alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Nelayan Minta Presiden Cabut PP 85

SAMBAS – Sejumlah buruh nelayan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat, mengharap kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021, serta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Kepmen KP Nomor 86 dan 87 Tahun 2021. “PP dan Kepmen tersebut, memang tak langsung ditujukan ke para buruh nelayan. Tapi dampaknya menembak nasib buruh nelayan seperti saya dan kawan-kawan,” kata Makhfud, Buruh Nelayan ditemui wartawan saat berada di PPN Pemangkat, Sabtu (23/10).

Kenapa PP dan Kepmen menembak nasib buruh nelayan. Disebutkannya, sejak diberlakukannya aturan tersebut, ada kenaikan besaran PNBP dan PHP, yang itu menjadi kewajiban para pengusaha perikanan tangkap.

Dalam PP dan Kepmen tersebut, kenaikan yang ditetapkan mencapai 150 hingga 400 persen. Para pengusaha keberatan sehingga tak mampu memperpanjang izin melaut kapal tangkap ikan. “Jika pengusaha kapal tangkap sudah keberatan dan tak mampu memperpanjang izin melaut kapal. Secara otomatis itu berdampak kepada kami sebagai buruh nelayan. Tak ada kapal melaut, kami tak bisa kerja, jadi pengangguran. Lalu bagaimana nasib keluarga, biaya sekolah anak dan lain-lainnya yang selama ini kami dapatkan dari hasil menjadi buruh nelayan,” katanya.

Sejak diberlakukannya pada Agustus 2021, dampaknya mulai dirasakan para buruh nelayan. Pasalnya sejumlah pengusaha perikanan tangkap, izin melaut kapalnya sudah harus membayar sesuai aturan baru. “Kami sudah dapat kabar dari para pengusaha perikanan tangkap, jika di Oktober dan November ini banyak kapal yang izin melaut sudah mati. Tapi karena kenaikan yang diatur dalam PP dan Kepmen, pengusaha keberatan dan tak mampu memperpanjang izin melaut kapal sehingga diantaranya tak akan mengoperasikan kapal mereka. Jadi nasib kami sebagai buruh nelayan benar-benar ditembak oleh PP dan Kepmen,” kata Makhfud.

Baca Juga :  Semangat GenRe Ceria Sambas, Menuju Generasi dengan Perencanaan

Dampak inilah yang harus segera disikapi pemerintah pusat, lantaran untuk bulan-bulan berikutnya terutama pada Januari dan Februari 2022, akan semakin banyak kapal tak akan diperpanjang izin melaut karena para pelaku usaha perikanan tak mampu membayar yang disebabkan PP dan Kepmen. Jadi akan semakin banyak buruh nelayan menjadi pengangguran. “Saya mohon kepada Pak Jokowi peduli dengan nasib buruh nelayan, cabut PP itu, kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan juga harus merubah Kepmen. Agar kami tak menjadi pengangguran,” katanya. Bisa dibayangkan, untuk di PPN Pemangkat ini, ada kisaran 1500 buruh nelayan yang bekerja di kapal maupun di pelabuhan. “Kami juga tak bisa tinggal diam, kami akan terus berjuang memperjuangkan nasib kami. Karena PP dan Kepmen mempengaruhi kenceng (urusan perut) kami para buruh nelayan,” katanya.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas mendapatkan keluhan dan aspirasi dari sejumlah buruh nelayan yang ada di PPN pemangkat. Dimana pada Oktober dan November 2021, mereka terancam menjadi pengangguran.

Disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Sambas, Juniardi alias Bujang. Pihaknya terus mendapatkan keluhan dari para buruh nelayan yang ada di PPN Pemangkat, mereka menyatakan nasib mereka dengan diberlakukannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Kepmen KP Nomor 86 dan 87.  “Buruh nelayan, termasuk Tekong dan ABK, yang jumlahnya ratusan orang pada Oktober dan November terancam menjadi pengangguran,” kata Juniardi.

HNSI Kabupaten Sambas, lantas melakukan pendataan terhadap izin kapal yang izin melautnya mati pada Oktober dan November 2021, guna mengetahui kondisi dampak dari kebijakan pusat tersebut. “Kami di HNSI langsung mendata jumlah kapal yang izin melautnya sudah mati. Ini untuk memperoleh data terkait jumlah buruh nelayan yang terancam PP dan Kepmen,” katanya.

Baca Juga :  RSUD Pemangkat Miliki Ruang Isolasi Khusus Covid 19

Disampaikan Juniardi, para pemilik kapal bukan tak mau tapi tak mampu membayar lantaran besaran pajak izin melaut kapal yang diatur dalam PP dan Kepmen karena besaran kenaikan berkisar 150 hingga 400 persen. Otomatis para pemilik kapal tak memperpanjang izin kapal. “Pada Oktober dan November, ada belasan kapal, dan akan semakin banyak lagi pada bulan berikutnya. Kalau tak mampu memperpanjang izin, otomatis nasib buruh nelayan yang merupakan Warga Negara Indonesia, terancam menjadi pengangguran,” katanya.

Bisa dibayangkan, satu kapal mempekerjakan buruh nelayan sekitar 20 hingga 25 orang. “Saya ambil contoh di wilayah PPN Pemangkat, di Oktober dan November ada sekitar lima belas kapal tak bisa melaut karena adanya Permen 85 dan Kepmen KP. Maka kalikan 25 orang, jadi 375 buruh nelayan terancam menjadi pengangguran. Ini akan bertambah, karena akan semakin banyak jumlah kapal yang izinnya mati, dan pengusaha tak mampu, bukan tak mampu membayar izin operasional,” katanya.

Sebagai lembaga yang menjadi wadah nelayan dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. HNSI akan terus memperjuangkan agar pemerintah pusat bisa mencabut PP dan Kepmen. “Pemerintah pusat harus peduli dengan nasib buruh nelayan, caranya mencabut PP dan Kepmen. Kalau tidak, artinya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, ingin pengangguran di Indonesia bertambah,” katanya.

Perjuangan akan terus dilakukan. Setelah menyampaikan aksi damai di PPN Pemangkat. Kemudian menyatakan pernyataan sikap. Dalam waktu dekat ini akan mengajukan hearing ke DPRD Provinsi dan Gubernur Kalbar, bahkan nanti akan berlanjut ke DPR RI untuk hearing dan difasilitasi bertemu dengan Menteri KP. (fah)

SAMBAS – Sejumlah buruh nelayan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat, mengharap kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021, serta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Kepmen KP Nomor 86 dan 87 Tahun 2021. “PP dan Kepmen tersebut, memang tak langsung ditujukan ke para buruh nelayan. Tapi dampaknya menembak nasib buruh nelayan seperti saya dan kawan-kawan,” kata Makhfud, Buruh Nelayan ditemui wartawan saat berada di PPN Pemangkat, Sabtu (23/10).

Kenapa PP dan Kepmen menembak nasib buruh nelayan. Disebutkannya, sejak diberlakukannya aturan tersebut, ada kenaikan besaran PNBP dan PHP, yang itu menjadi kewajiban para pengusaha perikanan tangkap.

Dalam PP dan Kepmen tersebut, kenaikan yang ditetapkan mencapai 150 hingga 400 persen. Para pengusaha keberatan sehingga tak mampu memperpanjang izin melaut kapal tangkap ikan. “Jika pengusaha kapal tangkap sudah keberatan dan tak mampu memperpanjang izin melaut kapal. Secara otomatis itu berdampak kepada kami sebagai buruh nelayan. Tak ada kapal melaut, kami tak bisa kerja, jadi pengangguran. Lalu bagaimana nasib keluarga, biaya sekolah anak dan lain-lainnya yang selama ini kami dapatkan dari hasil menjadi buruh nelayan,” katanya.

Sejak diberlakukannya pada Agustus 2021, dampaknya mulai dirasakan para buruh nelayan. Pasalnya sejumlah pengusaha perikanan tangkap, izin melaut kapalnya sudah harus membayar sesuai aturan baru. “Kami sudah dapat kabar dari para pengusaha perikanan tangkap, jika di Oktober dan November ini banyak kapal yang izin melaut sudah mati. Tapi karena kenaikan yang diatur dalam PP dan Kepmen, pengusaha keberatan dan tak mampu memperpanjang izin melaut kapal sehingga diantaranya tak akan mengoperasikan kapal mereka. Jadi nasib kami sebagai buruh nelayan benar-benar ditembak oleh PP dan Kepmen,” kata Makhfud.

Baca Juga :  Poltesa Bantu Peternak Lebah

Dampak inilah yang harus segera disikapi pemerintah pusat, lantaran untuk bulan-bulan berikutnya terutama pada Januari dan Februari 2022, akan semakin banyak kapal tak akan diperpanjang izin melaut karena para pelaku usaha perikanan tak mampu membayar yang disebabkan PP dan Kepmen. Jadi akan semakin banyak buruh nelayan menjadi pengangguran. “Saya mohon kepada Pak Jokowi peduli dengan nasib buruh nelayan, cabut PP itu, kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan juga harus merubah Kepmen. Agar kami tak menjadi pengangguran,” katanya. Bisa dibayangkan, untuk di PPN Pemangkat ini, ada kisaran 1500 buruh nelayan yang bekerja di kapal maupun di pelabuhan. “Kami juga tak bisa tinggal diam, kami akan terus berjuang memperjuangkan nasib kami. Karena PP dan Kepmen mempengaruhi kenceng (urusan perut) kami para buruh nelayan,” katanya.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas mendapatkan keluhan dan aspirasi dari sejumlah buruh nelayan yang ada di PPN pemangkat. Dimana pada Oktober dan November 2021, mereka terancam menjadi pengangguran.

Disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Sambas, Juniardi alias Bujang. Pihaknya terus mendapatkan keluhan dari para buruh nelayan yang ada di PPN Pemangkat, mereka menyatakan nasib mereka dengan diberlakukannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Kepmen KP Nomor 86 dan 87.  “Buruh nelayan, termasuk Tekong dan ABK, yang jumlahnya ratusan orang pada Oktober dan November terancam menjadi pengangguran,” kata Juniardi.

HNSI Kabupaten Sambas, lantas melakukan pendataan terhadap izin kapal yang izin melautnya mati pada Oktober dan November 2021, guna mengetahui kondisi dampak dari kebijakan pusat tersebut. “Kami di HNSI langsung mendata jumlah kapal yang izin melautnya sudah mati. Ini untuk memperoleh data terkait jumlah buruh nelayan yang terancam PP dan Kepmen,” katanya.

Baca Juga :  Setelah Enam Bulan Boleh Ganti Pejabat Struktural

Disampaikan Juniardi, para pemilik kapal bukan tak mau tapi tak mampu membayar lantaran besaran pajak izin melaut kapal yang diatur dalam PP dan Kepmen karena besaran kenaikan berkisar 150 hingga 400 persen. Otomatis para pemilik kapal tak memperpanjang izin kapal. “Pada Oktober dan November, ada belasan kapal, dan akan semakin banyak lagi pada bulan berikutnya. Kalau tak mampu memperpanjang izin, otomatis nasib buruh nelayan yang merupakan Warga Negara Indonesia, terancam menjadi pengangguran,” katanya.

Bisa dibayangkan, satu kapal mempekerjakan buruh nelayan sekitar 20 hingga 25 orang. “Saya ambil contoh di wilayah PPN Pemangkat, di Oktober dan November ada sekitar lima belas kapal tak bisa melaut karena adanya Permen 85 dan Kepmen KP. Maka kalikan 25 orang, jadi 375 buruh nelayan terancam menjadi pengangguran. Ini akan bertambah, karena akan semakin banyak jumlah kapal yang izinnya mati, dan pengusaha tak mampu, bukan tak mampu membayar izin operasional,” katanya.

Sebagai lembaga yang menjadi wadah nelayan dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. HNSI akan terus memperjuangkan agar pemerintah pusat bisa mencabut PP dan Kepmen. “Pemerintah pusat harus peduli dengan nasib buruh nelayan, caranya mencabut PP dan Kepmen. Kalau tidak, artinya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, ingin pengangguran di Indonesia bertambah,” katanya.

Perjuangan akan terus dilakukan. Setelah menyampaikan aksi damai di PPN Pemangkat. Kemudian menyatakan pernyataan sikap. Dalam waktu dekat ini akan mengajukan hearing ke DPRD Provinsi dan Gubernur Kalbar, bahkan nanti akan berlanjut ke DPR RI untuk hearing dan difasilitasi bertemu dengan Menteri KP. (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/