alexametrics
27.8 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

Jaga Fungsi Hutan Demi Bersama

“Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan ekologi. Satu catatan penting saya adalah pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan ekologi, sehingga ada beberapa kebijakan yang saya moratoriumkan salah satunya adalah perizinan perusahaan kelapa sawit” Paolus Hadi

SANGGAU-Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan bahwa masyarakat adat yang menjaga fungsi hutan dinilai kurang mendapat perhatian sehingga faktor ekonomi adalah salah satu alasan berubahnya fungsi hutan selama proses pembangunan.

“Menjadi PR kita bersama bagaimana memperkuat ekonomi masyarakat adat yang menjaga hutan tersebut, karena di Sanggau jumlah orang miskin terbanyak adalah mereka yang tinggal di kawasan hutan karena tidak ada perhatian dan pembangunan yang layak yang dapat mendorong ekonomi mereka,” ungkapnya, belum lama ini.

“Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan ekologi. Satu catatan penting saya adalah pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan ekologi, sehingga ada beberapa kebijakan yang saya moratoriumkan salah satunya adalah perizinan perusahaan kelapa sawit,” sambung dia.

Baca Juga :  Tambah Satu Positif Covid-19, Sanggau Kembali Zona Kuning

Bupati mencontohkan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi hutan yaitu dengan menjadikannya hutan adat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan kementerian.

“Di Sanggau sendiri kami mencoba bagaimana hutan yang dimiliki secara adat itu dikelola sedemikian mungkin untuk tetap dipertahankan fungsinya. Dimana saat ini Sanggau baru memperoleh pengakuan hutan adat sekitar 2000Ha lebih dari pemerintah pusat dan kementerian,” ujarnya.

Bupati juga mengharapkan keterlibatan kaum perempuan dalam menyuarakan ini karena menurutnya kaum perempuan adalah yang paling terdampak saat berubahnya fungsi hutan tersebut.

“Peran serta kaum perempuan saat ini sangat dibutuhkan karena perempuanlah yang merasakan dampak langsung terhadap perubahan fungsi hutan karena akan kesulitan dalam mencari hasil-hasil hutan dan air bersih untuk keperluan sehari-hari,” katanya.

Baca Juga :  Keterampilan Self-Directed Learning di Masa Covid–19

Dirinya menyesalkan masyarakat yang kurang sadar dalam membuang sampah. Dia menceritakan sisa banjir yang terjadi di Sanggau adalah banyaknya sampah-sampah yang berserakan di lokasi banjir kemarin.

“Perilaku masyarakat kota yang kebiasaan suka membuang sampah sembarangan. Sisa banjir kemarin yang saya lihat di Sanggau adalah sampah. Ini perlu adanya suatu rasa kepedulian dan kesadaran kita bersama karena pemerintah selalu menghimbau agar tidak membuang sampah sembarangan tetapi jika masyarakat tidak mendukung ini maka semuanya sia-sia,” ungkapnya. (sgg)

“Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan ekologi. Satu catatan penting saya adalah pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan ekologi, sehingga ada beberapa kebijakan yang saya moratoriumkan salah satunya adalah perizinan perusahaan kelapa sawit” Paolus Hadi

SANGGAU-Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan bahwa masyarakat adat yang menjaga fungsi hutan dinilai kurang mendapat perhatian sehingga faktor ekonomi adalah salah satu alasan berubahnya fungsi hutan selama proses pembangunan.

“Menjadi PR kita bersama bagaimana memperkuat ekonomi masyarakat adat yang menjaga hutan tersebut, karena di Sanggau jumlah orang miskin terbanyak adalah mereka yang tinggal di kawasan hutan karena tidak ada perhatian dan pembangunan yang layak yang dapat mendorong ekonomi mereka,” ungkapnya, belum lama ini.

“Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan ekologi. Satu catatan penting saya adalah pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan ekologi, sehingga ada beberapa kebijakan yang saya moratoriumkan salah satunya adalah perizinan perusahaan kelapa sawit,” sambung dia.

Baca Juga :  Tambah Satu Positif Covid-19, Sanggau Kembali Zona Kuning

Bupati mencontohkan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi hutan yaitu dengan menjadikannya hutan adat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan kementerian.

“Di Sanggau sendiri kami mencoba bagaimana hutan yang dimiliki secara adat itu dikelola sedemikian mungkin untuk tetap dipertahankan fungsinya. Dimana saat ini Sanggau baru memperoleh pengakuan hutan adat sekitar 2000Ha lebih dari pemerintah pusat dan kementerian,” ujarnya.

Bupati juga mengharapkan keterlibatan kaum perempuan dalam menyuarakan ini karena menurutnya kaum perempuan adalah yang paling terdampak saat berubahnya fungsi hutan tersebut.

“Peran serta kaum perempuan saat ini sangat dibutuhkan karena perempuanlah yang merasakan dampak langsung terhadap perubahan fungsi hutan karena akan kesulitan dalam mencari hasil-hasil hutan dan air bersih untuk keperluan sehari-hari,” katanya.

Baca Juga :  Selangkah Lagi RFS Tersangka, Kirim SPDP ke Kejaksaan, Kasus Naik ke Penyidikan

Dirinya menyesalkan masyarakat yang kurang sadar dalam membuang sampah. Dia menceritakan sisa banjir yang terjadi di Sanggau adalah banyaknya sampah-sampah yang berserakan di lokasi banjir kemarin.

“Perilaku masyarakat kota yang kebiasaan suka membuang sampah sembarangan. Sisa banjir kemarin yang saya lihat di Sanggau adalah sampah. Ini perlu adanya suatu rasa kepedulian dan kesadaran kita bersama karena pemerintah selalu menghimbau agar tidak membuang sampah sembarangan tetapi jika masyarakat tidak mendukung ini maka semuanya sia-sia,” ungkapnya. (sgg)

Most Read

Artikel Terbaru

/