alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

1.187 Warga Terima Sertifikat Tanah 

SINGKAWANG—Sebanyak 1.187 warga Singkawang menerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diserahkan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie kepada perwakilan masyarakat kota tersebut.

“Penyerahan sertifikat untuk masyarakat Kota Singkawang sudah dilakukan secara virtual di Ruang TCM Room Kantor Wali Kota, belum lama ini,” kata Tjhai Chui Mie, baru baru ini.

Dia mengatakan, penyerahan sertifikat PTSL ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. “Untuk penyerahan secara simbolis diwakilkan kepada 30 orang penerima. Untuk sisanya akan diserahkan melalui kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Sebagai wali kota, dirinya ikut bahagia, karena masyarakat Kota Singkawang saat ini sudah memiliki sertifikat tanah dengan mudah dan mengeluarkan biaya yang lebih murah.

Baca Juga :  Tim Temukan Seorang Pelaku Usaha Konsumsi 38 Tabung Gas Melon

“Artinya secara administrasi tentu akan lebih rapi dan tertib, sehingga orang tidak bisa semena-mena mengambil tanah hak milik kita. Selain itu juga bisa membantu masyarakat karena sertifikat ini bisa dijadikan agunan dengan catatan masyarakat harus sudah punya program kerja untuk modal usaha,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjhai Chui Mie juga mengucapkan terima kasih kepada BPN Singkawang dan Menteri ATR/BPN yang sudah mengadakan program seperti ini.

“Setelah masyarakat mendapatkan sertifikat ini, saya minta kepada masyarakat untuk memfotocopynya dan jangan lupa yang aslinya dilapisi dengan plastik. Supaya kalau terkena air tidak rusak atau koyak,” pintanya.

Kepala BPN Kota Singkawang, Marihot Gulrom mengatakan, program PTSL ini adalah merupakan program pemerintah pusat yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Bersama yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN.

Baca Juga :  Banjir di Singkawang, 10 Kepala Keluarga dan 15 Jiwa Dievakuasi

“Sehingga untuk biaya ditanggung oleh pemerintah, kecuali untuk pembuatan surat-surat tanah dan patok,” katanya.

Mengenai hal inipun, sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah daerah dan sudah ditetapkan limitnya tidak boleh lebih dari Rp250 ribu. (har) 

 

SINGKAWANG—Sebanyak 1.187 warga Singkawang menerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diserahkan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie kepada perwakilan masyarakat kota tersebut.

“Penyerahan sertifikat untuk masyarakat Kota Singkawang sudah dilakukan secara virtual di Ruang TCM Room Kantor Wali Kota, belum lama ini,” kata Tjhai Chui Mie, baru baru ini.

Dia mengatakan, penyerahan sertifikat PTSL ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. “Untuk penyerahan secara simbolis diwakilkan kepada 30 orang penerima. Untuk sisanya akan diserahkan melalui kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Sebagai wali kota, dirinya ikut bahagia, karena masyarakat Kota Singkawang saat ini sudah memiliki sertifikat tanah dengan mudah dan mengeluarkan biaya yang lebih murah.

Baca Juga :  Pejabat Baru Harus Fokus Layani Masyarakat

“Artinya secara administrasi tentu akan lebih rapi dan tertib, sehingga orang tidak bisa semena-mena mengambil tanah hak milik kita. Selain itu juga bisa membantu masyarakat karena sertifikat ini bisa dijadikan agunan dengan catatan masyarakat harus sudah punya program kerja untuk modal usaha,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjhai Chui Mie juga mengucapkan terima kasih kepada BPN Singkawang dan Menteri ATR/BPN yang sudah mengadakan program seperti ini.

“Setelah masyarakat mendapatkan sertifikat ini, saya minta kepada masyarakat untuk memfotocopynya dan jangan lupa yang aslinya dilapisi dengan plastik. Supaya kalau terkena air tidak rusak atau koyak,” pintanya.

Kepala BPN Kota Singkawang, Marihot Gulrom mengatakan, program PTSL ini adalah merupakan program pemerintah pusat yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Bersama yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN.

Baca Juga :  Satu Anggota Satpol PP Singkawang Reaktif

“Sehingga untuk biaya ditanggung oleh pemerintah, kecuali untuk pembuatan surat-surat tanah dan patok,” katanya.

Mengenai hal inipun, sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah daerah dan sudah ditetapkan limitnya tidak boleh lebih dari Rp250 ribu. (har) 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/