alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Reses Anggota DPR RI di Badau; Bupati Sampaikan Persoalan Perbatasan

BADAU-Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan bersama sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu menghadiri reses Anggota DPR RI Komisi II Cornelis di Kecamatan Badau, Kamis (22/4). Kunjungan tersebut dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau.

Kedatangan Bupati Kapuas Hulu, Anggota DPR RI dan rombongan di Kecamatan Badau disambut oleh Agato Limbat, Kabid Pos Lintas Batas Negara.

Kabid PLBN Agato Limbat mengucapkan terimakasih kepada Cornelis karena pada tahun ini berkenan melaksanakan reses di perbatasan Badau – Indonesia.

Pada kesempatan itu Kabid PLBN menyampaikan beberapa hal kepada Cornelis, salah satunya terkait data aktivitas di Pos PLBN dari tahun 2018 – 2021

“Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 – 2021 terjadi penurunan aktivitas di perbatasan karena kondisi Covid- 19 serta penutupan perbatasan di Indonesia maupun di Malaysia,” terang Agato.

Selain itu kata Agato, banyak aktivitas pedagang yang tutup karena sepinya pengunjung saat pandemi Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan bahwa Kapuas Hulu memiliki berbagai permasalahan khususnya diperbatasan.

“Kondisi sebagian wilayah perbatasan di Kapuas Hulu masih terisolir dan tertinggal serta terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya,” ungkap Bupati.

Hal tersebut kata Bupati, mengharuskan pemerintah daerah lebih memfokuskan program-program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat perbatasan.

“Baik dari sisi kehidupan berupa peningkatan pendapatan dan peningkatan akses terhadap berbagai pelayanan dasar berupa Kesehatan dan pendidikan,” terang Bupati.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya dari sisi produktivitasnya melalui berbagai program peningkatan keterampilan, penguatan modal, infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat dengan pola padat karya.

Baca Juga :  Ditangkap Saat Gunakan Narkoba

Dihadapan Anggota DPR-RI Komisi II, Bupati F. Diaan menyampaikan bahwa ada daerah di perbatasan kondisi infrastrukturnya yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah Kabupaten karena membutuhkan Dana yang sangat besar.

“Untuk itu melalui kegiatan ini atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kapuas Hulu khusus masyarakat Puring Kencana kami menyampaikan mohon perhatian dari pemerintah pusat untuk memperhatikan jalan dari simpang 4 Empanang – Puring Kencana tersebut,” harap Fransiskus Diaan kepada Cornelis yang juga membidangi Badan Anggran dan Anggota badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan.

Anggota Badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan Cornelis, MH menyampaikan bahwa salah satu mitra kerja nya di DPR-RI adalah bagian perbatasan ini. “Jadi tugas kami mengawasi segalanya yang ada diperbatasan ini. Semoga dengan kegiatan reses ini hasil pemantauan secara langsung serta aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun dari pemerintah daerah saya mampu untuk mendorong usulan dan disampaikan di pusat,” ujarnya.

Komisi II DPR RI, Cornelis, menuturkan bahwa selaku anggota Dewan Komisi II cukup banyak tanggungjawab yang diemban pihaknya. Dalam pemerintahan ada 16 mitra kerja. “Reses ini sama dengan rapat dengar pendapat, kali ini khusus di Perbatasan karena bidang kerja kami. Kebutuhan di perbatasan yang saya dapat dari reses ini akan kami sampaikan ke Pemerintah,” ujarnya.

Cornelis menjelaskan pemulihan ekonomi adalah maunya Presiden Joko Widodo. Sebab itu kawasan perbatasan harus membuat ekonomi masyarakat membaik. “Perbatasan harus jadi aspek pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Cornelis menegaskan dirinya akan cek data yang ada terkait perbatasan, kebutuhan pembangunan yang diperlukan sehingga saat menyusun anggaran ada datanya. “Kalau tidak ada data saya sulit berjuang untuk penganggaran,” tegasnya.

Baca Juga :  PLN Bangun Anjungan Listrik di Ambon dan Maluku Tengah

Cornelis menegaskan dirinya mengambil sampel saja di Kalimantan Barat. Ada tiga kawasan perbatasan yang diambil sampel. “Border ini ada untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan DPR RI Cornelis menyampaikan bahwa salah satu mitra kerja nya di DPR-RI adalah bagian perbatasan ini. “Jadi tugas kami mengawasi segalanya yang ada diperbatasan ini. Semoga dengan kegiatan reses ini hasil pemantauan secara langsung serta aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun dari pemerintah daerah saya mampu untuk mendorong usulan dan disampaikan di pusat,” kata Cornelis.

Mantan Gubernur Kalbar dua periode ini mengungkapkan, selaku anggota DPR RI Komisi II cukup banyak tanggungjawab yang diemban dirinya. “Reses ini sama dengan rapat dengar pendapat, kali ini khusus di Perbatasan karena bidang kerja kami. Kebutuhan di perbatasan yang saya dapat dari reses ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ulasnya.

Cornelis menegaskan dirinya mengambil sampel saja di Kalimantan Barat. Ada tiga kawasan perbatasan yang diambil sampel. “Border ini ada untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Cornelis menjelaskan pemulihan ekonomi adalah maunya Presiden Joko Widodo. Sebab itu kawasan perbatasan harus membuat ekonomi masyarakat membaik. “Perbatasan harus jadi aspek pemulihan ekonomi,” harapnya.

Cornelis menegaskan dirinya akan cek data yang ada terkait perbatasan, kebutuhan pembangunan yang diperlukan sehingga saat menyusun anggaran ada datanya. “Kalau tidak ada data saya sulit berjuang untuk penganggaran,” tegasnya. (dRe/Humas Setda KH)

 

BADAU-Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan bersama sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu menghadiri reses Anggota DPR RI Komisi II Cornelis di Kecamatan Badau, Kamis (22/4). Kunjungan tersebut dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau.

Kedatangan Bupati Kapuas Hulu, Anggota DPR RI dan rombongan di Kecamatan Badau disambut oleh Agato Limbat, Kabid Pos Lintas Batas Negara.

Kabid PLBN Agato Limbat mengucapkan terimakasih kepada Cornelis karena pada tahun ini berkenan melaksanakan reses di perbatasan Badau – Indonesia.

Pada kesempatan itu Kabid PLBN menyampaikan beberapa hal kepada Cornelis, salah satunya terkait data aktivitas di Pos PLBN dari tahun 2018 – 2021

“Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 – 2021 terjadi penurunan aktivitas di perbatasan karena kondisi Covid- 19 serta penutupan perbatasan di Indonesia maupun di Malaysia,” terang Agato.

Selain itu kata Agato, banyak aktivitas pedagang yang tutup karena sepinya pengunjung saat pandemi Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan bahwa Kapuas Hulu memiliki berbagai permasalahan khususnya diperbatasan.

“Kondisi sebagian wilayah perbatasan di Kapuas Hulu masih terisolir dan tertinggal serta terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya,” ungkap Bupati.

Hal tersebut kata Bupati, mengharuskan pemerintah daerah lebih memfokuskan program-program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat perbatasan.

“Baik dari sisi kehidupan berupa peningkatan pendapatan dan peningkatan akses terhadap berbagai pelayanan dasar berupa Kesehatan dan pendidikan,” terang Bupati.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya dari sisi produktivitasnya melalui berbagai program peningkatan keterampilan, penguatan modal, infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat dengan pola padat karya.

Baca Juga :  Ditangkap Saat Gunakan Narkoba

Dihadapan Anggota DPR-RI Komisi II, Bupati F. Diaan menyampaikan bahwa ada daerah di perbatasan kondisi infrastrukturnya yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah Kabupaten karena membutuhkan Dana yang sangat besar.

“Untuk itu melalui kegiatan ini atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kapuas Hulu khusus masyarakat Puring Kencana kami menyampaikan mohon perhatian dari pemerintah pusat untuk memperhatikan jalan dari simpang 4 Empanang – Puring Kencana tersebut,” harap Fransiskus Diaan kepada Cornelis yang juga membidangi Badan Anggran dan Anggota badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan.

Anggota Badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan Cornelis, MH menyampaikan bahwa salah satu mitra kerja nya di DPR-RI adalah bagian perbatasan ini. “Jadi tugas kami mengawasi segalanya yang ada diperbatasan ini. Semoga dengan kegiatan reses ini hasil pemantauan secara langsung serta aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun dari pemerintah daerah saya mampu untuk mendorong usulan dan disampaikan di pusat,” ujarnya.

Komisi II DPR RI, Cornelis, menuturkan bahwa selaku anggota Dewan Komisi II cukup banyak tanggungjawab yang diemban pihaknya. Dalam pemerintahan ada 16 mitra kerja. “Reses ini sama dengan rapat dengar pendapat, kali ini khusus di Perbatasan karena bidang kerja kami. Kebutuhan di perbatasan yang saya dapat dari reses ini akan kami sampaikan ke Pemerintah,” ujarnya.

Cornelis menjelaskan pemulihan ekonomi adalah maunya Presiden Joko Widodo. Sebab itu kawasan perbatasan harus membuat ekonomi masyarakat membaik. “Perbatasan harus jadi aspek pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Cornelis menegaskan dirinya akan cek data yang ada terkait perbatasan, kebutuhan pembangunan yang diperlukan sehingga saat menyusun anggaran ada datanya. “Kalau tidak ada data saya sulit berjuang untuk penganggaran,” tegasnya.

Baca Juga :  Satu Lagi Pasien Covid-19 Asal Landak Meninggal Dunia

Cornelis menegaskan dirinya mengambil sampel saja di Kalimantan Barat. Ada tiga kawasan perbatasan yang diambil sampel. “Border ini ada untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan DPR RI Cornelis menyampaikan bahwa salah satu mitra kerja nya di DPR-RI adalah bagian perbatasan ini. “Jadi tugas kami mengawasi segalanya yang ada diperbatasan ini. Semoga dengan kegiatan reses ini hasil pemantauan secara langsung serta aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun dari pemerintah daerah saya mampu untuk mendorong usulan dan disampaikan di pusat,” kata Cornelis.

Mantan Gubernur Kalbar dua periode ini mengungkapkan, selaku anggota DPR RI Komisi II cukup banyak tanggungjawab yang diemban dirinya. “Reses ini sama dengan rapat dengar pendapat, kali ini khusus di Perbatasan karena bidang kerja kami. Kebutuhan di perbatasan yang saya dapat dari reses ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ulasnya.

Cornelis menegaskan dirinya mengambil sampel saja di Kalimantan Barat. Ada tiga kawasan perbatasan yang diambil sampel. “Border ini ada untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Cornelis menjelaskan pemulihan ekonomi adalah maunya Presiden Joko Widodo. Sebab itu kawasan perbatasan harus membuat ekonomi masyarakat membaik. “Perbatasan harus jadi aspek pemulihan ekonomi,” harapnya.

Cornelis menegaskan dirinya akan cek data yang ada terkait perbatasan, kebutuhan pembangunan yang diperlukan sehingga saat menyusun anggaran ada datanya. “Kalau tidak ada data saya sulit berjuang untuk penganggaran,” tegasnya. (dRe/Humas Setda KH)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/