alexametrics
23.2 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Rakor Bahas Arahan Presiden RI dan Gubernur

SAMBAS – Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Sambas, Kamis (29/4) melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI, terkait peningkatan kewaspadaan penyebaran covid 19 di Indonesia.

Rakor dihadiri Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH, Kapolres Sambas, AKBP Robertus B Herry AP, Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Inf Setyo Budiyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Suriadi, serta seluruh Satgas penangan covid 19 Kabupaten Sambas.

Sekda Sambas, Ir H Fery Madagaskar Msi dalam arahan video conference menyampaikan, Presiden RI berulang kali mengingatkan berhati-hati terhadap lonjakan covid 19 di Indonesia. “Presiden mengharapkan semua pihak, termasuk Satgas Covid 19 di Kabupaten Sambas meningkatkan kewaspadaan mencegah lonjakan kasus covid 19. Ini juga mencegah terjadinya kasus lonjakan di India yang cukup fantastis, dan jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia, sehingga rakor ini kami laksanakan,” kata Sekda Sambas.

Baca Juga :  Semua Pihak Harus Beritikad Baik

Ada sejumlah hal dibahas dalam rakor. Mulai dari pemberlakuan pembatasan masyarakat berskala mikro tingkat desa dan kelurahan. “Sebelumnya juga sudah ada Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 280/KESRA/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis Mikro. Sehingga apakah masih perlu di tingkat kabupaten mengeluarkan kebijakan,” kata Sekda Sambas.

Kemudian dalam rakor, juga akan dibahas perlu tidaknya mendirikan posko cek poin di pintu masuk Kabupaten Sambas. dibahas juga perlu tidaknya penundaan mudik lebaran. Selanjutnya bagaimana strategi komunikasi ke depan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan ke masyarakat. “Apakah masih diperlukan kegiatan razia atau tidak dalam rangka penegakkan prokes,”katanya.

Berikutnya berkaitan dengan tindak lanjut pembatasan mudik bagi ASN dalam masa pandemi. Apakah perlu membatasi seluruh ASN selama cuti lebaran. Kemudian apakah diperlukan penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama pelarangan mudik diterapkan. “Dalam rakor juga, dibahas apakah masih bisa dilakukan open house Bupati Sambas saat idul fitri mendatang,” katanya. Hal tersebut, menjadi beberapa isu yang akan dibahas yang nantinya akan diputuskan ditingkat Satgas Kabupaten.

Baca Juga :  Ada Kopi dan Teh Gratis di Kejari

Sebelum melakukan pembahasan, Sekda Sambas mempersilahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas untuk memaparkan kondisi terkini kasus covid 19 di Kabupaten Sambas. Dimana angka kasus sudah hampir mencapai 300 orang, dengan kasus kematian 16 orang. Dimana kasus tertinggi terjadi di empat kecamatan yakni Selakau, Pemangkat, Sambas dan Sajad. (fah)

SAMBAS – Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Sambas, Kamis (29/4) melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI, terkait peningkatan kewaspadaan penyebaran covid 19 di Indonesia.

Rakor dihadiri Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH, Kapolres Sambas, AKBP Robertus B Herry AP, Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Inf Setyo Budiyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Suriadi, serta seluruh Satgas penangan covid 19 Kabupaten Sambas.

Sekda Sambas, Ir H Fery Madagaskar Msi dalam arahan video conference menyampaikan, Presiden RI berulang kali mengingatkan berhati-hati terhadap lonjakan covid 19 di Indonesia. “Presiden mengharapkan semua pihak, termasuk Satgas Covid 19 di Kabupaten Sambas meningkatkan kewaspadaan mencegah lonjakan kasus covid 19. Ini juga mencegah terjadinya kasus lonjakan di India yang cukup fantastis, dan jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia, sehingga rakor ini kami laksanakan,” kata Sekda Sambas.

Baca Juga :  Kedepankan Politik Cerdas, Bersih, dan Santun; Partai Demokrat akan Menangkan Paslon AHA

Ada sejumlah hal dibahas dalam rakor. Mulai dari pemberlakuan pembatasan masyarakat berskala mikro tingkat desa dan kelurahan. “Sebelumnya juga sudah ada Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 280/KESRA/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis Mikro. Sehingga apakah masih perlu di tingkat kabupaten mengeluarkan kebijakan,” kata Sekda Sambas.

Kemudian dalam rakor, juga akan dibahas perlu tidaknya mendirikan posko cek poin di pintu masuk Kabupaten Sambas. dibahas juga perlu tidaknya penundaan mudik lebaran. Selanjutnya bagaimana strategi komunikasi ke depan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan ke masyarakat. “Apakah masih diperlukan kegiatan razia atau tidak dalam rangka penegakkan prokes,”katanya.

Berikutnya berkaitan dengan tindak lanjut pembatasan mudik bagi ASN dalam masa pandemi. Apakah perlu membatasi seluruh ASN selama cuti lebaran. Kemudian apakah diperlukan penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama pelarangan mudik diterapkan. “Dalam rakor juga, dibahas apakah masih bisa dilakukan open house Bupati Sambas saat idul fitri mendatang,” katanya. Hal tersebut, menjadi beberapa isu yang akan dibahas yang nantinya akan diputuskan ditingkat Satgas Kabupaten.

Baca Juga :  Dinkes Kalbar, Pelayanan Vaksinasi Tetap Normal

Sebelum melakukan pembahasan, Sekda Sambas mempersilahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas untuk memaparkan kondisi terkini kasus covid 19 di Kabupaten Sambas. Dimana angka kasus sudah hampir mencapai 300 orang, dengan kasus kematian 16 orang. Dimana kasus tertinggi terjadi di empat kecamatan yakni Selakau, Pemangkat, Sambas dan Sajad. (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/