alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Masuk Tanpa Izin, Warga Malaysia Ditahan

Kolaborasi Imigrasi-TNI AD. 

SINGKAWANG — Kerjasama Imigrasi dan Tim Penyidik Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dan Komandan Satuan dari TNI AD berhasil mengamankan sorang warga negara Malaysia berinisial Jh (27) berhasil diamankan. Karena Jh masuk tanpa izin tanpa dokumen di wilayah Indonesia,  Jagoi Babang,  Bengkayang.

“Penangkapan tersangka dugaan tindak pidana Keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, dimana hal tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergitas yang baik antara Imigrasi dan TNI AD,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang Tessar Bayu Setyaji didampingi Komandan Brigif 19/Khatulistiwa Kolonel Infanteri Rama Pratama dalam press release di kantor Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, Senin (31/8).

Tessar Bayu Setyaji mengatakan setelah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, Senin (31/8) pihaknya juga melakukan serah terima tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Tertangkap Jh ini terjadi pada 28 Juni 2020, dimana Petugas Pamtas dari Yonif Raider 641 Beruang mengamankan Jh masuk ke wilayah Indonesia di daerah tanah merah tidak jauh dari Pos Lintas Batas Jagoi Babang. Saat diamankan Jh tidak membawa dokumen perjalanan, baik itu Paspor maupun Pas Lintas Batas, namun diketahui membawa Identity Card Malaysia. Anggota Pamtas kemudian melakukan Koordinasi dengan Imigrasi di Pos Jagoi Babang.

Kemudian pada 29 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan awal untuk keperluan penyelidikan, akhirmya terhadap yang bersangkutan diberikan tindakan administrasi Keimigrasian berupa pendetensian. “Setelah proses itu pada 6 Juli 2020, setelah cukup bukti dan keterangan dari beberapa saksi akhirnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta Penahanan,” ungkap Tessar.

Perpanjangan tahanan atas Jh diperpanjang pada 16 Juli 2020. setelah itu 24 Juli 2020, penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang. Dan pada 13 Agustus 2020, Kejaksaan Negeri Bengkayang mengeluarkan Surat Hasil Penyidikan atas tersangka telah lengkap (P21), kemudian pada Senin (31/8) Penyerahan tersangka dan barang bukti oleh tim penyidik Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Singkawang kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang. “Diduga Jh masuk ke wilayah Indonesia karena ingin menjenguk keluarnya di Indonesia,” katanya.

Baca Juga :  Forum LLAJ Singkawang Periksa Kelaikan Kendaraan Umum

Atas perbuatan tersangka ini,  pihak Imigrasi menyangkakan Jh melanggar pasal 119 ayat (1) “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dan juga sebagaimana Pasal 113 “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan nigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Tindak Pidana Keimigrasian ini merupakan bukti bahwa hukum hadir dan tetap kami hadirkan bagi masyarakat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kami sebagai aparat penegak hukum sehingga apapun bentuk pelanggaran di negara ini, hukum harus ditegakkan dan negara selalu hadir untuk itu,” tegasnya.

Proses ini juga bagian dari koordinasi, kolaborasi dan sinergitas kami dengan aparat penegak hukum lainnya terutama TNI AD yang walaupun memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan yang berbeda namun semangat menjaga kedaulatan NKRI adalah yang utama.

Dari sisi keimigrasian, pihaknya memang memiliki ruang pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian disetiap jengkal dan senti tanah maupun air di seluruh wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dan (2) yang berbunyi (1) Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. (2) Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Baca Juga :  Diskominfo Tindak Tegas Akun Rico Massie

Namun dalam melaksanakan fungsi teknis Keimigrasian, kata Kepala Kantor Imigrasi Singkawang, pihaknya memiliki tugas secara khusus dalam memberikan legalitas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia hanya di tempat yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi.Sehingga fungsi pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk seluruh wilayah Indonesia mau tidak mau harus secara optimal disinergikan dengan beberapa instansi dan aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan serta akses dan sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Hal tersebut yang menjadikan kami sebagai insan Imigrasi harus terus dan intens melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam menjaga tegaknya kedaulatan, keutuhan serta keamanan NKRI, sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik dari pihak TNI AD khususnya rekan-rekan Pamtas Yonif Raider 641 Beruang, tetap semangat dalam bertugas dan menjaga kedaulatan serta keamanan batas negara,” katanya.

Secara umum, pihaknya berharap kepada insan media juga dalam memanfaatkan peran serta fungsinya agar bisa menjadi bagian media yang komunikatif serta informatif ke masyarakat terkait pemahaman hukum yang memang seharusnya dipatuhi dan ditaati terutama ketentuan-ketentuan hukum di perbatasan. (har)

Kolaborasi Imigrasi-TNI AD. 

SINGKAWANG — Kerjasama Imigrasi dan Tim Penyidik Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dan Komandan Satuan dari TNI AD berhasil mengamankan sorang warga negara Malaysia berinisial Jh (27) berhasil diamankan. Karena Jh masuk tanpa izin tanpa dokumen di wilayah Indonesia,  Jagoi Babang,  Bengkayang.

“Penangkapan tersangka dugaan tindak pidana Keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, dimana hal tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergitas yang baik antara Imigrasi dan TNI AD,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang Tessar Bayu Setyaji didampingi Komandan Brigif 19/Khatulistiwa Kolonel Infanteri Rama Pratama dalam press release di kantor Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, Senin (31/8).

Tessar Bayu Setyaji mengatakan setelah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, Senin (31/8) pihaknya juga melakukan serah terima tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Tertangkap Jh ini terjadi pada 28 Juni 2020, dimana Petugas Pamtas dari Yonif Raider 641 Beruang mengamankan Jh masuk ke wilayah Indonesia di daerah tanah merah tidak jauh dari Pos Lintas Batas Jagoi Babang. Saat diamankan Jh tidak membawa dokumen perjalanan, baik itu Paspor maupun Pas Lintas Batas, namun diketahui membawa Identity Card Malaysia. Anggota Pamtas kemudian melakukan Koordinasi dengan Imigrasi di Pos Jagoi Babang.

Kemudian pada 29 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan awal untuk keperluan penyelidikan, akhirmya terhadap yang bersangkutan diberikan tindakan administrasi Keimigrasian berupa pendetensian. “Setelah proses itu pada 6 Juli 2020, setelah cukup bukti dan keterangan dari beberapa saksi akhirnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta Penahanan,” ungkap Tessar.

Perpanjangan tahanan atas Jh diperpanjang pada 16 Juli 2020. setelah itu 24 Juli 2020, penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang. Dan pada 13 Agustus 2020, Kejaksaan Negeri Bengkayang mengeluarkan Surat Hasil Penyidikan atas tersangka telah lengkap (P21), kemudian pada Senin (31/8) Penyerahan tersangka dan barang bukti oleh tim penyidik Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Singkawang kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang. “Diduga Jh masuk ke wilayah Indonesia karena ingin menjenguk keluarnya di Indonesia,” katanya.

Baca Juga :  Tjhai Chui Mie Ingin Taman Burung Tak Kumuh

Atas perbuatan tersangka ini,  pihak Imigrasi menyangkakan Jh melanggar pasal 119 ayat (1) “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dan juga sebagaimana Pasal 113 “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan nigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Tindak Pidana Keimigrasian ini merupakan bukti bahwa hukum hadir dan tetap kami hadirkan bagi masyarakat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kami sebagai aparat penegak hukum sehingga apapun bentuk pelanggaran di negara ini, hukum harus ditegakkan dan negara selalu hadir untuk itu,” tegasnya.

Proses ini juga bagian dari koordinasi, kolaborasi dan sinergitas kami dengan aparat penegak hukum lainnya terutama TNI AD yang walaupun memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan yang berbeda namun semangat menjaga kedaulatan NKRI adalah yang utama.

Dari sisi keimigrasian, pihaknya memang memiliki ruang pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian disetiap jengkal dan senti tanah maupun air di seluruh wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dan (2) yang berbunyi (1) Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. (2) Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Baca Juga :  Waspada Akun FB Palsu Atasnamakan Tjhai Chui Mie

Namun dalam melaksanakan fungsi teknis Keimigrasian, kata Kepala Kantor Imigrasi Singkawang, pihaknya memiliki tugas secara khusus dalam memberikan legalitas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia hanya di tempat yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi.Sehingga fungsi pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk seluruh wilayah Indonesia mau tidak mau harus secara optimal disinergikan dengan beberapa instansi dan aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan serta akses dan sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Hal tersebut yang menjadikan kami sebagai insan Imigrasi harus terus dan intens melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam menjaga tegaknya kedaulatan, keutuhan serta keamanan NKRI, sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik dari pihak TNI AD khususnya rekan-rekan Pamtas Yonif Raider 641 Beruang, tetap semangat dalam bertugas dan menjaga kedaulatan serta keamanan batas negara,” katanya.

Secara umum, pihaknya berharap kepada insan media juga dalam memanfaatkan peran serta fungsinya agar bisa menjadi bagian media yang komunikatif serta informatif ke masyarakat terkait pemahaman hukum yang memang seharusnya dipatuhi dan ditaati terutama ketentuan-ketentuan hukum di perbatasan. (har)

Most Read

Artikel Terbaru

/