alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Pendampingan dan Asistensi PMPRB

SEKADAU-Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Pendampingan dan asistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Rabu (30/6).

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sekadau, Nurhadi mengatakan, pelaksanaan pendampingan dan asistensi PMPRB bertujuan untuk mendorong perangkat daerah dalam memenuhi dokumen PMPRB dan implementasinya.

Ia melanjutkan, pelaksanaan kegiatan ini menindaklanjuti Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/524/RB.06/2021 Tanggal 29 April 2021 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

“Pada hari ini saya mengingatkan kembali bahwa kita diberi waktu sampai tanggal 2 Juli dan kami juga disini yang memang fokus terhadap hal ini membicarakan tentang reformasi birokrasinya, karena memang pada PMPRB ini ada 8 area perubahan yang memang dinilai,” kata Nurhadi.

Baca Juga :  Satu Unit Rumah Alami Kebakaran

Nurhadi mengungkapkan, tahun lalu sudah diadakan rapat di asisten 3 dan pihaknya yakin pada SKPD pemangku terhadap pemenuhan RB sudah dilaksanakan.

“Cuma asesor nya ini belum menginput di instansi masing-masing maupun tim Kabupaten yang menginput untuk RKI Pusat yang akan dinilai oleh MenPanRB,” lanjut dia.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sekadau, Rasihan mengungkapkan penyampaian PMPRB ini tidak memiliki banyak perubahan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga dari inspektorat akan membentuk tim untuk melakukan percepatan penilaian terhadap PMPRB yang ada di SKPD masing-masing.

“Terkait dengan tata cara pengelolaan PMPRB yang disarankan dilakukan secara offline, kemudian RKI offline sebaiknya disimpulkan dahulu oleh tim penilai dari Inspektorat,” ucap dia.

Baca Juga :  Pengungsi Belum Terima Bantuan, Sudah Ada yang Memfoto Tapi...

Kemudian, pada pemantauan pihaknya sebelumnya, terdapat 7 SKPD yang telah melakukan pengimputan dan hingga saat ini bertambah menjadi 12 SKPD.

“Yang berarti masih ada kurang lebih 11 SKPD lagi yang belum menyampaikan penginputan pada aplikasi,” jelas Rasihan.

Dirinya berharap setelah diadakannya pertemuan ini dari jumlah 12 SKPD yang sudah melakukan pengimputan akan dapat bertambah kembali sebelum pada tanggal 2 Juli mendatang. “Kita berharap setelah ini yang melakukan penginputan semakin bertambah,” tandasnya. (var)

SEKADAU-Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Pendampingan dan asistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Rabu (30/6).

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sekadau, Nurhadi mengatakan, pelaksanaan pendampingan dan asistensi PMPRB bertujuan untuk mendorong perangkat daerah dalam memenuhi dokumen PMPRB dan implementasinya.

Ia melanjutkan, pelaksanaan kegiatan ini menindaklanjuti Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/524/RB.06/2021 Tanggal 29 April 2021 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

“Pada hari ini saya mengingatkan kembali bahwa kita diberi waktu sampai tanggal 2 Juli dan kami juga disini yang memang fokus terhadap hal ini membicarakan tentang reformasi birokrasinya, karena memang pada PMPRB ini ada 8 area perubahan yang memang dinilai,” kata Nurhadi.

Baca Juga :  Ruang Rapas Dinas PU Sekadau Disegel

Nurhadi mengungkapkan, tahun lalu sudah diadakan rapat di asisten 3 dan pihaknya yakin pada SKPD pemangku terhadap pemenuhan RB sudah dilaksanakan.

“Cuma asesor nya ini belum menginput di instansi masing-masing maupun tim Kabupaten yang menginput untuk RKI Pusat yang akan dinilai oleh MenPanRB,” lanjut dia.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sekadau, Rasihan mengungkapkan penyampaian PMPRB ini tidak memiliki banyak perubahan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga dari inspektorat akan membentuk tim untuk melakukan percepatan penilaian terhadap PMPRB yang ada di SKPD masing-masing.

“Terkait dengan tata cara pengelolaan PMPRB yang disarankan dilakukan secara offline, kemudian RKI offline sebaiknya disimpulkan dahulu oleh tim penilai dari Inspektorat,” ucap dia.

Baca Juga :  Swab Nunggu Pemudik

Kemudian, pada pemantauan pihaknya sebelumnya, terdapat 7 SKPD yang telah melakukan pengimputan dan hingga saat ini bertambah menjadi 12 SKPD.

“Yang berarti masih ada kurang lebih 11 SKPD lagi yang belum menyampaikan penginputan pada aplikasi,” jelas Rasihan.

Dirinya berharap setelah diadakannya pertemuan ini dari jumlah 12 SKPD yang sudah melakukan pengimputan akan dapat bertambah kembali sebelum pada tanggal 2 Juli mendatang. “Kita berharap setelah ini yang melakukan penginputan semakin bertambah,” tandasnya. (var)

Most Read

Artikel Terbaru

/