alexametrics
25 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Mulai Lakukan PPKM Mikro Diperketat

SINGKAWANG—Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menerbitkan keputusan Nomor 400/247/SETDA.KESRA-B tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran virus Covid-19 pada Rabu 7 Juli 2021.

Terbitnya keputusan tersebut mempertegas pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Singkawang.  Tjhai Chui Mie selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan PPKM Mikro ini selain menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri, namun juga sebagai upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam menekan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Singkawang.

Dalam keputusan Wali Kota tersebut mengatur sejumlah kegiatan masyarakat, diantaranya perkantoran diberlakukan 75% work from home (WFH) dan 25% work from office (WFO), kegiatan belajar mengajar secara daring dan sektor esensial beroperasi dengan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, keputusan tersebut juga mengatur pembatasan operasional mall, pusat perbelanjaan, makan minum di warkop, warung makan, rumah makan, cafe, PKL dan lapak jajanan.

Dalam keputusan itu disebutkan PPKM mikro jam operasional dibatasi hingga pukul 17.00 wib dengan kapasitas 25%. Kemudian warung kopi, warung makan dan PKL yang mulai operasional pukul 16.00 wib dibatasai sampai pukul 20.00, pesan antar/dibawa pulang (take away) tanpa menyediakan meja dan kursi.

Untuk pusat perbelanjaan dan mall dibatasi hingga pukul 17.00 wib. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat. Area publik, fasilitas umum dan tempat wisata ditutup sementara. Kegiatan seni budaya dan sosial ditutup sementara.

Baca Juga :  Berharap Hibah Air Minum Perkotaan

Pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah ditiadakan sementara. Resepsi pernikahan paling banyak 30 orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Rapat, seminar dan pertemuan ditutup sementara. Kegiatan hajata kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Sedangkan untuk transportasi umum dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas, jam operasional dan protokol kesehatan ketat.

Sanksi hukum yang disebutkan dalam keputusan tersebut yakni KUHP pasal 212-pasal 218, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya.

“Pemberlakuan ini dimulai tanggal 7 Juli sampai Kota Singkawang dinyatakan aman atau tidak lagi berada di zona merah,” ujarnya.

Terkait pemberlakuan PPKM ini, PHRI Kota Singkawang mendukung ditetapkannya PPKM Mikro karena Singkawang masuk zona merah.

“Tentunya kita mendukung dalam hal ini. Yang jelas sudah pasti selain pembatasan waktu. Omzet yang kita dapatkan juga berpengaruh bagi pelaku usaha,” ungkap Mulyadi Qamal, ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Singkawang.

Baca Juga :  PPKM Mikro Tunggu Instruksi Provinsi

Sedangkan pihaknya menilai yang sudah berjalan sebelum ditetapkan PPKM Mikro dengan kebijakan yang sudah ada cukup riskan. “Hanya cukup bertahan saja. Agar tidak sampai tutup tempat usaha. Karyawan dirumahkan terjadinya PHK. Kami mohon dengan pemberlakukan PPKM Mikro ketat ini ada kebijakan dilakukan setidak-tidaknya, tidak merugikan salah satu pihak,” harapnya.

Sehingga dalam pelaksanaan PPKM Mikro ketat ini adanya kesimbangan yang perlu dikaji dan diperhatikan pemerintah. “Jangan sampai kebijakan pusat merugikan daerah. Ekonomi juga perlu bergerak,” katanya.

PHRI berharap Pemkot Singkawang khusus kepala daerah lebih tahu dan paham dengan situasi dan kondisi daerahnya sendiri. “Sekali lagi kami memohon tentunya dengan kebijakan PPKM mikro, bagaimana kami bisa berusaha berjalan seperti biasa dengan tidak melanggar prokes,” pintanya.

Bahkan pihaknya memohon PPKM diperketat ini juga ada toleransi /keringanan terkait kewajiban sebagai pelaku usaha baik masalah pajak, PBB, PLN dan perbankan.

“Karena pelaku usaha dengan setahun lebih bertahan sudah cukup lelah. Memang kita tentu bedoa Covid-19 ini hilang di dunia. Namun juga kita minta dalam pelaksanaan PPKM mikro diperketat ini bisa berikan kebijakan oleh pemkot terutama dalam upaya penanggulangan covid sekaligus tak merugikan keberlangsungan usaha dan perekonomian,” katanya. (har)

SINGKAWANG—Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menerbitkan keputusan Nomor 400/247/SETDA.KESRA-B tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran virus Covid-19 pada Rabu 7 Juli 2021.

Terbitnya keputusan tersebut mempertegas pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Singkawang.  Tjhai Chui Mie selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan PPKM Mikro ini selain menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri, namun juga sebagai upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam menekan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Singkawang.

Dalam keputusan Wali Kota tersebut mengatur sejumlah kegiatan masyarakat, diantaranya perkantoran diberlakukan 75% work from home (WFH) dan 25% work from office (WFO), kegiatan belajar mengajar secara daring dan sektor esensial beroperasi dengan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, keputusan tersebut juga mengatur pembatasan operasional mall, pusat perbelanjaan, makan minum di warkop, warung makan, rumah makan, cafe, PKL dan lapak jajanan.

Dalam keputusan itu disebutkan PPKM mikro jam operasional dibatasi hingga pukul 17.00 wib dengan kapasitas 25%. Kemudian warung kopi, warung makan dan PKL yang mulai operasional pukul 16.00 wib dibatasai sampai pukul 20.00, pesan antar/dibawa pulang (take away) tanpa menyediakan meja dan kursi.

Untuk pusat perbelanjaan dan mall dibatasi hingga pukul 17.00 wib. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat. Area publik, fasilitas umum dan tempat wisata ditutup sementara. Kegiatan seni budaya dan sosial ditutup sementara.

Baca Juga :  Minor Fighter Squad Borong Trofi di Art & Kustom Festivals 2019

Pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah ditiadakan sementara. Resepsi pernikahan paling banyak 30 orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Rapat, seminar dan pertemuan ditutup sementara. Kegiatan hajata kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Sedangkan untuk transportasi umum dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas, jam operasional dan protokol kesehatan ketat.

Sanksi hukum yang disebutkan dalam keputusan tersebut yakni KUHP pasal 212-pasal 218, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya.

“Pemberlakuan ini dimulai tanggal 7 Juli sampai Kota Singkawang dinyatakan aman atau tidak lagi berada di zona merah,” ujarnya.

Terkait pemberlakuan PPKM ini, PHRI Kota Singkawang mendukung ditetapkannya PPKM Mikro karena Singkawang masuk zona merah.

“Tentunya kita mendukung dalam hal ini. Yang jelas sudah pasti selain pembatasan waktu. Omzet yang kita dapatkan juga berpengaruh bagi pelaku usaha,” ungkap Mulyadi Qamal, ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Singkawang.

Baca Juga :  9 Desa-6 Kelurahan Bentuk PPKM Mikro

Sedangkan pihaknya menilai yang sudah berjalan sebelum ditetapkan PPKM Mikro dengan kebijakan yang sudah ada cukup riskan. “Hanya cukup bertahan saja. Agar tidak sampai tutup tempat usaha. Karyawan dirumahkan terjadinya PHK. Kami mohon dengan pemberlakukan PPKM Mikro ketat ini ada kebijakan dilakukan setidak-tidaknya, tidak merugikan salah satu pihak,” harapnya.

Sehingga dalam pelaksanaan PPKM Mikro ketat ini adanya kesimbangan yang perlu dikaji dan diperhatikan pemerintah. “Jangan sampai kebijakan pusat merugikan daerah. Ekonomi juga perlu bergerak,” katanya.

PHRI berharap Pemkot Singkawang khusus kepala daerah lebih tahu dan paham dengan situasi dan kondisi daerahnya sendiri. “Sekali lagi kami memohon tentunya dengan kebijakan PPKM mikro, bagaimana kami bisa berusaha berjalan seperti biasa dengan tidak melanggar prokes,” pintanya.

Bahkan pihaknya memohon PPKM diperketat ini juga ada toleransi /keringanan terkait kewajiban sebagai pelaku usaha baik masalah pajak, PBB, PLN dan perbankan.

“Karena pelaku usaha dengan setahun lebih bertahan sudah cukup lelah. Memang kita tentu bedoa Covid-19 ini hilang di dunia. Namun juga kita minta dalam pelaksanaan PPKM mikro diperketat ini bisa berikan kebijakan oleh pemkot terutama dalam upaya penanggulangan covid sekaligus tak merugikan keberlangsungan usaha dan perekonomian,” katanya. (har)

Most Read

Angin Kencang Landa Sanggau Ledo

Kalbar Terima 11.720 Vial Vaksin

Italia Menang Meyakinkan di Bulgaria

Artikel Terbaru

/