alexametrics
29 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Retribusi Sampah Warkop

SAMBAS– Saran dan masukan dari sejumlah pihak disampaikan ke Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas saat sosialisasi lima buah Raperda Kabupaten Sambas, Rabu (21/7) di ruang utama Kantor DPRD Kabupaten Sambas.

Lima buah Raperda yang disosialisasikan yakni Raperda Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas. Raperda ketiga tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, keempat Raperda tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dan kelima Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan.

Sebelum memasuki sesi masukan dan saran, sosialisasi yang dihadiri OPD terkait, TNI/Polri, unsur mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, diawali dengan pemaparan tiga Pansus yang membahas lima buah Raperda.

Pertama, penyampaian dilakukan Winardi, Ketua Pansus yang membahas Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Sambas nomor 8 Tahun 2015 tentang sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten. Dirinya menyebutkan untuk raperda pencabutan, itu tak banyak perdebatan saat pembahasan, karena itu merupakan perintah UU atau peraturan diatasnya.

Baca Juga :  Jalan dan Jembatan Provinsi Rusak, Ancam Keselamatan Pengguna

Sedangkan untuk Raperda perubahan kedua atas perda Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum, disebutkan untuk beberapa objek retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, serta retribusi pelayanan tera atau tera ulang. “Akan ada kenaikan tarif retribusi yang dilakukan, dimana dalam kurun waktu sepuluh tahun belum pernah ada kenaikan, sehingga Raperda ini akan mengatur kenaikan besaran retribusi sektor kesehatan, persampahan. Serta akan ada retribusi untuk tera ulang secara berkala ke SPBU atau lainnya,” katanya.

Sesuai struktur dan besarnya tarif, pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah usaha atau niaga, untuk rumah makan 11 hingga 30 meja akan dikenakan Rp60 ribu per bulan, sedangkan yang kurang dari 10 meja, akan dikenakan Rp30 per bulan. Sedangkan untuk rumah minuman atau warung kopi, lebih dari 30 meja dikenakan Rp60 ribu per bulan, 11 hingga 30 meja akan dikenakan Rp30 ribu per bulan, sedangkan kurang dari sebelas meja akan dikenakan tarif Rp15 ribu perbulan.

Baca Juga :  Motivasi Pasien dan Tenaga Kesehatan

Kemudian ada penambahan untuk penarikan jasa retribusi umum, yakni pengolahan limbah cair dan penyedotan kakus. “Dimana dua item tersebut, belum masuk dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011, sehingga ini merupakan tambahan,” kata Winardi.

Anwari, Ketua Pansus Pembangunan Kepemudaan. Dikesempatan tersebut menyampaikan penjelasan berkaitan dengan jumlah bab dan pasal dalam raperda. “Dalam Raperda, akan mencantumkan tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam pembangunan kepemudaan. Selanjutnya juga mengatur peran, tanggungjawab dan hak pemuda,” katanya. Lerry Kurniawan Figo, Ketua Pansus Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sambas serta Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemkab Sambas kepada PT Bank Kalbar.(fah)

SAMBAS– Saran dan masukan dari sejumlah pihak disampaikan ke Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas saat sosialisasi lima buah Raperda Kabupaten Sambas, Rabu (21/7) di ruang utama Kantor DPRD Kabupaten Sambas.

Lima buah Raperda yang disosialisasikan yakni Raperda Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas. Raperda ketiga tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, keempat Raperda tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dan kelima Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan.

Sebelum memasuki sesi masukan dan saran, sosialisasi yang dihadiri OPD terkait, TNI/Polri, unsur mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, diawali dengan pemaparan tiga Pansus yang membahas lima buah Raperda.

Pertama, penyampaian dilakukan Winardi, Ketua Pansus yang membahas Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Sambas nomor 8 Tahun 2015 tentang sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten. Dirinya menyebutkan untuk raperda pencabutan, itu tak banyak perdebatan saat pembahasan, karena itu merupakan perintah UU atau peraturan diatasnya.

Baca Juga :  Sajingan dan Galing Dapat Satu Minibus dan Tiga Speedboat

Sedangkan untuk Raperda perubahan kedua atas perda Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum, disebutkan untuk beberapa objek retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, serta retribusi pelayanan tera atau tera ulang. “Akan ada kenaikan tarif retribusi yang dilakukan, dimana dalam kurun waktu sepuluh tahun belum pernah ada kenaikan, sehingga Raperda ini akan mengatur kenaikan besaran retribusi sektor kesehatan, persampahan. Serta akan ada retribusi untuk tera ulang secara berkala ke SPBU atau lainnya,” katanya.

Sesuai struktur dan besarnya tarif, pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah usaha atau niaga, untuk rumah makan 11 hingga 30 meja akan dikenakan Rp60 ribu per bulan, sedangkan yang kurang dari 10 meja, akan dikenakan Rp30 per bulan. Sedangkan untuk rumah minuman atau warung kopi, lebih dari 30 meja dikenakan Rp60 ribu per bulan, 11 hingga 30 meja akan dikenakan Rp30 ribu per bulan, sedangkan kurang dari sebelas meja akan dikenakan tarif Rp15 ribu perbulan.

Baca Juga :  Jalan dan Jembatan Provinsi Rusak, Ancam Keselamatan Pengguna

Kemudian ada penambahan untuk penarikan jasa retribusi umum, yakni pengolahan limbah cair dan penyedotan kakus. “Dimana dua item tersebut, belum masuk dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011, sehingga ini merupakan tambahan,” kata Winardi.

Anwari, Ketua Pansus Pembangunan Kepemudaan. Dikesempatan tersebut menyampaikan penjelasan berkaitan dengan jumlah bab dan pasal dalam raperda. “Dalam Raperda, akan mencantumkan tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam pembangunan kepemudaan. Selanjutnya juga mengatur peran, tanggungjawab dan hak pemuda,” katanya. Lerry Kurniawan Figo, Ketua Pansus Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sambas serta Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemkab Sambas kepada PT Bank Kalbar.(fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/