alexametrics
24 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Langkah Strategis Selesaikan Masalah Daerah

SANGGAU – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, Ria Norsan ketika menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau mengatakan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Kota merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten dan Kota Tahun 2022.

Sekaligus pelaksanaan dari amanat Undang Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

“Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan amanat undang–undang tersebut dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional tahunan dalam penyelenggaraan pembangunan yang kita kenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” ujarnya, Senin (22/3).

Menurutnya, dokumen RKPD yang disusun selain untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, juga bertujuan untuk menjadi dokumen yang berisikan langkah–langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan aktual di daerah, mengakomodir berbagai harapan masyarakat serta yang lebih terpenting adalah sebagai penjabaran operasional dari visi pembangunan lima tahunan kepala daerah.

“Musrenbang RKPD kabupaten dan kota merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.  Namun dalam rangka mendukung pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid–19, yang meluas secara global, maka Musrenbang RKPD kabupaten dan kota dapat dilaksanakan melalui Video Conference maupun melalui pertemuan fisik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi perkumpulan orang dalam skala besar,” jelasnya.

Terkait Pandemi Covid–19, lanjut dia, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan dan lapisan masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan bersinergi menjalankan kebijakan pemerintahan atas pencegahan dan penanganan Pandemi Covid–19 agar tidak ada lagi akademisi, pelajar, pejabat pemerintahan dan masyarakat yang menjadi korban.

“Saya terus mengingatkan untuk tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan mempertahankan Kalimantan Barat sebagai daerah yang paling taat menggunakan masker,” ungkapnya.

Wagub Kalbar menginformasikan bahwa pemerintah provinsi pada 4 Februari 2021 lalu telah melalui tahapan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 4 Maret 2021, dan diperkirakan pada 30 Maret 2021 secara simultan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Kota se–Kalbar telah selesai dilaksanakan.

Baca Juga :  Sanggau Jalur "Nyaman" Perlintasan Narkoba

“Setelah kabupaten dan kota melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2022 maka direncanakan pada April 2021 akan dilaksanakan Pramusrenbangdan Musrenbang RKPD Provinsi yang berlanjut terus sampai dengan penetapan RKPD Tahun 2022,” katanya.

Pada 2020 lalu, kata Wagub, presentase penduduk miskin sebesar 7,24 persen lebih kecil dari rata–rata nasional sebesar 10,19 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,81 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun, tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata–rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen. Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66, namun masih berada dibawah rata–rata nasional sebesar 71,90. Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar –1,82 dimana lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar –2,07.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018–2023, terhadap empat indikator makro pembangunan yakni Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Penurunan Persentase Jumlah Penduduk Miskin, Penurunan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perlu mendapatkan perhatian secara khusus secara bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan karena kita masih dalam masa menghadapi Pandemi Covid–19 dan tahap pemulihan ekonomi pasca Covid–19, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan penurunan Angka Kemiskinan Kalbar menjadi 7,31 hingga 7,23 persen.

Kemudian, target Tingkat Pengangguran Terbuka Kalbar Sebesar 5,53 hingga 4,29 persen. Sedangkan untuk target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalbar di tahun 2022 paling tidak dapat tumbuh sekitar 4,71 hingga 5,46 persen. Target IPM Kalimantan Barat pada tahun 2022 diharapkan mencapai 70,29.

Baca Juga :  Jembatan Mensoga Putus Akibat Abrasi

Pada kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menyampaikan beberapa program prioritas Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2022 mendatang yakni Mendukung peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Pemprov Kalbar telah menyiapkan program prioritas berupa Optimalisasi pelaksanaan vaksin, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Soedarso, RS Rujukan Nasional bertaraf Internasional, Menurunkan angka stunting, Peningkatan pelayanan air bersih atau sanitasi, Peningkatan indeks kualitas udara, Pemberian Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kemudian, untuk mendukung Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), program prioritas provinsi yang disiapkan berupa Penetapan RTRW Provinsi serta percepatan penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten dan kota dalam rangka mendukung OSS, Optimalisasi Pelabuhan Kijing untuk meningkatkan ekspor, Mempercepat Hilirisasi Industri, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Perbatasan, Meningkatkan ekspor melalui PLBN, Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan berorientasi ekspor, Pengembangan Desa Wisata, Bumdes atau warung desa, optimalisasi pendapatan asli daerah, Peningkatan ketahanan pangan daerah dan swasembada beras, Penumbuhan klaster sentra produk pertanian serta Penguatan basis data UMKM.

Selanjutnya, Penurunan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah disiapkan program berupa Melanjutkan pelatihan satpam gratis bagi keluarga miskin, Transformasi Balai Latihan Kerja menjadi Pusat Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan Keterampilan gratis bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Untuk penurunan persentase jumlah penduduk miskin, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyiapkan program prioritas berupa Peningkatan Kualitas Data Kemiskinan (by name by address), Percepatan peningkatan status IDM, Kolaborasi penanganan Peningkatan Status Kemandirian dan Kemajuan Desa, Fasilitasi bansos Kesejahteraan Keluarga dan Program Padat Karya.

Berkenaan dengan peningkatan indeks infrastruktur, pemerintah provinsi telah menyiapkan program prioritas berupa peningkatan anggaran untuk peningkatan jalan mantap, Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Penyediaan Air Baku, Peningkatan Rasio Elektrifikasi untuk menerangi desa gelap gulita serta pengembangan aplikasi Teknologi dan Informatika (Aptika). (sgg)

SANGGAU – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, Ria Norsan ketika menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau mengatakan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Kota merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten dan Kota Tahun 2022.

Sekaligus pelaksanaan dari amanat Undang Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

“Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan amanat undang–undang tersebut dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional tahunan dalam penyelenggaraan pembangunan yang kita kenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” ujarnya, Senin (22/3).

Menurutnya, dokumen RKPD yang disusun selain untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, juga bertujuan untuk menjadi dokumen yang berisikan langkah–langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan aktual di daerah, mengakomodir berbagai harapan masyarakat serta yang lebih terpenting adalah sebagai penjabaran operasional dari visi pembangunan lima tahunan kepala daerah.

“Musrenbang RKPD kabupaten dan kota merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.  Namun dalam rangka mendukung pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid–19, yang meluas secara global, maka Musrenbang RKPD kabupaten dan kota dapat dilaksanakan melalui Video Conference maupun melalui pertemuan fisik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi perkumpulan orang dalam skala besar,” jelasnya.

Terkait Pandemi Covid–19, lanjut dia, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan dan lapisan masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan bersinergi menjalankan kebijakan pemerintahan atas pencegahan dan penanganan Pandemi Covid–19 agar tidak ada lagi akademisi, pelajar, pejabat pemerintahan dan masyarakat yang menjadi korban.

“Saya terus mengingatkan untuk tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan mempertahankan Kalimantan Barat sebagai daerah yang paling taat menggunakan masker,” ungkapnya.

Wagub Kalbar menginformasikan bahwa pemerintah provinsi pada 4 Februari 2021 lalu telah melalui tahapan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 4 Maret 2021, dan diperkirakan pada 30 Maret 2021 secara simultan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Kota se–Kalbar telah selesai dilaksanakan.

Baca Juga :  Kukuh Sekda Sanggau

“Setelah kabupaten dan kota melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2022 maka direncanakan pada April 2021 akan dilaksanakan Pramusrenbangdan Musrenbang RKPD Provinsi yang berlanjut terus sampai dengan penetapan RKPD Tahun 2022,” katanya.

Pada 2020 lalu, kata Wagub, presentase penduduk miskin sebesar 7,24 persen lebih kecil dari rata–rata nasional sebesar 10,19 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,81 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun, tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata–rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen. Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66, namun masih berada dibawah rata–rata nasional sebesar 71,90. Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar –1,82 dimana lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar –2,07.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018–2023, terhadap empat indikator makro pembangunan yakni Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Penurunan Persentase Jumlah Penduduk Miskin, Penurunan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perlu mendapatkan perhatian secara khusus secara bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan karena kita masih dalam masa menghadapi Pandemi Covid–19 dan tahap pemulihan ekonomi pasca Covid–19, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan penurunan Angka Kemiskinan Kalbar menjadi 7,31 hingga 7,23 persen.

Kemudian, target Tingkat Pengangguran Terbuka Kalbar Sebesar 5,53 hingga 4,29 persen. Sedangkan untuk target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalbar di tahun 2022 paling tidak dapat tumbuh sekitar 4,71 hingga 5,46 persen. Target IPM Kalimantan Barat pada tahun 2022 diharapkan mencapai 70,29.

Baca Juga :  Candra: Anggaran Mampu Diserap 75,86 Persen

Pada kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menyampaikan beberapa program prioritas Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2022 mendatang yakni Mendukung peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Pemprov Kalbar telah menyiapkan program prioritas berupa Optimalisasi pelaksanaan vaksin, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Soedarso, RS Rujukan Nasional bertaraf Internasional, Menurunkan angka stunting, Peningkatan pelayanan air bersih atau sanitasi, Peningkatan indeks kualitas udara, Pemberian Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kemudian, untuk mendukung Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), program prioritas provinsi yang disiapkan berupa Penetapan RTRW Provinsi serta percepatan penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten dan kota dalam rangka mendukung OSS, Optimalisasi Pelabuhan Kijing untuk meningkatkan ekspor, Mempercepat Hilirisasi Industri, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Perbatasan, Meningkatkan ekspor melalui PLBN, Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan berorientasi ekspor, Pengembangan Desa Wisata, Bumdes atau warung desa, optimalisasi pendapatan asli daerah, Peningkatan ketahanan pangan daerah dan swasembada beras, Penumbuhan klaster sentra produk pertanian serta Penguatan basis data UMKM.

Selanjutnya, Penurunan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah disiapkan program berupa Melanjutkan pelatihan satpam gratis bagi keluarga miskin, Transformasi Balai Latihan Kerja menjadi Pusat Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan Keterampilan gratis bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Untuk penurunan persentase jumlah penduduk miskin, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyiapkan program prioritas berupa Peningkatan Kualitas Data Kemiskinan (by name by address), Percepatan peningkatan status IDM, Kolaborasi penanganan Peningkatan Status Kemandirian dan Kemajuan Desa, Fasilitasi bansos Kesejahteraan Keluarga dan Program Padat Karya.

Berkenaan dengan peningkatan indeks infrastruktur, pemerintah provinsi telah menyiapkan program prioritas berupa peningkatan anggaran untuk peningkatan jalan mantap, Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Penyediaan Air Baku, Peningkatan Rasio Elektrifikasi untuk menerangi desa gelap gulita serta pengembangan aplikasi Teknologi dan Informatika (Aptika). (sgg)

Most Read

Artikel Terbaru

/