alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Pemerintah Harus Tinjau Ulang

KETUA PC SAMPA Pemuda Pancasila (PP) Singkawang, Elzi Syaiyid, meminta pemerintah meninjau ulang penghapusan mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.

“Tidak tercantumnya mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia pada PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan tindakan berbahaya,” ungkapnya, Minggu (18/4) di Singkawang.

Penghapusan ini, menurut dia, bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disebutkan dia bahwa pada pasal 35 ayat 3 undang-undang tersebut secara tegas mengatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Menghapus Pendidikan Pancasila dalam mata kuliah wajib, kata dia,  patut dicurigai, apakah sebagai tindakan disengaja atau tidak? Menurutnya prinsip hukum, disindir dia bahwa Peraturan Pemerintah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. “Apabila peraturan pemerintah tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan itu harus dicabut atau direvisi,” tandasnya.

Baca Juga :  Merdeka Dari Gelap ?

Pancasila, diingatkan dia adalah dasar negara dan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan identitas  nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia, diingatkan dia kembali merupakan pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Penghapusan Pendidikan Pancasila pada mata kuliah wajib, dinilai dia sebagai tindakan berbahaya. Hal yang dikhawatirkan dia, berpotensii mengubur Pancasila pada usaha negara dalam menanamkan pembudayaan Pancasila melalui jalur pendidikan nasional sekolah tinggi. Hal ini, kata Elzi,  juga juga berpotensi menghapuskan landasan prinsip-prinsip Pancasila sebagai nilai moral bangsa Indonesia. Maka hal ini, diingatkan dia, akan membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya berharap besar, pemerintah cepat untuk meninjau ulang, mencabut dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahuh 2021 khususnya pada pasal 40 ayat 3 demi menghilangkan kekhawatiran masyarakat tentang masa depan pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia pada kurikulum wajib perguruan tinggi,” katanya.  (har)

KETUA PC SAMPA Pemuda Pancasila (PP) Singkawang, Elzi Syaiyid, meminta pemerintah meninjau ulang penghapusan mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.

“Tidak tercantumnya mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia pada PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan tindakan berbahaya,” ungkapnya, Minggu (18/4) di Singkawang.

Penghapusan ini, menurut dia, bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disebutkan dia bahwa pada pasal 35 ayat 3 undang-undang tersebut secara tegas mengatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Menghapus Pendidikan Pancasila dalam mata kuliah wajib, kata dia,  patut dicurigai, apakah sebagai tindakan disengaja atau tidak? Menurutnya prinsip hukum, disindir dia bahwa Peraturan Pemerintah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. “Apabila peraturan pemerintah tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan itu harus dicabut atau direvisi,” tandasnya.

Baca Juga :  Swab PCR Negatif dan Sudah Divaksin untuk masuk Kalbar Adalah Komitmen Pemerintah Cegah Varian Baru

Pancasila, diingatkan dia adalah dasar negara dan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan identitas  nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia, diingatkan dia kembali merupakan pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Penghapusan Pendidikan Pancasila pada mata kuliah wajib, dinilai dia sebagai tindakan berbahaya. Hal yang dikhawatirkan dia, berpotensii mengubur Pancasila pada usaha negara dalam menanamkan pembudayaan Pancasila melalui jalur pendidikan nasional sekolah tinggi. Hal ini, kata Elzi,  juga juga berpotensi menghapuskan landasan prinsip-prinsip Pancasila sebagai nilai moral bangsa Indonesia. Maka hal ini, diingatkan dia, akan membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya berharap besar, pemerintah cepat untuk meninjau ulang, mencabut dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahuh 2021 khususnya pada pasal 40 ayat 3 demi menghilangkan kekhawatiran masyarakat tentang masa depan pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia pada kurikulum wajib perguruan tinggi,” katanya.  (har)

Most Read

Artikel Terbaru

/