alexametrics
26 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Aksi Tolak UU Ciptaker; Bala Komando Melayu dan HMI Beraudiensi ke DPRD

SINGKAWANG—Reaksi terhadap adanya Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja terus bergulir. Di Kota Singkawang, organisasi masyarakat Bala Komando Melayu Bersatu Markas wilayah Kota Singkawang dan organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang akan menggelar audiensi dan rencana aksi turun ke jalan.

Kedua organisasi ini sudah melayangkan surat resmi ke DPRD Singkawang. Audiensi ke DPRD Kota Singkawang ini akan dilakukan Selasa (13/10) pukul 10.00 WIB.

“Maksud dan tujuan audiensi ini, kami ingin menyampaikan aspirasi, bahwa kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” ungkap Dedi Mulyadi, Komandan Bala Komando Melayu Bersatu Markas wilayah Kota Singkawang kepada media ini, Selasa (13/10).

Dalam audiensi ini, kata Dedi, pihaknya akan menyampaikan beberapa poin penolakan, seperti adanya pasal yang dihilangkan atau dikurangi dalam UU Cipta Kerja tersebut ke DPRD Singkawang. Selain itu juga, kata dia, tujuan audiensi ini juga meminta DPRD Singkawang untuk menyurati Presiden RI sesuai rekomendasi yang disampaikan masyarakat terkait penolakan Ombibus Law UU Cipta kerja.

Baca Juga :  Kawal Unjuk Rasa, Kaki Polwan Terluka Akibat Terjepit Pagar

“Namun apabila dalam audiensi tidak menghasilkan kesepakatan / keputusan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dalam bentuk rekomendasi atau surat yang ditujukan kepada Presiden RI, maka kami sepakat akan menggelar aksi unjuk rasa,” ungkap Dedi.

Dimana rencana aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja ini akan dilakukan dengan cara konvoi menuju DPRD Singkawang dengan titik kumpul di halaman Mess Daerah Singkawang, kemudian berkendara dengan rute Jl. Merdeka –Jl. Yos. Sudarso –Jl. Alianyang –Jl. Firdaus H. Rais–Halaman Kantor DPRD Kota Singkawang. Dalam aksi ini juga disampaikan agar seluruh peserta tetap menjalankan protokol kesehatan.

Dalam sikap kedua organisasi ini baik Bala Komando Melayu Bersatu Markas wilayah Kota Singkawang dan organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang. Secara resmi mereka menyampaikan bahwa ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Pesiden dan DPR RI dimana beberapa pasal dari Undang-Undang tersebut pihaknya menilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,dengan berbagai pengurangan dan penghapusan hak-hak rakyat seperti pekerja/buruh, petani, nelayan, dan angkatan kerja tamatan sekolah tingkat SMP/SMA, yang mana hak-hak tersebut ada didalam Undang-Undang sebelumnya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini cenderung menjadi produk otoritas Pemerintah Pusat yang justru memperkecil peran regulasi bagi Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :  Buntut Sengketa Lahan, Massa Mengamuk di Perusahaan Tambang PT. SRM

“Kami menganggapbahwa Undang-Undang Omnibus Law yang ditetapkan oleh DPR RI adalah tindakan mengabaikan hak-hak dasar warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kami menilai penetapan Undang-Undang Omnibus Law tersebut hanya mengedepankan kepentingan investor dan pemilik modal,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang, Ihsyan Sutrisno mengatakan audiensi yang dilakukan HMI Cabang Singkawang merupakan upaya pihaknya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. “Inilah sikap dan kemauan masyarakat. Apa yang kami lakukan dengan harapan bahwa pemerintah bisa mencabut UU Cipta Kerja ini,” ungkapnya. (har)

SINGKAWANG—Reaksi terhadap adanya Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja terus bergulir. Di Kota Singkawang, organisasi masyarakat Bala Komando Melayu Bersatu Markas wilayah Kota Singkawang dan organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang akan menggelar audiensi dan rencana aksi turun ke jalan.

Kedua organisasi ini sudah melayangkan surat resmi ke DPRD Singkawang. Audiensi ke DPRD Kota Singkawang ini akan dilakukan Selasa (13/10) pukul 10.00 WIB.

“Maksud dan tujuan audiensi ini, kami ingin menyampaikan aspirasi, bahwa kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” ungkap Dedi Mulyadi, Komandan Bala Komando Melayu Bersatu Markas wilayah Kota Singkawang kepada media ini, Selasa (13/10).

Dalam audiensi ini, kata Dedi, pihaknya akan menyampaikan beberapa poin penolakan, seperti adanya pasal yang dihilangkan atau dikurangi dalam UU Cipta Kerja tersebut ke DPRD Singkawang. Selain itu juga, kata dia, tujuan audiensi ini juga meminta DPRD Singkawang untuk menyurati Presiden RI sesuai rekomendasi yang disampaikan masyarakat terkait penolakan Ombibus Law UU Cipta kerja.

Baca Juga :  Buruh PT NJP Ngadu ke Bupati, Hanya 4 Hari Bekerja dalam Sebulan

“Namun apabila dalam audiensi tidak menghasilkan kesepakatan / keputusan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dalam bentuk rekomendasi atau surat yang ditujukan kepada Presiden RI, maka kami sepakat akan menggelar aksi unjuk rasa,” ungkap Dedi.

Dimana rencana aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja ini akan dilakukan dengan cara konvoi menuju DPRD Singkawang dengan titik kumpul di halaman Mess Daerah Singkawang, kemudian berkendara dengan rute Jl. Merdeka –Jl. Yos. Sudarso –Jl. Alianyang –Jl. Firdaus H. Rais–Halaman Kantor DPRD Kota Singkawang. Dalam aksi ini juga disampaikan agar seluruh peserta tetap menjalankan protokol kesehatan.

Dalam sikap kedua organisasi ini baik Bala Komando Melayu Bersatu Markas wilayah Kota Singkawang dan organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang. Secara resmi mereka menyampaikan bahwa ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Pesiden dan DPR RI dimana beberapa pasal dari Undang-Undang tersebut pihaknya menilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,dengan berbagai pengurangan dan penghapusan hak-hak rakyat seperti pekerja/buruh, petani, nelayan, dan angkatan kerja tamatan sekolah tingkat SMP/SMA, yang mana hak-hak tersebut ada didalam Undang-Undang sebelumnya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini cenderung menjadi produk otoritas Pemerintah Pusat yang justru memperkecil peran regulasi bagi Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :  Gelar Razia Penegakan Prokes, Sasar Warung Kopi

“Kami menganggapbahwa Undang-Undang Omnibus Law yang ditetapkan oleh DPR RI adalah tindakan mengabaikan hak-hak dasar warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kami menilai penetapan Undang-Undang Omnibus Law tersebut hanya mengedepankan kepentingan investor dan pemilik modal,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang, Ihsyan Sutrisno mengatakan audiensi yang dilakukan HMI Cabang Singkawang merupakan upaya pihaknya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. “Inilah sikap dan kemauan masyarakat. Apa yang kami lakukan dengan harapan bahwa pemerintah bisa mencabut UU Cipta Kerja ini,” ungkapnya. (har)

Most Read

Artikel Terbaru

/