alexametrics
30 C
Pontianak
Monday, May 23, 2022

Penyertaan Modal ke Bank Kalbar Ditambah Rp20,4 M

SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas akan menambah penyertaan modal ke Bank Kalbar sebesar Rp20 Miliar lebih yang dilakukan bertahap hingga 2024. Jumlah tersebut, sudah dicantumkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan Pemkab dan disetujui DPRD Kabupaten Sambas.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas H Bahidin menyampaikan, perda penyertaan modal Pemkab Sambas ke Bank Kalbar menjadi salah satu dari lima produk hukum daerah yang sudah disetujui legislatif.

Menurutnya, dalam penambahan penyertaan modal disebutkannya, hingga 5 Maret 2021 Pemkab Sambas sudah menyertakan modal sebesar Rp24,5 miliar lebih. Kemudian akan melakukan penambahan sebanyak Rp20,4 miliar lebih secara bertahap hingga 2024.

“Jadi jika ditotalkan, Pemkab Sambas menyertakan modal ke Bank Kalbar sebanyak Rp45 Miliar. Dana ini, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar sesuai peraturan per UU,” kata Politisi Golkar Sambas ini.

Dari penyertaan modal ini, nantinya Pemkab Sambas akan menerima deviden yang menjadi pendapatan asli daerah yang akan digunakan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sambas.

Baca Juga :  Mulai dari Orang Tua

Dalam perda tersebut, juga mengatur kewajiban Bank Kalbar sebagai pihak yang menerima penyertaan modal. Yakni Bank Kalbar wajib meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi dengan syarat dan suku bunga yang ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Kalbar juga wajib memberdayakan dan menumbuhkembangkan UMKM serta koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan. Bank Kalbar juga wajib mengembangkan akses jaringan pelayanan terhadap daerah yang belum tersedia jasa layanan perbankan.

Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, serta Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas menjadi dua Raperda yang sebelumnya dibahas Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Sambas.

“Alhamdulillah fraksi di DPRD sepakat dengan rencana penambahan modal Pemkab Sambas kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Perda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sambas sudah dibahas bersama dengan OPD terkait, dan baru baru ini disetujui DPRD Kabupaten Sambas,” katanya.

Baca Juga :  Musim Panen, Harga Tak Terkontrol Jatuh

Sebelum disetujui, dilakukan pematangan raperda, melakukan pembahasan secara komprehensif, dibahas bersama unit kerja terkait, konsultasi ke lembaga terkait termasuk ke Pemprov Kalbar, serta disepakati fraksi-fraksi di DPRD, disosialisasikan, untuk mendapatkan saran dan masukan serta perbandingan untuk penyempurnaan.

Diharapkan, dengan lahirnya dua produk hukum ini, yakni memperkuat permodalan PT BPD Kalbar dan mempermudah perizinan di Kabupaten Sambas, menjadi bentuk komitmen pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan, dan muaranya pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas.

“Diharapkan adanya payung hukum tersebut, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, membuka lapangan kerja dan pengembangan usaha dan ekonomi kerakyatan serta kesejahteraan masyarakat,” kata H Bahidin. (fah)

SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas akan menambah penyertaan modal ke Bank Kalbar sebesar Rp20 Miliar lebih yang dilakukan bertahap hingga 2024. Jumlah tersebut, sudah dicantumkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan Pemkab dan disetujui DPRD Kabupaten Sambas.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas H Bahidin menyampaikan, perda penyertaan modal Pemkab Sambas ke Bank Kalbar menjadi salah satu dari lima produk hukum daerah yang sudah disetujui legislatif.

Menurutnya, dalam penambahan penyertaan modal disebutkannya, hingga 5 Maret 2021 Pemkab Sambas sudah menyertakan modal sebesar Rp24,5 miliar lebih. Kemudian akan melakukan penambahan sebanyak Rp20,4 miliar lebih secara bertahap hingga 2024.

“Jadi jika ditotalkan, Pemkab Sambas menyertakan modal ke Bank Kalbar sebanyak Rp45 Miliar. Dana ini, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar sesuai peraturan per UU,” kata Politisi Golkar Sambas ini.

Dari penyertaan modal ini, nantinya Pemkab Sambas akan menerima deviden yang menjadi pendapatan asli daerah yang akan digunakan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sambas.

Baca Juga :  Beri Semangat Tenaga Kesehatan

Dalam perda tersebut, juga mengatur kewajiban Bank Kalbar sebagai pihak yang menerima penyertaan modal. Yakni Bank Kalbar wajib meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi dengan syarat dan suku bunga yang ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Kalbar juga wajib memberdayakan dan menumbuhkembangkan UMKM serta koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan. Bank Kalbar juga wajib mengembangkan akses jaringan pelayanan terhadap daerah yang belum tersedia jasa layanan perbankan.

Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, serta Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas menjadi dua Raperda yang sebelumnya dibahas Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Sambas.

“Alhamdulillah fraksi di DPRD sepakat dengan rencana penambahan modal Pemkab Sambas kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Perda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sambas sudah dibahas bersama dengan OPD terkait, dan baru baru ini disetujui DPRD Kabupaten Sambas,” katanya.

Baca Juga :  Petenis Muda Sambas Raih Emas dan Perak

Sebelum disetujui, dilakukan pematangan raperda, melakukan pembahasan secara komprehensif, dibahas bersama unit kerja terkait, konsultasi ke lembaga terkait termasuk ke Pemprov Kalbar, serta disepakati fraksi-fraksi di DPRD, disosialisasikan, untuk mendapatkan saran dan masukan serta perbandingan untuk penyempurnaan.

Diharapkan, dengan lahirnya dua produk hukum ini, yakni memperkuat permodalan PT BPD Kalbar dan mempermudah perizinan di Kabupaten Sambas, menjadi bentuk komitmen pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan, dan muaranya pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas.

“Diharapkan adanya payung hukum tersebut, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, membuka lapangan kerja dan pengembangan usaha dan ekonomi kerakyatan serta kesejahteraan masyarakat,” kata H Bahidin. (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/