” katanya.

Sementara itu, hingga Selasa (19/1) sesuai data dari Kepolisian Sektor Sejangkung, desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Sejangkung yakni Desa Sepantai yakni Dusun Sepandak dan Satai, dengan jumlah rumah yang terdampak 153 KK dengan banjir ketinggian air dari badan jalan berkisar 140 – 190 sentimeter. Selanjutnya di Desa Semanga ada empat dusun yakni Semakuan, Setambah, Sajingan Kecil dan Senabah dengan jumlah rumah yang terdampak mencapai 860 KK. Serta di Desa Perigi Limus di dua dusun, yakni Dusun Beringin Tunggal dan Beringin Sakti dengan jumlah rumah yang terendam sekitar 8 KK.(fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/