alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

DPRD Bengkayang Datangi Kantor DPRD Sambas

SAMBAS – Ketepatan waktu dalam pembahasan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Kabupaten Sambas. Menjadi salah satu alasan DPRD Kabupaten Bengkayang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sambas.

“Seperti diketahui bersama, Pemerintahan Kabupaten Sambas sudah terlebih dahulu melaksanakan Paripurna terkait LPj Kabupaten Sambas. Hal ini yang mendorong kami, hadir untuk kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Sambas,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Fransiskus. Selain itu, DPRD Bengkayang juga tertarik dengan progress Kabupaten Sambas bisa hattrick WTP dalam tiga tahun terakhir.

Menurutnya, saat ini DPRD Kabupaten Bengkayang sedang dalam proses pembahasan LPj Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020. Diharapkan setelah kunker di DPRD Kabupaten Sambas, Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 Pemerintahan Kabupaten Bengkayang bisa diselesaikan.

DPRD Kabupaten Sambas pada Selasa (28/7) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bengkayang. Kunker dipimpin Ketua DPRD Bengkayang. Rombongan diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPd I, serta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Solihin SE, Ir H Arifidiar MH dan Suriadi, serta sejumlah Ketua Komisi DPRD dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sambas.

Baca Juga :  Usai Vaksin Dapat Bendera, Beras, dan Ikan

Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPd I menyebutkan pembahasan LPj di Pemerintahan Kabupaten Sambas sudah dilaksanakan. Dimana LPj disampaikan langsung Bupati Sambas saat itu. “DPRD sebagai lembaga legislatif selalu berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan Alhamdulillah, dengan koordinasi yang intens LPj disampaikan langsung oleh Bupati Sambas pada saat itu, yakni Pak Atbah. progressnya bisa diselesaikan tepat waktu,” kata H Abu.

Legislator Partai Gerindra itu memberikan beberapa kiat terselenggaranya pembahasan LPj tepat waktu. Satu diantaranya, komitmen bersama antara legislatif dan Eksekutif. “Baik Legislatif maupun eksekutif, memberikan komitmen dan perhatian yang sama, termasuk dalam pembahasan LPj, harus dikomunikasikan dengan baik,” kata Ketua DPRD Sambas.

Wakil Ketua II DPRD Kab Sambas, Ir H Arifidiar MH dikesempatan tersebut menyinggung terkait opini penilaian dari BPK RI Perwakilan. Dimana Kabupaten Samba tiga kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian. “Alhamdulillah, sudah tiga kali, untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, Kabupaten Sambas meraih opini wajar tanpa pengecualian,” kata Politisi Golkar Sambas yang akrab disapa Bang Dede.

Baca Juga :  Pawai Taaruf Sambut Ramadan Tak Digelar

Salah satu yang dilakukan untuk meraih Opini WTP, yakni memperbanyak referensi aturan terbaru. “Referensi aturan sudah sangat jelas, ada aturan yang mengatur. Pengalaman Kabupaten Sambas, memang diperlukan keseriusan pemerintah daerah hingga ketegasan dan komitmen unsur pimpinan,” katanya.

Kemudian antara eksekutif dan legislatif,Arifidiar menyebutkan ibarat dua sisi mata uang seratus ribu Rupiah. Jika salah satu sisinya rusak, nilai manfaat uang tersebut maka bisa menjadi tak bernilai. “Memang harus baik dua-duanya, baik eksekutif maupun legislatifnya, sehingga hasilnya akan tampak dengan baik,” kata Arifidiar menggambarkan kemitraan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.(fah)

SAMBAS – Ketepatan waktu dalam pembahasan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Kabupaten Sambas. Menjadi salah satu alasan DPRD Kabupaten Bengkayang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sambas.

“Seperti diketahui bersama, Pemerintahan Kabupaten Sambas sudah terlebih dahulu melaksanakan Paripurna terkait LPj Kabupaten Sambas. Hal ini yang mendorong kami, hadir untuk kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Sambas,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Fransiskus. Selain itu, DPRD Bengkayang juga tertarik dengan progress Kabupaten Sambas bisa hattrick WTP dalam tiga tahun terakhir.

Menurutnya, saat ini DPRD Kabupaten Bengkayang sedang dalam proses pembahasan LPj Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020. Diharapkan setelah kunker di DPRD Kabupaten Sambas, Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 Pemerintahan Kabupaten Bengkayang bisa diselesaikan.

DPRD Kabupaten Sambas pada Selasa (28/7) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bengkayang. Kunker dipimpin Ketua DPRD Bengkayang. Rombongan diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPd I, serta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Solihin SE, Ir H Arifidiar MH dan Suriadi, serta sejumlah Ketua Komisi DPRD dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sambas.

Baca Juga :  Kapolda Kunjungan Kerja ke Polres Sintang

Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPd I menyebutkan pembahasan LPj di Pemerintahan Kabupaten Sambas sudah dilaksanakan. Dimana LPj disampaikan langsung Bupati Sambas saat itu. “DPRD sebagai lembaga legislatif selalu berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan Alhamdulillah, dengan koordinasi yang intens LPj disampaikan langsung oleh Bupati Sambas pada saat itu, yakni Pak Atbah. progressnya bisa diselesaikan tepat waktu,” kata H Abu.

Legislator Partai Gerindra itu memberikan beberapa kiat terselenggaranya pembahasan LPj tepat waktu. Satu diantaranya, komitmen bersama antara legislatif dan Eksekutif. “Baik Legislatif maupun eksekutif, memberikan komitmen dan perhatian yang sama, termasuk dalam pembahasan LPj, harus dikomunikasikan dengan baik,” kata Ketua DPRD Sambas.

Wakil Ketua II DPRD Kab Sambas, Ir H Arifidiar MH dikesempatan tersebut menyinggung terkait opini penilaian dari BPK RI Perwakilan. Dimana Kabupaten Samba tiga kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian. “Alhamdulillah, sudah tiga kali, untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, Kabupaten Sambas meraih opini wajar tanpa pengecualian,” kata Politisi Golkar Sambas yang akrab disapa Bang Dede.

Baca Juga :  Cornelis : Saya Tak Keluyuran, Tapi Jalankan UU

Salah satu yang dilakukan untuk meraih Opini WTP, yakni memperbanyak referensi aturan terbaru. “Referensi aturan sudah sangat jelas, ada aturan yang mengatur. Pengalaman Kabupaten Sambas, memang diperlukan keseriusan pemerintah daerah hingga ketegasan dan komitmen unsur pimpinan,” katanya.

Kemudian antara eksekutif dan legislatif,Arifidiar menyebutkan ibarat dua sisi mata uang seratus ribu Rupiah. Jika salah satu sisinya rusak, nilai manfaat uang tersebut maka bisa menjadi tak bernilai. “Memang harus baik dua-duanya, baik eksekutif maupun legislatifnya, sehingga hasilnya akan tampak dengan baik,” kata Arifidiar menggambarkan kemitraan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.(fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/