alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Beberapa Isu Jadi Perhatian Pemkab

SEKADAU – Beberapa isu daerah tak luput dari pantauan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Seperti evaluasi penanganan Pandemi Covid-19, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sekadau.

Untuk itu, Pemkab Sekadau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sekadau di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, pada Selasa (23/2).

Plh Bupati Sekadau, Frans Zeno mengatakan dalam hal kebakaran hutan dan lahan, dampak dari terjadinya kebakaran tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kabut asap tebal yang berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan.

“Kabut asap yang tebal dan bertahan lama menjadikan masyarakat sekitar dapat terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan daya tahan fisiknya pun mulai menurun,” ucap Zeno

Baca Juga :  Pemkab Beri Dukungan Penuh untuk Kegiatan seperti Ini

Sementara itu, dalam evaluasi penanganan Covid-19, ia menjelaskan, berdasarkan data Satgas Nasional penanganan Covid-19, beberapa Kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat yang bertetangga dengan Kabupaten Sekadau seperti Sintang dan melawi mendapatkan kategori resiko sedang dan Kabupaten Sekadau sendiri masih dalam kategori resiko rendah.

“Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sekadau per tanggal 22 februari 2021, kasus konfirmasi sebanyak 247 orang, jumlah pasien sembuh sebanyak 247 orang, jumlah pasien dirawat 0 orang, jumlah meninggal sebanyak 6 orang dan kasus aktif sebanyak 4 orang,” kata Zeno.

Selanjutnya, terkait penambangan emas tanpa izin atau yang dikenal juga sebagai PETI, adanya kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada masyarakat saja, tetapi juga terhadap tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Baca Juga :  Stok Pangan Jelang Lebaran Aman

“Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau per tanggal 18 Februari 2021, terdapat 3 laporan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh adanya aktifitas peti tersebut,”ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan, dilaksanakannya Rakor Forkopimda tersebut bertujuan untuk dapat saling menguatkan koordinasi dan kerjasama guna menyikapi berbagai isu-isu strategis nasional dan daerah.

“Semakin baiknya koordinasi dan kerjasama, maka semakin cepat pula kita bisa menangani berbagai permasalahan yang ada,” tandasnya. (var)

SEKADAU – Beberapa isu daerah tak luput dari pantauan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Seperti evaluasi penanganan Pandemi Covid-19, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sekadau.

Untuk itu, Pemkab Sekadau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sekadau di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, pada Selasa (23/2).

Plh Bupati Sekadau, Frans Zeno mengatakan dalam hal kebakaran hutan dan lahan, dampak dari terjadinya kebakaran tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kabut asap tebal yang berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan.

“Kabut asap yang tebal dan bertahan lama menjadikan masyarakat sekitar dapat terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan daya tahan fisiknya pun mulai menurun,” ucap Zeno

Baca Juga :  Sosialisasikan SE Menteri Agama RI

Sementara itu, dalam evaluasi penanganan Covid-19, ia menjelaskan, berdasarkan data Satgas Nasional penanganan Covid-19, beberapa Kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat yang bertetangga dengan Kabupaten Sekadau seperti Sintang dan melawi mendapatkan kategori resiko sedang dan Kabupaten Sekadau sendiri masih dalam kategori resiko rendah.

“Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sekadau per tanggal 22 februari 2021, kasus konfirmasi sebanyak 247 orang, jumlah pasien sembuh sebanyak 247 orang, jumlah pasien dirawat 0 orang, jumlah meninggal sebanyak 6 orang dan kasus aktif sebanyak 4 orang,” kata Zeno.

Selanjutnya, terkait penambangan emas tanpa izin atau yang dikenal juga sebagai PETI, adanya kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada masyarakat saja, tetapi juga terhadap tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Baca Juga :  Pemkab Mempawah Bantu Rp 30 Juta

“Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau per tanggal 18 Februari 2021, terdapat 3 laporan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh adanya aktifitas peti tersebut,”ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan, dilaksanakannya Rakor Forkopimda tersebut bertujuan untuk dapat saling menguatkan koordinasi dan kerjasama guna menyikapi berbagai isu-isu strategis nasional dan daerah.

“Semakin baiknya koordinasi dan kerjasama, maka semakin cepat pula kita bisa menangani berbagai permasalahan yang ada,” tandasnya. (var)

Most Read

Stakeholder Kerja Sama Cegah Pungli

Pilkades Serentak E-Voting 2020

Kendaraan Taktis TNI AD Jaga Perbatasan

Suara Milenial, Sarkas Tapi Kocak

Artikel Terbaru

/