alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

Oknum Perangkat Desa di Paloh Bayar Honor Pakai Uang Palsu

Oknum Aparat Desa Terancam 15 Tahun Penjara

SAMBAS – Oknum perangkat desa berinisial A (35) diamankan jajaran Polsek Paloh, Polres Sambas. Ia diduga membayar honorium dan insentif tim pelaksana kegiatan Desa Tanah Hitam Tahun Anggaran 2020 menggunakan uang palsu. Kapolres Sambas melalui Kasatreskrim, IPTU Siko Sesaria Putra Suma mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi peredaran uang palsu.

Petugas Polsek Paloh Polres Sambas kemudian melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarah ke pelaku. “Pada Sabtu (8/8) sekitar pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Paloh menerima informasi tentang adanya peredaran uang yang diduga palsu. Atas informasi itu melakukan penyelidikan,” kata Kasatreskrim Polres Sambas, kemarin.

Pelaku berinisial A merupakan oknum perangkat desa. Saat dimintai keterangan, yang bersangkutan mengakui apa yang dilakukannya. “Tersangka membuat rupiah kertas palsu pecahan Rp100 ribu dengan cara memfotocopi uang asli dengan warna yang serupa menggunakan printer,” katanya.

Selanjutnya, uang yang dicetak menggunakan printer itu digunakan tersangka untuk membayar honorarium dan insentif tim pelaksana kegiatan Desa Tanah Hitam Tahun Anggaran 2020. Modusnya, tersangka terlebih dahulu menggabungkan atau mencampur uang palsu tersebut dengan uang yang asli dengan maksud menyamarkan. “Selanjutnya diserahkan kepada para korban selaku penerima uang honoriarium dan insentif,”  katanya.

Baca Juga :  Masa Pandemi Tetap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Kalbar

Saat diinterogasi, tersangka mengaku membuat uang palsu untuk mengganti uang honorarium dan insentif tim pelaksana kegiatan Pemerintahan Desa Tanah Hitam Tahun Anggaran 2020 yang sebelumnya telah terpakai untuk kepentingan pribadi.

Dari tersangka, diamankan enam puluh sembilan lembar uang kertas pecahan Rp100 ribu, tujuh lembar uang rupiah asli pecahan Rp100 ribu, satu unit printer, satu buah gunting kertas, satu rim kertas HVS putih A4, satu buah penggaris/mistar kertas, lima lembar daftar penerimaan uang honorarium, satu lembar bukti pencairan SPP tertanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp2.600.000, dan satu lembar bukti pencairan SPP tertanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp21.020.000.

Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga mendatangkan ahli dari pihak Bank Indonesia Perwakilan Pontianak yakni Candra Ekajaya. “Dari pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pontianak disimpulkan bahwa barang bukti berupa 69  lembar uang rupiah kertas pecahan Rp100 ribu, yang telah diedarkan atau diserahkan oleh tersangka kepada para korban sebagai pembayaran Honorarium dan insentif Desa Tanah Hitam adalah tidak asli alias palsu,” katanya.

Baca Juga :  Sebulan Wisman Cuma Satu  

Saat ini, A, diancam melanggar Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa ‘Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (3) : Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). ”Sudah ada sekitar delapan saksi yang merupakan korban yang saat ini telah dimintai keterangan dalam kasus ini,” katanya.(fah)

 

Oknum Aparat Desa Terancam 15 Tahun Penjara

SAMBAS – Oknum perangkat desa berinisial A (35) diamankan jajaran Polsek Paloh, Polres Sambas. Ia diduga membayar honorium dan insentif tim pelaksana kegiatan Desa Tanah Hitam Tahun Anggaran 2020 menggunakan uang palsu. Kapolres Sambas melalui Kasatreskrim, IPTU Siko Sesaria Putra Suma mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi peredaran uang palsu.

Petugas Polsek Paloh Polres Sambas kemudian melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarah ke pelaku. “Pada Sabtu (8/8) sekitar pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Paloh menerima informasi tentang adanya peredaran uang yang diduga palsu. Atas informasi itu melakukan penyelidikan,” kata Kasatreskrim Polres Sambas, kemarin.

Pelaku berinisial A merupakan oknum perangkat desa. Saat dimintai keterangan, yang bersangkutan mengakui apa yang dilakukannya. “Tersangka membuat rupiah kertas palsu pecahan Rp100 ribu dengan cara memfotocopi uang asli dengan warna yang serupa menggunakan printer,” katanya.

Selanjutnya, uang yang dicetak menggunakan printer itu digunakan tersangka untuk membayar honorarium dan insentif tim pelaksana kegiatan Desa Tanah Hitam Tahun Anggaran 2020. Modusnya, tersangka terlebih dahulu menggabungkan atau mencampur uang palsu tersebut dengan uang yang asli dengan maksud menyamarkan. “Selanjutnya diserahkan kepada para korban selaku penerima uang honoriarium dan insentif,”  katanya.

Baca Juga :  Sebulan Wisman Cuma Satu  

Saat diinterogasi, tersangka mengaku membuat uang palsu untuk mengganti uang honorarium dan insentif tim pelaksana kegiatan Pemerintahan Desa Tanah Hitam Tahun Anggaran 2020 yang sebelumnya telah terpakai untuk kepentingan pribadi.

Dari tersangka, diamankan enam puluh sembilan lembar uang kertas pecahan Rp100 ribu, tujuh lembar uang rupiah asli pecahan Rp100 ribu, satu unit printer, satu buah gunting kertas, satu rim kertas HVS putih A4, satu buah penggaris/mistar kertas, lima lembar daftar penerimaan uang honorarium, satu lembar bukti pencairan SPP tertanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp2.600.000, dan satu lembar bukti pencairan SPP tertanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp21.020.000.

Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian juga mendatangkan ahli dari pihak Bank Indonesia Perwakilan Pontianak yakni Candra Ekajaya. “Dari pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pontianak disimpulkan bahwa barang bukti berupa 69  lembar uang rupiah kertas pecahan Rp100 ribu, yang telah diedarkan atau diserahkan oleh tersangka kepada para korban sebagai pembayaran Honorarium dan insentif Desa Tanah Hitam adalah tidak asli alias palsu,” katanya.

Baca Juga :  Sabas Sarankan Pindahkan TPS

Saat ini, A, diancam melanggar Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa ‘Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (3) : Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). ”Sudah ada sekitar delapan saksi yang merupakan korban yang saat ini telah dimintai keterangan dalam kasus ini,” katanya.(fah)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/