alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

DPMPTSP Gelar Public Hearing

SANGGAU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sanggau terus melakukan berbagai pembenahan pelayanan agar semua pembenahan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan aturan yang ada.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sanggau, Alipius menyampaikan meskipun mendapat predikat pelayanan baik dari Kementerian PAN–RB dan kerap menjadi rujukan kabupaten lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya tetap melakukan pembenahan seperti yang dilakukan pada Kamis (25/3) yakni publik hearing atau forum konsultasi publik di Aula DPMPTSP.

“Publik hearing atau forum konsultasi publik dilakukan terkait perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan non perizinan, karena sesuai Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi perubahan juga pada standar pelayanan dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Persiapkan Dua Kali TC Sebelum ke Padang

“Dalam UU Cipta Kerja itu memang sudah diatur beberapa peraturan Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan. Ada dua peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko dan PP nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan usaha di daerah,” sambung dia.

Dalam PP tersebut terdapat perubahan berkaitan dengan kemudahan berusaha sehingga DPMPTSP Sanggau harus menyesuaikan dalam proses penerbitan perizinan.

“Kemudahan berusaha itu tentunya ada kebijakan–kebijakan khusus yang memangkas proses birokrasi perizinan sehingga SOP yang kita buat terdahulu berdasarkan peraturan yang lama harus kita sesuaikan dengan peraturan yang baru. Jadi ini salah satu maksud diselenggarakannya publik hearing yang kita lakukan,” jelasnya.

Baca Juga :  Nekat Buang Bayi Agar Tak Ganggu Pendidikan

“Dari publik hearing ini nanti kami ingin mendapatkan masukan dari semua unsur yang ada agar kedepan pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat semakin baik dan kita juga ingin tahu keluhan atau kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang kami berikan. Dari masukan itu nanti akan kita masukan menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk SOP yang mudah, cepat dan bebas biaya,” harap dia. (sgg)

SANGGAU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sanggau terus melakukan berbagai pembenahan pelayanan agar semua pembenahan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan aturan yang ada.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sanggau, Alipius menyampaikan meskipun mendapat predikat pelayanan baik dari Kementerian PAN–RB dan kerap menjadi rujukan kabupaten lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya tetap melakukan pembenahan seperti yang dilakukan pada Kamis (25/3) yakni publik hearing atau forum konsultasi publik di Aula DPMPTSP.

“Publik hearing atau forum konsultasi publik dilakukan terkait perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan non perizinan, karena sesuai Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi perubahan juga pada standar pelayanan dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ruang Pertemuan Disulap jadi Ruang Belajar

“Dalam UU Cipta Kerja itu memang sudah diatur beberapa peraturan Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan. Ada dua peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko dan PP nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan usaha di daerah,” sambung dia.

Dalam PP tersebut terdapat perubahan berkaitan dengan kemudahan berusaha sehingga DPMPTSP Sanggau harus menyesuaikan dalam proses penerbitan perizinan.

“Kemudahan berusaha itu tentunya ada kebijakan–kebijakan khusus yang memangkas proses birokrasi perizinan sehingga SOP yang kita buat terdahulu berdasarkan peraturan yang lama harus kita sesuaikan dengan peraturan yang baru. Jadi ini salah satu maksud diselenggarakannya publik hearing yang kita lakukan,” jelasnya.

Baca Juga :  Patroli Harkamtibmas

“Dari publik hearing ini nanti kami ingin mendapatkan masukan dari semua unsur yang ada agar kedepan pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat semakin baik dan kita juga ingin tahu keluhan atau kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang kami berikan. Dari masukan itu nanti akan kita masukan menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk SOP yang mudah, cepat dan bebas biaya,” harap dia. (sgg)

Most Read

Artikel Terbaru

/