alexametrics
32.8 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

Keuangan Paling Banyak Dapat Rekomendasi DPRD

SANGGAU – Juru Bicara Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2020, Heri Wijaya, menyampaikan, berdasarkan hasil pemaparan dan setelah mendalami dokumen LKPj Bupati Sanggau tahun anggaran 2020, ada 42 rekomendasi sebagai catatan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau.

Penyampaian 42 rekomendasi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Acam dan Timotius Yance, serta dihadiri Bupati Paolus Hadi, Sekda Kukuh Triyatmaka, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan Forkopimda.

Rekomendasi pertama berkenaan dengan bidang pemerintahan. Menurut pansus perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, serta mempunyai visi misi kedepan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Di bidang hukum dan perundang-undangan, Pemkab diminta untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian, terkait bidang ketertiban, keamanan dan narkotika, ada dua rekomendasi yakni pertama, meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melaksanakan kerja sama seluruh lapisan masyarakat dengan aparat penegak hukum. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat terutama generasi muda.

Di bidang kependudukan, Pemkab diminta meningkatkan pelayanan terhadap administrasi kependudukan melalui program-program yang inovatif, kreatif, dan tepat sasaran. Sementara itu, untuk bidang komunikasi dan informatika, Pemkab Sanggau diminta memberikan dan menjaga informasi yang baik sehingga tidak memicu gejolak di masyarakat terkait beredarnya informasi yang cenderung hoaks.

Terkait bidang kepegawaian, ada tiga rekomendasi yakni, pertama, meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Sanggau yang profesional dibidangnya. Kedua, memperhatikan dan menyikapi peluang yang diberikan pemerintah pusat terkait PPPK terutama untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Ketiga, memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Pada bidang perizinan dan perlindungan konsumen, pansus memberikan dua rekomendasi yakni pertama, melakukan monitoring, evaluasi dan penertiban terkait perizinan yang diberikan kepada toko modern yang ada di Kabupaten Sanggau. Kedua, mempermudah izin untuk usaha mikro dan rumah tangga serta membuka peluang usaha yang sebesar–besarnya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Teruntuk bidang perlindungan masyarakat adat, pansus memberikan rekomendasi agar Pemkab Sanggau meningkatkan perlindungan dan pengembangan terhadap hak masyarakat adat. Sedangkan untuk bidang pemekaran wilayah, pansus memberikan dua rekomendasi yakni pertama, meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi serta menyerap aspirasi terkait potensi pemekaran dusun, desa dan kecamatan di Kabupaten Sanggau dengan tetap memperhatikan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Kamis untuk Internal, Hari Ini Buat Masyarakaat

Berkenaan dengan perbatasan, Pansus juga memberikan dua rekomendasi. Pertama, memperhatikan peningkatan taraf hidup, sarana dan prasarana serta sosial budaya masyarakat di perbatasan. Kedua, memperhatikan dan menyikapi peluang dari pemerintah pusat terkait wilayah perbatasan yang menjadi beranda daerah dan negara.

Rekomendasi juga diberikan untuk bidang perpustakaan. Pemkab Sanggau diminta mengoptimalkan perpustakaan daerah melalui program–program yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat baca masyarakat, khususnya generasi muda. Kemudian, dua rekomendasi untuk bidang kebersihan dan lingkungan hidup yakni pertama, melakukan monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap izin-izin yang dikeluarkan terkait lingkungan hidup. Kedua, meningkatkan penanganan sampah dan setiap kecamatan dengan memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada.

Pada bidang perubahan rakyat, Pemkab Sanggau diminta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan rusunawa yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemkab Sanggau diminta mengupayakan peningkatan kualitas jaringan internet untuk mendukung proses belajar daring. Selanjutnya bidang pekerjaan umum dan pembangunan infrastruktur, diberikan dua rekomendasi. Pertama, Pemkab Sanggau diminta melakukan evaluasi dan perbaikan terkait pembangunan infrastruktur agar lebih optimal dalam pengerjaan. Kedua, mengupayakan lelang konsultan perencanaan untuk kegiatan fisik dilaksanakan sebelum masuk tahun anggaran berjalan.

Pansus kembali memberikan dua rekomendasi. Kali ini untuk bidang keuangan daerah, Pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui program-program yang kreatif dan inovatif. Kedua, mengoptimalkan sinergi dengan perangkat daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Bidang perkebunan, Pemkab Sanggau diminta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam penertiban loading point sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk bidang pertanian, ada dua rekomendasi yakni pertama, meningkatkan kualitas beras lokal agar dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kedua, mengoptimalkan pendistribusian pupuk subsidi kepada petani. Begitu juga pada bidang perusahaan daerah. Pansus juga memberikan dua rekomendasi. Pertama, mengoptimalkan penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas air dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, Bank Kalbar diharapkan membuka cabang atau unit di setiap kecamatan agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Bagi bidang perpajakan, pansus meminta transparansi terkait data badan usaha atau wajib pajak yang sudah maupun belum memenuhi kewajiban sehingga dapat ditindaklanjuti secepatnya. Untuk bidang kesejahteraan rakyat, Pansus meminta peningkatan IPM dengan cara mengupayakan penurunan faktor–faktor di bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan, terutama di bidang kesehatan bagaimana cara menurunkan angka stunting yang 28 persen menjadi 14 persen melalui program-program yang inovatif.

Baca Juga :  Penyaluran APBDes 2020 Dipercepat

Sementara itu, untuk bidang pendidikan, Pemkab Sanggau diminta meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Bidang penanganan bencana, Pemkab Sanggau diminta meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana. Di bidang kesehatan, pansus memberikan tiga rekomendasi. Pertama, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan di Puskesmas terutama terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Kedua, melakukan screening awal terhadap semua pasien yang ada di rumah sakit secara cepat dan akurat. Ketiga, meningkatkan kuantitas jampersal di Kabupaten Sanggau.

Terkait dengan bidang pariwisata, pansus meminta Pemkab Sanggau mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau dengan program yang inovatif dan kreatif agar meningkatkan wisatawan. Sedangkan bagi bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, ada empat yang disampaikan pansus yakni pertama, dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD agar memperhatikan kaidah dan sistematika penyusunan laporan keuangan mengingat dalam penyajian data tabel belum dimuat secara komprehensif. Karena cukup banyak data tabel yang tidak memuat realisasi dan persentase capaian setiap anggaran dan kegiatan.

Kemudian, rekomendasi yang kedua, meminta kepada Pemkab Sanggau untuk membangun kemitraan, komunikasi yang sifatnya koordinatif, saling melengkapi dan kritik membangun. Termasuk dengan forkopimda, khususnya dengan lembaga DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, agar dalam proses pelaksanaan penetapan pelaksanaan program/kegiatan yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif yang kemudian dieksekusi oleh perangkat daerah, baik dalam perubahan nomenklatur dan pergeseran nilai termasuk perubahan dalam bentuk apapun agar dikonsultasikan dan dikomunikasikan sebelum diputuskan.

Rekomendasi terakhir untuk bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan atau yang keempat adalah meningkatkan profesionalisme di dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan fungsi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan yang merata di dalam koridor aspirasi masyarakat yang telah disusun oleh DPRD merupakan amanat yang harus diperjuangkan, dipenuhi, direalisasikan sesuai pokok–pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dalam RKPD. Atau, jika ada nomenklatur usulan pokok–pokok pikiran yang tidak sesuai dan belum memiliki payung hukum atau tidak sesuai dengan rencana strategis kepala daerah, agar dikomunikasikan dengan DPRD Sanggau. (sgg)

SANGGAU – Juru Bicara Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2020, Heri Wijaya, menyampaikan, berdasarkan hasil pemaparan dan setelah mendalami dokumen LKPj Bupati Sanggau tahun anggaran 2020, ada 42 rekomendasi sebagai catatan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau.

Penyampaian 42 rekomendasi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Acam dan Timotius Yance, serta dihadiri Bupati Paolus Hadi, Sekda Kukuh Triyatmaka, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan Forkopimda.

Rekomendasi pertama berkenaan dengan bidang pemerintahan. Menurut pansus perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, serta mempunyai visi misi kedepan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Di bidang hukum dan perundang-undangan, Pemkab diminta untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian, terkait bidang ketertiban, keamanan dan narkotika, ada dua rekomendasi yakni pertama, meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melaksanakan kerja sama seluruh lapisan masyarakat dengan aparat penegak hukum. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat terutama generasi muda.

Di bidang kependudukan, Pemkab diminta meningkatkan pelayanan terhadap administrasi kependudukan melalui program-program yang inovatif, kreatif, dan tepat sasaran. Sementara itu, untuk bidang komunikasi dan informatika, Pemkab Sanggau diminta memberikan dan menjaga informasi yang baik sehingga tidak memicu gejolak di masyarakat terkait beredarnya informasi yang cenderung hoaks.

Terkait bidang kepegawaian, ada tiga rekomendasi yakni, pertama, meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Sanggau yang profesional dibidangnya. Kedua, memperhatikan dan menyikapi peluang yang diberikan pemerintah pusat terkait PPPK terutama untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Ketiga, memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Pada bidang perizinan dan perlindungan konsumen, pansus memberikan dua rekomendasi yakni pertama, melakukan monitoring, evaluasi dan penertiban terkait perizinan yang diberikan kepada toko modern yang ada di Kabupaten Sanggau. Kedua, mempermudah izin untuk usaha mikro dan rumah tangga serta membuka peluang usaha yang sebesar–besarnya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Teruntuk bidang perlindungan masyarakat adat, pansus memberikan rekomendasi agar Pemkab Sanggau meningkatkan perlindungan dan pengembangan terhadap hak masyarakat adat. Sedangkan untuk bidang pemekaran wilayah, pansus memberikan dua rekomendasi yakni pertama, meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi serta menyerap aspirasi terkait potensi pemekaran dusun, desa dan kecamatan di Kabupaten Sanggau dengan tetap memperhatikan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Optimalisasi Pemanfaatan Aset Universitas Tanjungpura

Berkenaan dengan perbatasan, Pansus juga memberikan dua rekomendasi. Pertama, memperhatikan peningkatan taraf hidup, sarana dan prasarana serta sosial budaya masyarakat di perbatasan. Kedua, memperhatikan dan menyikapi peluang dari pemerintah pusat terkait wilayah perbatasan yang menjadi beranda daerah dan negara.

Rekomendasi juga diberikan untuk bidang perpustakaan. Pemkab Sanggau diminta mengoptimalkan perpustakaan daerah melalui program–program yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat baca masyarakat, khususnya generasi muda. Kemudian, dua rekomendasi untuk bidang kebersihan dan lingkungan hidup yakni pertama, melakukan monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap izin-izin yang dikeluarkan terkait lingkungan hidup. Kedua, meningkatkan penanganan sampah dan setiap kecamatan dengan memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada.

Pada bidang perubahan rakyat, Pemkab Sanggau diminta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan rusunawa yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemkab Sanggau diminta mengupayakan peningkatan kualitas jaringan internet untuk mendukung proses belajar daring. Selanjutnya bidang pekerjaan umum dan pembangunan infrastruktur, diberikan dua rekomendasi. Pertama, Pemkab Sanggau diminta melakukan evaluasi dan perbaikan terkait pembangunan infrastruktur agar lebih optimal dalam pengerjaan. Kedua, mengupayakan lelang konsultan perencanaan untuk kegiatan fisik dilaksanakan sebelum masuk tahun anggaran berjalan.

Pansus kembali memberikan dua rekomendasi. Kali ini untuk bidang keuangan daerah, Pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui program-program yang kreatif dan inovatif. Kedua, mengoptimalkan sinergi dengan perangkat daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Bidang perkebunan, Pemkab Sanggau diminta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam penertiban loading point sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk bidang pertanian, ada dua rekomendasi yakni pertama, meningkatkan kualitas beras lokal agar dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kedua, mengoptimalkan pendistribusian pupuk subsidi kepada petani. Begitu juga pada bidang perusahaan daerah. Pansus juga memberikan dua rekomendasi. Pertama, mengoptimalkan penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas air dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, Bank Kalbar diharapkan membuka cabang atau unit di setiap kecamatan agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Bagi bidang perpajakan, pansus meminta transparansi terkait data badan usaha atau wajib pajak yang sudah maupun belum memenuhi kewajiban sehingga dapat ditindaklanjuti secepatnya. Untuk bidang kesejahteraan rakyat, Pansus meminta peningkatan IPM dengan cara mengupayakan penurunan faktor–faktor di bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan, terutama di bidang kesehatan bagaimana cara menurunkan angka stunting yang 28 persen menjadi 14 persen melalui program-program yang inovatif.

Baca Juga :  Jaga Fungsi Hutan Demi Bersama

Sementara itu, untuk bidang pendidikan, Pemkab Sanggau diminta meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Bidang penanganan bencana, Pemkab Sanggau diminta meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana. Di bidang kesehatan, pansus memberikan tiga rekomendasi. Pertama, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan di Puskesmas terutama terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Kedua, melakukan screening awal terhadap semua pasien yang ada di rumah sakit secara cepat dan akurat. Ketiga, meningkatkan kuantitas jampersal di Kabupaten Sanggau.

Terkait dengan bidang pariwisata, pansus meminta Pemkab Sanggau mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau dengan program yang inovatif dan kreatif agar meningkatkan wisatawan. Sedangkan bagi bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, ada empat yang disampaikan pansus yakni pertama, dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD agar memperhatikan kaidah dan sistematika penyusunan laporan keuangan mengingat dalam penyajian data tabel belum dimuat secara komprehensif. Karena cukup banyak data tabel yang tidak memuat realisasi dan persentase capaian setiap anggaran dan kegiatan.

Kemudian, rekomendasi yang kedua, meminta kepada Pemkab Sanggau untuk membangun kemitraan, komunikasi yang sifatnya koordinatif, saling melengkapi dan kritik membangun. Termasuk dengan forkopimda, khususnya dengan lembaga DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, agar dalam proses pelaksanaan penetapan pelaksanaan program/kegiatan yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif yang kemudian dieksekusi oleh perangkat daerah, baik dalam perubahan nomenklatur dan pergeseran nilai termasuk perubahan dalam bentuk apapun agar dikonsultasikan dan dikomunikasikan sebelum diputuskan.

Rekomendasi terakhir untuk bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan atau yang keempat adalah meningkatkan profesionalisme di dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan fungsi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan yang merata di dalam koridor aspirasi masyarakat yang telah disusun oleh DPRD merupakan amanat yang harus diperjuangkan, dipenuhi, direalisasikan sesuai pokok–pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dalam RKPD. Atau, jika ada nomenklatur usulan pokok–pokok pikiran yang tidak sesuai dan belum memiliki payung hukum atau tidak sesuai dengan rencana strategis kepala daerah, agar dikomunikasikan dengan DPRD Sanggau. (sgg)

Most Read

Artikel Terbaru

/