alexametrics
28.9 C
Pontianak
Tuesday, May 24, 2022

Sekadau Rawan Money Politik

Bimtek Panwaslu

SEKADAU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Bimtek Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Sekadau, Nur Soleh menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk mempertajam pemahaman tentang Kapasitas SDM Pengawas Pemilihan di tingkat Desa dalam menguraikan kejadian dan menganalisis setiap aktifitas pengawasan.

“Panwaslu Desa minimal bisa menguraikan dengan jelas setiap kegiatan yang diawasi, menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Pemilihan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan,”jelasnya.

Selain itu, Nur Soleh mengungkapkan, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sekadau termasuk Panwaslu Desa menjadi pelopor dalam mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga :  Dituntut Tetap Solid dan Kedepankan Kekompakan

“Jaga kesehatan agar kondisi kita prima melaksanan tugas pengawasan, apa lagi sebentar lagi tahapan kampanye, ini tahapan sangat krusial dan sangat banyak potensi terjadi pelanggaran pemilihan, bisa politik uang, netralitas dan lain-lain,”tuturnya.

Ia mengaku Bawaslu Sekadau menitikberatkan pada Panwaslu Kelurahan/Desa agar selalu mengikuti update perkembangan Peraturan Perundang-undangan, Edaran, Perbawaslu, PKPU dan lainnya.

“Ini penting, karena sekarang banyak peraturan baru yang mengatur standar pengawasan pada masa pandemi, potensi pelanggaran pemilihan di Kabupaten Sekadau harus ditekan serendah-rendahnya dengan cara menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran dengan profesional. Kita jaga integritas kita demi Pilkada yang sehat dan bermartabat,”pungkasnya.

Sementara itu, Kordiv OSDM Bawaslu Kalbar, Syarifah Aryana Kaswamayana mengatakan, menurut Index Kerawanan Pemilu, secara Nasional Kabupaten Sekadau berada di nomor urut satu kabupaten/kota paling rawan dari segi dimensi kontestasi. Hal ini akan memicu terjadinya berbagai pelanggaran, termasuk politik uang.

Baca Juga :  Sekadau Tetapkan Status KLB Covid-19

“Makanya Sekadau termasuk kategori rawan tertinggi terjadinya potik uang bersama beberapa Kabupaten/kota lain. Saya berpesan kepada seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Sekadau, Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa agar menjadikan data IKP yang sudah dirilis sebagai tantangan dan motivasi, untuk membuktikan pada publik bahwa kita adalah pengawas yang handal dan Profesional,”tegasnya. (var)

Bimtek Panwaslu

SEKADAU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Bimtek Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Sekadau, Nur Soleh menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk mempertajam pemahaman tentang Kapasitas SDM Pengawas Pemilihan di tingkat Desa dalam menguraikan kejadian dan menganalisis setiap aktifitas pengawasan.

“Panwaslu Desa minimal bisa menguraikan dengan jelas setiap kegiatan yang diawasi, menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Pemilihan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan,”jelasnya.

Selain itu, Nur Soleh mengungkapkan, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sekadau termasuk Panwaslu Desa menjadi pelopor dalam mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga :  Cegah dan Berantas Praktik Pungli

“Jaga kesehatan agar kondisi kita prima melaksanan tugas pengawasan, apa lagi sebentar lagi tahapan kampanye, ini tahapan sangat krusial dan sangat banyak potensi terjadi pelanggaran pemilihan, bisa politik uang, netralitas dan lain-lain,”tuturnya.

Ia mengaku Bawaslu Sekadau menitikberatkan pada Panwaslu Kelurahan/Desa agar selalu mengikuti update perkembangan Peraturan Perundang-undangan, Edaran, Perbawaslu, PKPU dan lainnya.

“Ini penting, karena sekarang banyak peraturan baru yang mengatur standar pengawasan pada masa pandemi, potensi pelanggaran pemilihan di Kabupaten Sekadau harus ditekan serendah-rendahnya dengan cara menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran dengan profesional. Kita jaga integritas kita demi Pilkada yang sehat dan bermartabat,”pungkasnya.

Sementara itu, Kordiv OSDM Bawaslu Kalbar, Syarifah Aryana Kaswamayana mengatakan, menurut Index Kerawanan Pemilu, secara Nasional Kabupaten Sekadau berada di nomor urut satu kabupaten/kota paling rawan dari segi dimensi kontestasi. Hal ini akan memicu terjadinya berbagai pelanggaran, termasuk politik uang.

Baca Juga :  Polres Gelar Patroli Skala Besar

“Makanya Sekadau termasuk kategori rawan tertinggi terjadinya potik uang bersama beberapa Kabupaten/kota lain. Saya berpesan kepada seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Sekadau, Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa agar menjadikan data IKP yang sudah dirilis sebagai tantangan dan motivasi, untuk membuktikan pada publik bahwa kita adalah pengawas yang handal dan Profesional,”tegasnya. (var)

Most Read

Karhutla Pelang Ternyata Disabotase

Fokus Vaksinasi Lansia dan Bumil

Workshop Pelatihan Sistem Satu Data

73 SD Belum Miliki Perpustakaan

Artikel Terbaru

/