alexametrics
26 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Kaji Ulang Kenaikan BPJS Kesehatan

SAMBAS – Tak lama lagi, tahun akan berganti. Menyongsong pergantian tahun tersebut, sejumlah masyarakat terutama yang menjadi peserta BPJS Kesehatan Kelas III mandiri akan dihadapkan dengan rencana kenaikan atau penyesuaian iuran.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok alias Bruno menyebutkan pemerintah pusat harus mengkaji ulang rencana kenaikan ataupun yang disebut penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, ditahun ini dan yang akan datang, perekonomian masyarakat masih dalam kondisi sulit, terlebih pandemi covid 19 yang belum juga berakhir. “(Tahun) 2021 masih menjadi tahun sulit, ekonomi stagnan yang salah satunya dampak dari adanya wabah covid 19,” kata Bruno, Minggu (27/12).

Atas kondisi ini, dirinya berharap jangan lagi menambah kesulitan masyarakat terutama warga kecil. “Kaji ulang dulu rencana itu (kenaikan iuran BPJS Kesehatan),” katanya.

Selain itu, Bruno juga berharap pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, melakukan evaluasi secara besar-besaran terkait seperti apa pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan di kelas III. “Pelayanan kelas III masih perlu diperbaiki, dan ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, bagaimana bersama-sama memperbaiki pelayanan di fasilitas kesehatan terutama di kelas III,” kata politisi Partai Gerindra Sambas ini.

Informasi adanya kenaikan iuran BPJS Kelas III (peserta mandiri), sudah santer terdengar jauh jauh hari. Namun untuk kepastiannya, para peserta tetap menunggu iuran di Januari 2021 untuk mengetahui berapa besar iuran yang harus dibayarkan. “Kalau informasi sih sudah tahu ada kenaikan iuran BPJS, tapi belum tahu lah apakah itu pasti dilaksanakan atau belum,” kata Heri, warga Sambas yang merupakan peserta BPJS Kesehatan kelas III ini, Minggu (27/12).

Baca Juga :  Kasus Positif Sudah Capai 350

Dirinya berharap, kalau bisa rencana kenaikan itu tak dilakukan saat ini. Pasalnya, kondisi perekonomian sedang tidak bagus ditengah wabah pandemi Covid-19. “Kalau bisa berharap, jangan naik dulu. Terlebih sekarang kan masih pandemi Covid-19. Semua terdampak, termasuk kami warga yang punya usaha kecil-kecilan,” katanya.

Harapan senada juga disampaikan Hendra. Pemerintah bisa mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan pada 2021. “Sebagai masyarakat, kami berharap ada kajian ulang lagi untuk rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan kelas III,” kata Hendra. Berdasarkan besaran iuran dalam laman bpjs-kesehatan.go.id. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Baca Juga :  Penularan HIV Terus Terjadi, Penyebaran Lebih Cepat Dibanding Penanggulangan

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1 persen dari dari gaji atau upah perorang perbulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp42 ribu perorang perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, Bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Sedangkan Per-1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp35 ribu, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu. Serta sebesar Rp100 ribu, perorang perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II dan sebesar Rp150 ribu perorang perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. (fah)

SAMBAS – Tak lama lagi, tahun akan berganti. Menyongsong pergantian tahun tersebut, sejumlah masyarakat terutama yang menjadi peserta BPJS Kesehatan Kelas III mandiri akan dihadapkan dengan rencana kenaikan atau penyesuaian iuran.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok alias Bruno menyebutkan pemerintah pusat harus mengkaji ulang rencana kenaikan ataupun yang disebut penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, ditahun ini dan yang akan datang, perekonomian masyarakat masih dalam kondisi sulit, terlebih pandemi covid 19 yang belum juga berakhir. “(Tahun) 2021 masih menjadi tahun sulit, ekonomi stagnan yang salah satunya dampak dari adanya wabah covid 19,” kata Bruno, Minggu (27/12).

Atas kondisi ini, dirinya berharap jangan lagi menambah kesulitan masyarakat terutama warga kecil. “Kaji ulang dulu rencana itu (kenaikan iuran BPJS Kesehatan),” katanya.

Selain itu, Bruno juga berharap pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, melakukan evaluasi secara besar-besaran terkait seperti apa pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan di kelas III. “Pelayanan kelas III masih perlu diperbaiki, dan ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, bagaimana bersama-sama memperbaiki pelayanan di fasilitas kesehatan terutama di kelas III,” kata politisi Partai Gerindra Sambas ini.

Informasi adanya kenaikan iuran BPJS Kelas III (peserta mandiri), sudah santer terdengar jauh jauh hari. Namun untuk kepastiannya, para peserta tetap menunggu iuran di Januari 2021 untuk mengetahui berapa besar iuran yang harus dibayarkan. “Kalau informasi sih sudah tahu ada kenaikan iuran BPJS, tapi belum tahu lah apakah itu pasti dilaksanakan atau belum,” kata Heri, warga Sambas yang merupakan peserta BPJS Kesehatan kelas III ini, Minggu (27/12).

Baca Juga :  Atbah Ingin Pelaku UMKM dan Industri Lokal Tersenyum Lebar

Dirinya berharap, kalau bisa rencana kenaikan itu tak dilakukan saat ini. Pasalnya, kondisi perekonomian sedang tidak bagus ditengah wabah pandemi Covid-19. “Kalau bisa berharap, jangan naik dulu. Terlebih sekarang kan masih pandemi Covid-19. Semua terdampak, termasuk kami warga yang punya usaha kecil-kecilan,” katanya.

Harapan senada juga disampaikan Hendra. Pemerintah bisa mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan pada 2021. “Sebagai masyarakat, kami berharap ada kajian ulang lagi untuk rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan kelas III,” kata Hendra. Berdasarkan besaran iuran dalam laman bpjs-kesehatan.go.id. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Baca Juga :  Kasus Positif Sudah Capai 350

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1 persen dari dari gaji atau upah perorang perbulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp42 ribu perorang perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, Bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Sedangkan Per-1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp35 ribu, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu. Serta sebesar Rp100 ribu, perorang perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II dan sebesar Rp150 ribu perorang perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/