alexametrics
25 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Sidang Gratifikasi PETI 20 Mei

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Tengku Firdaus menyebutkan, perkara tindak pidana korupsi (tipikor) gratifikasi eksplorasi emas ilegal di Desa Inggis, Kecamatan Mukok bakal dilaksanakan sidang perdana pada 20 Mei mendatang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak.

“Kalau untuk (perkara) gratifikasi eskplorasi emas ilegal, jadwal sidangnya tanggal 20 Mei 2021 untuk sidang pertama. Sidangnya nanti dilakukan secara virtual. Tapi nanti saksi dan jaksa tetap ke Pengadilan Negeri Pontianak,” ungkapnya.

Berkenaan dengan instruksi khusus, Kajari memastikan tidak ada terkait dengan penanganan perkara tersebut. Pihaknya tetap melaksanakan tugas sesuai fungsi sebagaimana mestinya.

“Instruksi khusus tidak ada. Kami tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Saya yakin dengan Kasi Pidsus (yang baru) mampu (menyelesaikan tugasnya). (Saya dapat informasi) Beliau punya track record yang baik,” katanya.

Baca Juga :  Tetapkan 335.634 DPB

Sebagai informasi, sejauh ini telah ditetapkan satu tersangka berinisial AY terkait kasus tipikor gratifikasi eksplorasi emas ilegal di Desa Inggis. Tersangka menerima gratifikasi senilai Rp227 juta dari sedikitnya 42 penambang.

Tersangka AY disangkakan dengan dakwaan primair, subsidiair dan lebih subsidiair pasal 12 huruf a, b dan e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selain itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan atau denda maksimal Rp1 miliar. (sgg)

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Tengku Firdaus menyebutkan, perkara tindak pidana korupsi (tipikor) gratifikasi eksplorasi emas ilegal di Desa Inggis, Kecamatan Mukok bakal dilaksanakan sidang perdana pada 20 Mei mendatang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak.

“Kalau untuk (perkara) gratifikasi eskplorasi emas ilegal, jadwal sidangnya tanggal 20 Mei 2021 untuk sidang pertama. Sidangnya nanti dilakukan secara virtual. Tapi nanti saksi dan jaksa tetap ke Pengadilan Negeri Pontianak,” ungkapnya.

Berkenaan dengan instruksi khusus, Kajari memastikan tidak ada terkait dengan penanganan perkara tersebut. Pihaknya tetap melaksanakan tugas sesuai fungsi sebagaimana mestinya.

“Instruksi khusus tidak ada. Kami tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Saya yakin dengan Kasi Pidsus (yang baru) mampu (menyelesaikan tugasnya). (Saya dapat informasi) Beliau punya track record yang baik,” katanya.

Baca Juga :  Sembilan Pegawai Bappeda Naik Pangkat

Sebagai informasi, sejauh ini telah ditetapkan satu tersangka berinisial AY terkait kasus tipikor gratifikasi eksplorasi emas ilegal di Desa Inggis. Tersangka menerima gratifikasi senilai Rp227 juta dari sedikitnya 42 penambang.

Tersangka AY disangkakan dengan dakwaan primair, subsidiair dan lebih subsidiair pasal 12 huruf a, b dan e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selain itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan atau denda maksimal Rp1 miliar. (sgg)

Most Read

Artikel Terbaru

/