alexametrics
31 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

KPU Sekadau Siap Hitung Suara Ulang

SEKADAU – Usai mengetahui hasil Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, di Kecamatan Belitang Hilir, KPU Kabupaten Sekadau langsung menentukan langkah yang harus dijalankan.

Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban menuturkan, pihaknya akan melaksanakan keputusan yang telah diputuskan oleh MK. “Khususnya untuk melakukan perhitungan suara ulang khususnya di Kecamatan Belitang Hilir. Pada intinya kita siap menjalankan hasil putusan,”ujar Saban.

Saban menuturkan, saat ini KPU Sekadau menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan melalui KPU RI dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalbar.

Selain itu, terkait proses perhitungan suara ulang tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten, namun kita masih menunggu petunjuk teknis, kita masih menunggu dari MK.

“Perhitungan kita lakukan di Kabupaten, bagaimana mekanisme kita tunggu nanti. Karena waktu paling lama itu 30 hari,”jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, Gita Rantau mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPU RI terkait teknis penghitungan suara ulang di Belitang Hilir. “Ada 65 TPS di Kecamatan Belitang Hilir,” kata Gita.

Saat ini, kata Gita, kepolisian sudah melakukan pengamanan di Kantor KPU Sekadau dan pengawasan dari Bawaslu Sekadau. Pihaknya pun belum mengetahui kapan dimulainya penghitungan suara ulang tersebut.

Baca Juga :  1.094 Nakes Sekadau Segera Divaksin

“Yang jelas nanti kita masih menunggu hasil koordinasi dan petunjuk-petunjuk dari KPU RI,” ucapnya

Selain itu, dari keputusan MK, MK membatalkan SK KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara pada 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara semua paslon di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.

Kemudian, Memerintahkan termohon (KPU Kabupaten Sekadau) melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS (65 TPS) di Kecamatan Belitang Hilir dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan oleh Mahkamah.

“MK juga memerintahkan KPU untuk menggabungkan hasil penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan suara awal atau yang tidak mengalami perubahan serta penggabungan tersebut dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Sekadau 2020, tanpa harus melaporkan hasilnya kepada MK,”jelasnya.

“Kemudian, KPU RI dan Bawaslu RI juga diminta untuk melakukan supervisi kepada jajarannya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten Sekadau dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut dan juga pihak kepolisian melakukan pengamanan dalam proses penghitungan suara ulang tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar) di Kecamatan Belitang Hilir. Penghitungan suara ulang itu tanpa perlu melaporkan hasilnya ke MK, cukup dilaporkan ke KPU RI.

Baca Juga :  Wabup Tekankan Penerapan Prokes

“Memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini,” kata Ketua MK membacaan putusan dalam sidang yang disiarkan chanel YouTube MK, Jumat (19/3/2021).

Alasan MK karena di kecamatan tersebut terdapat sejumlah suara yang tidak sah sehingga perlu dihitung ulang.

“Selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang tersebut ditetapkan oleh KPU Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Sekadau. Selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon tanpa harus melaporkan ke MK,” kata Anwar Usman.

MK juga memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Kalbar dan KPU Sekadau dalam melaksanakan putuasan MK. Perintah itu juga berlaku untuk Bawaslu RI.

“Memerintahkan Polri berserta jajarannya, khususnya Polres Sekadau dan Polda Kalbar untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan penghitungan suara Pilbup Sekadau sesuai dengan kewenangannya,” pungkas Anwar.

Sebagaimana diketahui, gugatan hasil penghitungan suara Pilkada Sekadau diajukan oleh pasangan inkumben Rupinus-Aloysius. Pasangan ini mendapat 56.479 suara atau 49,2 persen. Sedangkan rivalnya pasangan Aron-Subandrio mendapat 58.023 suara atau 50,8 persen. (var)

SEKADAU – Usai mengetahui hasil Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, di Kecamatan Belitang Hilir, KPU Kabupaten Sekadau langsung menentukan langkah yang harus dijalankan.

Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban menuturkan, pihaknya akan melaksanakan keputusan yang telah diputuskan oleh MK. “Khususnya untuk melakukan perhitungan suara ulang khususnya di Kecamatan Belitang Hilir. Pada intinya kita siap menjalankan hasil putusan,”ujar Saban.

Saban menuturkan, saat ini KPU Sekadau menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan melalui KPU RI dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalbar.

Selain itu, terkait proses perhitungan suara ulang tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten, namun kita masih menunggu petunjuk teknis, kita masih menunggu dari MK.

“Perhitungan kita lakukan di Kabupaten, bagaimana mekanisme kita tunggu nanti. Karena waktu paling lama itu 30 hari,”jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, Gita Rantau mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPU RI terkait teknis penghitungan suara ulang di Belitang Hilir. “Ada 65 TPS di Kecamatan Belitang Hilir,” kata Gita.

Saat ini, kata Gita, kepolisian sudah melakukan pengamanan di Kantor KPU Sekadau dan pengawasan dari Bawaslu Sekadau. Pihaknya pun belum mengetahui kapan dimulainya penghitungan suara ulang tersebut.

Baca Juga :  Pelanggar Prokes Jadi Perhatian KPU Kalbar

“Yang jelas nanti kita masih menunggu hasil koordinasi dan petunjuk-petunjuk dari KPU RI,” ucapnya

Selain itu, dari keputusan MK, MK membatalkan SK KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara pada 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara semua paslon di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.

Kemudian, Memerintahkan termohon (KPU Kabupaten Sekadau) melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS (65 TPS) di Kecamatan Belitang Hilir dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan oleh Mahkamah.

“MK juga memerintahkan KPU untuk menggabungkan hasil penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan suara awal atau yang tidak mengalami perubahan serta penggabungan tersebut dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Sekadau 2020, tanpa harus melaporkan hasilnya kepada MK,”jelasnya.

“Kemudian, KPU RI dan Bawaslu RI juga diminta untuk melakukan supervisi kepada jajarannya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten Sekadau dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut dan juga pihak kepolisian melakukan pengamanan dalam proses penghitungan suara ulang tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar) di Kecamatan Belitang Hilir. Penghitungan suara ulang itu tanpa perlu melaporkan hasilnya ke MK, cukup dilaporkan ke KPU RI.

Baca Juga :  Hari Ini Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih

“Memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini,” kata Ketua MK membacaan putusan dalam sidang yang disiarkan chanel YouTube MK, Jumat (19/3/2021).

Alasan MK karena di kecamatan tersebut terdapat sejumlah suara yang tidak sah sehingga perlu dihitung ulang.

“Selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang tersebut ditetapkan oleh KPU Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Sekadau. Selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon tanpa harus melaporkan ke MK,” kata Anwar Usman.

MK juga memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Kalbar dan KPU Sekadau dalam melaksanakan putuasan MK. Perintah itu juga berlaku untuk Bawaslu RI.

“Memerintahkan Polri berserta jajarannya, khususnya Polres Sekadau dan Polda Kalbar untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan penghitungan suara Pilbup Sekadau sesuai dengan kewenangannya,” pungkas Anwar.

Sebagaimana diketahui, gugatan hasil penghitungan suara Pilkada Sekadau diajukan oleh pasangan inkumben Rupinus-Aloysius. Pasangan ini mendapat 56.479 suara atau 49,2 persen. Sedangkan rivalnya pasangan Aron-Subandrio mendapat 58.023 suara atau 50,8 persen. (var)

Most Read

Artikel Terbaru

/