alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, July 7, 2022

Pertegas Perundang-Undangan Bidang Hukum

SEKADAU – Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Rapat Kerja Bidang Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sekadau.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sekadau, Fendy mengatakan, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 51 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa pengaturan.

“Diantaranya, satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor, dan Satuan biaya kendaraan dinas,”ucapnya.

Lanjut Fendy, hal ini telah diatur sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, demikian halnya dengan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :  Pemkab Tolak Aktivitas PETI

“Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 33  Tahun 2020 akan bisa berpengaruh pada penerbitan APBD. Serta di DPA sudah dicantumkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari berbagai pihak dengan jumlah yang mengacu kepada pagu anggaran yang telah dialokasikan,”jelasnya.

“Dengan terbitnya peraturan ini suka tidak suka harus menyesuaikan ke arah itu, oleh karena itu mungkin akan didakan penyesuaian lagi terkait dengan DPA yang sudah kita susun,”sambung dia.

Fendy juga mengharapkan kepada SKPD dapat memberi suatu masukan sehingga nantinya tidak terjadi masalah terkait pada serapan anggaran yang sudah masuk dalam perencanaan, agar tidak berakibat pada suatu kinerja.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabbupaten Sekadau, Paulus Yohanes mengungkapkan khusus yang akan menjadi perhatian di Pemerintahan daerah adalah kita semua menginginkan ketegasan dari Pemerintah Pusat di LKPP untuk menetapkan standar honorarium bagi petugas LKPJ.

Baca Juga :  160 Personel Polres Jalani Vaksinasi Gelombang Dua

“Namun dengan adanya perubahan sekarang ini dengan akan diberikannya TPP ini, apakah nanti mereka masih bisa untuk menerima honorarium, atau mungkin honorariumnya sudah diperhitungkan sebelumnya didalam TPP,” ungkap Yohanes.

“Tujuan kita adalah untuk memberikan motivasi bagi rekan-rekan yang ingin mengabdikan dirinya sebagai tenaga fungsional dalam pengadaan barang dan jasa, karena jabatan ini adalah suatu hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Pada rapat kerja bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah ini juga dilakukan sesi penyampaian pendapat dan tanya jawab dari para kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau terkait perkembangan produk hukum dari masing-masing instansi. (var)

SEKADAU – Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Rapat Kerja Bidang Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sekadau.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sekadau, Fendy mengatakan, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 51 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa pengaturan.

“Diantaranya, satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor, dan Satuan biaya kendaraan dinas,”ucapnya.

Lanjut Fendy, hal ini telah diatur sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, demikian halnya dengan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :  Stok Pangan Jelang Lebaran Aman

“Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 33  Tahun 2020 akan bisa berpengaruh pada penerbitan APBD. Serta di DPA sudah dicantumkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari berbagai pihak dengan jumlah yang mengacu kepada pagu anggaran yang telah dialokasikan,”jelasnya.

“Dengan terbitnya peraturan ini suka tidak suka harus menyesuaikan ke arah itu, oleh karena itu mungkin akan didakan penyesuaian lagi terkait dengan DPA yang sudah kita susun,”sambung dia.

Fendy juga mengharapkan kepada SKPD dapat memberi suatu masukan sehingga nantinya tidak terjadi masalah terkait pada serapan anggaran yang sudah masuk dalam perencanaan, agar tidak berakibat pada suatu kinerja.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabbupaten Sekadau, Paulus Yohanes mengungkapkan khusus yang akan menjadi perhatian di Pemerintahan daerah adalah kita semua menginginkan ketegasan dari Pemerintah Pusat di LKPP untuk menetapkan standar honorarium bagi petugas LKPJ.

Baca Juga :  Pemkab Tolak Aktivitas PETI

“Namun dengan adanya perubahan sekarang ini dengan akan diberikannya TPP ini, apakah nanti mereka masih bisa untuk menerima honorarium, atau mungkin honorariumnya sudah diperhitungkan sebelumnya didalam TPP,” ungkap Yohanes.

“Tujuan kita adalah untuk memberikan motivasi bagi rekan-rekan yang ingin mengabdikan dirinya sebagai tenaga fungsional dalam pengadaan barang dan jasa, karena jabatan ini adalah suatu hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Pada rapat kerja bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah ini juga dilakukan sesi penyampaian pendapat dan tanya jawab dari para kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau terkait perkembangan produk hukum dari masing-masing instansi. (var)

Most Read

Artikel Terbaru

/