alexametrics
26 C
Pontianak
Friday, May 27, 2022

Harus Bersertifikat

BUPATI Sambas, Satono, berharap kepada semua pihak termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung kepemilikan sertifikat atas lahan tempat ibadah. Hal tersebut disampaikan Bupati mengingat sesuai data yang dimilikinya, masih banyak masjid maupun surau sampai sekarang belum memiliki sertifikat atas lahan. Bahkan, dia menambahkan, termasuk juga tempat ibadah lainnya, seperti vihara.

“Di Kabupaten Sambas, kurang lebih ada seribu lebih masjid maupun mushola. Saya yakin berapa persennya belum memiliki sertifikat lahan masjid,” kata Satono.

Kondisi inilah yang diharapkan Bupati dengan peran semua pihak, agar tempat ibadah memiliki alas hak atas lahan yang digunakan dalam upaya menghindari sengketa. “Kami mengharap dukungan dari BPN, kemudian pihak lainnya untuk bisa melakukan upaya agar masjid, surau, atau tempat ibadah lain termasuk lahan makam, agar diurus sertifikat lahannya,” katanya.

Baca Juga :  Festival CGM Tri Dharma Dimulai

Diharapkan dia dengan adanya sertifikat, untuk menghindari sengketa yang bisa saja datang kemudian hari. “Kalau sudah ada sertifikat, menghindari sengketa lahan masjid atau musala, termasuk mengelakkan sengketa tanah kubur,” katanya.

Bupati meminta agar ada kepastian hukum bagi tempat-tempat ibadah baik masjid, gereja, pura, pekong, dan sejenisnya. Karena, diakui Bupati, bisa saja dulunya lahan rumah ibadah tersebut adalah tanah wakaf, agar ke depannya tidak terlibat sengketa dengan para ahli waris atau dengan pihak lain. (fah)

BUPATI Sambas, Satono, berharap kepada semua pihak termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung kepemilikan sertifikat atas lahan tempat ibadah. Hal tersebut disampaikan Bupati mengingat sesuai data yang dimilikinya, masih banyak masjid maupun surau sampai sekarang belum memiliki sertifikat atas lahan. Bahkan, dia menambahkan, termasuk juga tempat ibadah lainnya, seperti vihara.

“Di Kabupaten Sambas, kurang lebih ada seribu lebih masjid maupun mushola. Saya yakin berapa persennya belum memiliki sertifikat lahan masjid,” kata Satono.

Kondisi inilah yang diharapkan Bupati dengan peran semua pihak, agar tempat ibadah memiliki alas hak atas lahan yang digunakan dalam upaya menghindari sengketa. “Kami mengharap dukungan dari BPN, kemudian pihak lainnya untuk bisa melakukan upaya agar masjid, surau, atau tempat ibadah lain termasuk lahan makam, agar diurus sertifikat lahannya,” katanya.

Baca Juga :  Konfirmasi Covid 19, Tebas Tertinggi

Diharapkan dia dengan adanya sertifikat, untuk menghindari sengketa yang bisa saja datang kemudian hari. “Kalau sudah ada sertifikat, menghindari sengketa lahan masjid atau musala, termasuk mengelakkan sengketa tanah kubur,” katanya.

Bupati meminta agar ada kepastian hukum bagi tempat-tempat ibadah baik masjid, gereja, pura, pekong, dan sejenisnya. Karena, diakui Bupati, bisa saja dulunya lahan rumah ibadah tersebut adalah tanah wakaf, agar ke depannya tidak terlibat sengketa dengan para ahli waris atau dengan pihak lain. (fah)

Most Read

Artikel Terbaru

/