alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

Sebut Delapan Masyarakat Hukum Adat

SANGGAU – Sejauh ini terdapat delapan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sanggau Paolus Hadi saat menjadi narasumber dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke–30 Tahun Institut Dayakologi secara virtual melalui video conference (vicon), Selasa (25/5).

Delapan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan tersebut, diungkapkan Bupati, di antaranya Tae, Sisang Kampung Segumon, Sisang, Iban Sebaruk, Bonua Jongkakng Tobuas, Jongkakng Bonua Tumo’k, Mayao dan Sami. Sedangkan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, disebutkan dia, ada dua, yaitu Tae dan Sisang Kampung Segumon, sementara masih ada enam lagi yang belum ada proses dari kementerian.

“Kami melihat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat ini ada beberapa hal yang menjadi catatan sebelum kita menetapkannya. Kami melihat bahwa masyarakat adat itu sendiri sebenarnya sangat memiliki kekayaan dan hak tradisional secara turun temurun,” katanya.

Baca Juga :  Kepala Kantor Imigrasi Diduga Perkosa Pegawainya

“Kehidupan masyarakat adat sebelumnya adalah warisan bagi generasi berikutnya dan ini menjadi sebuah catatan penting kalau kita bicara masyarakat adat, negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak–haknya dan masyarakat adat itu sendiri memiliki hak untuk menguasai wilayah adatnya, termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya. Yang dimana secara de facto masyarakat hukum adat ini memang sudah ada, ketika ada aturan sepertinya harus didukung dengan de jure. Inilah yang mendorong kami di Kabupaten Sanggau berdasarkan RPJMD bahwa kami memastikan dan akan menetapkan masyarakat hukum adat secara de jure dan tentunya juga hutan adatnya,” jelas sosok yang karib disapa PH itu.

“Sampai tahun 2024 ditargetkan kami memiliki masyarakat hukum adat yang sebanyak-banyaknya. Permasalahan yang terjadi peran masyarakat adat ini belum maksimal dalam proses-proses pembangunan di daerahnya, kemudian hak masyarakat adat sendiri belum sepenuhnya terlindungi dan itu kita sadari betul, juga munculnya berbagai konflik sosial dan konflik agrarian di wilayah adat, minimnya pemberian pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, hutan milik masyarakat adat yang semakin berkurang dan kekayaan adat yang semakin tergerus akibat kegiatan pembangunan,” terang dia.

Baca Juga :  Enam Bulan Menanti Keadilan, Penabrak Sang Anak Belum Diproses Hukum

HUT ke–30 Tahun Institut Dayakologi ini mengusung tema Mewujudkan eksistensi kebudayaan Dayak melalui reforma agraria dan rekognisi masyarakat adat serta hutan adat. Turut bergabung dalam webinar tersebut yakni Wamen KLHK, Alue Dohong, Gubernur Kalbar diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Moses Tabah, Perwakilan dari Kantor Staf Presiden Usep, Direktur Institut Dayakologi Krissusandi Gunui’, para narasumber lainnya. (sgg)

SANGGAU – Sejauh ini terdapat delapan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sanggau Paolus Hadi saat menjadi narasumber dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke–30 Tahun Institut Dayakologi secara virtual melalui video conference (vicon), Selasa (25/5).

Delapan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan tersebut, diungkapkan Bupati, di antaranya Tae, Sisang Kampung Segumon, Sisang, Iban Sebaruk, Bonua Jongkakng Tobuas, Jongkakng Bonua Tumo’k, Mayao dan Sami. Sedangkan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, disebutkan dia, ada dua, yaitu Tae dan Sisang Kampung Segumon, sementara masih ada enam lagi yang belum ada proses dari kementerian.

“Kami melihat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat ini ada beberapa hal yang menjadi catatan sebelum kita menetapkannya. Kami melihat bahwa masyarakat adat itu sendiri sebenarnya sangat memiliki kekayaan dan hak tradisional secara turun temurun,” katanya.

Baca Juga :  Pantau Banjir, Midji Akan Bangun Water Front di Sanggau

“Kehidupan masyarakat adat sebelumnya adalah warisan bagi generasi berikutnya dan ini menjadi sebuah catatan penting kalau kita bicara masyarakat adat, negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak–haknya dan masyarakat adat itu sendiri memiliki hak untuk menguasai wilayah adatnya, termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya. Yang dimana secara de facto masyarakat hukum adat ini memang sudah ada, ketika ada aturan sepertinya harus didukung dengan de jure. Inilah yang mendorong kami di Kabupaten Sanggau berdasarkan RPJMD bahwa kami memastikan dan akan menetapkan masyarakat hukum adat secara de jure dan tentunya juga hutan adatnya,” jelas sosok yang karib disapa PH itu.

“Sampai tahun 2024 ditargetkan kami memiliki masyarakat hukum adat yang sebanyak-banyaknya. Permasalahan yang terjadi peran masyarakat adat ini belum maksimal dalam proses-proses pembangunan di daerahnya, kemudian hak masyarakat adat sendiri belum sepenuhnya terlindungi dan itu kita sadari betul, juga munculnya berbagai konflik sosial dan konflik agrarian di wilayah adat, minimnya pemberian pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, hutan milik masyarakat adat yang semakin berkurang dan kekayaan adat yang semakin tergerus akibat kegiatan pembangunan,” terang dia.

Baca Juga :  Wabup: Masih 224 Dusun Belum Teraliri Listrik

HUT ke–30 Tahun Institut Dayakologi ini mengusung tema Mewujudkan eksistensi kebudayaan Dayak melalui reforma agraria dan rekognisi masyarakat adat serta hutan adat. Turut bergabung dalam webinar tersebut yakni Wamen KLHK, Alue Dohong, Gubernur Kalbar diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Moses Tabah, Perwakilan dari Kantor Staf Presiden Usep, Direktur Institut Dayakologi Krissusandi Gunui’, para narasumber lainnya. (sgg)

Most Read

Artikel Terbaru

/