alexametrics
25 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

PKB Berharap Pemkab Sambas Persiapkan Pesantren dan Sekolah Hadapi New Normal Saat Wabah

SAMBAS – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas mengharapkan sesegera mungkin Pemkab Sambas mempersiapkan sarana pendidikan formal dan informal termasuk Pondok Pesantren dalam menghadapi New Normal wabah covid 19.

Disampaikan Ketua DPC PKB Sambas yang juga Anggota DPRD Kalbar, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH didampingi Ketua Fraksi PKB DPRD Sambas, Yakob Pujana, mencermati perkembangan terakhir tentang Pandemi covid 19, termasuk di Kabupaten Sambas mengenai arah kebijakan pemerintah yang akan menerapkan konsep tatanan baru atau new Normal guna menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa wabah.

Dimana di Kabupaten terdapat sejumlah pondok pesantren yang didalamnya terdapat ribuan santri, pengajar, serta banyak masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonomi dari kehidupan pesantren.

Baca Juga :  Pemkab Gandeng STTD Kemenhub

Termasuk sekolah formal dan nonformal lainnya, yang sarana dan prasaranya belum memenuhi standar kesehatan untuk melaksanakan new normal, mulai dari pusat kesehatan sekolah serta tenaga dan alat medisnya, sarana MCK, sarana cuci tangan, hand sanitizer, termasuk penyiapan ruang karantina, isolasi mandiri, ruang kelas dan lainnya.

“Kekurangan-kekurangan di pesantren, di sekolah formal dan non formal lainnya harus dibantu, pemerintah harus mengintervensi kondisi ini agar mereka siap hadapi new normal,” kata Juliarti, Kamis (28/5).

Pemerintah, baik pusat, provinsi dan Pemkab Sambas, juga harus memfasilitasi Rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk tenaga pengajar dan peserta didik sebagai persiapan dimulainya kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga :  Dewan Apresiasi Penanganan Covid-19 Kabupaten Landak

“Begitu juga mengenai kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri minimal 14 hari selama ketentuan masa isolasi mendiri,” katanya.

Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memenuhi standar new normal, juga harus dipersiapkan. “Pemkab bisa menjalin koordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag,” katanya.

Segera alokasikan anggaran khusus yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk pesantren maupun sekolah formal dan nonformal baik negeri maupun swasta.(fah)

SAMBAS – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas mengharapkan sesegera mungkin Pemkab Sambas mempersiapkan sarana pendidikan formal dan informal termasuk Pondok Pesantren dalam menghadapi New Normal wabah covid 19.

Disampaikan Ketua DPC PKB Sambas yang juga Anggota DPRD Kalbar, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH didampingi Ketua Fraksi PKB DPRD Sambas, Yakob Pujana, mencermati perkembangan terakhir tentang Pandemi covid 19, termasuk di Kabupaten Sambas mengenai arah kebijakan pemerintah yang akan menerapkan konsep tatanan baru atau new Normal guna menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa wabah.

Dimana di Kabupaten terdapat sejumlah pondok pesantren yang didalamnya terdapat ribuan santri, pengajar, serta banyak masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonomi dari kehidupan pesantren.

Baca Juga :  BRG Terus Lakukan Pembasahan Lahan Gambut

Termasuk sekolah formal dan nonformal lainnya, yang sarana dan prasaranya belum memenuhi standar kesehatan untuk melaksanakan new normal, mulai dari pusat kesehatan sekolah serta tenaga dan alat medisnya, sarana MCK, sarana cuci tangan, hand sanitizer, termasuk penyiapan ruang karantina, isolasi mandiri, ruang kelas dan lainnya.

“Kekurangan-kekurangan di pesantren, di sekolah formal dan non formal lainnya harus dibantu, pemerintah harus mengintervensi kondisi ini agar mereka siap hadapi new normal,” kata Juliarti, Kamis (28/5).

Pemerintah, baik pusat, provinsi dan Pemkab Sambas, juga harus memfasilitasi Rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk tenaga pengajar dan peserta didik sebagai persiapan dimulainya kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga :  Sinarmas Beri Bantuan APD & Penyemprotan Disinfektan

“Begitu juga mengenai kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri minimal 14 hari selama ketentuan masa isolasi mendiri,” katanya.

Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memenuhi standar new normal, juga harus dipersiapkan. “Pemkab bisa menjalin koordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag,” katanya.

Segera alokasikan anggaran khusus yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk pesantren maupun sekolah formal dan nonformal baik negeri maupun swasta.(fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/